Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak akan menanggapi secara berlebihan masuknya kapal milik Tiongkok ke perairan Natuna.
Ia menegaskan, Natuna berdasarkan ketentuan hukum internasional merupakan wilayah Zona Ekonomi Ekskusif (ZEE) milik Indonesia.
Oleh sebab itu, apa yang dilakukan kapal berbendera Tiongkok dianggapnya telah menyalahi aturan yang disepakati egara di dunia.
“Yang jelas kita tidak dalam suasana berperang. Karena memang kita tidak punya konflik dengan China,” kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (6/1).
Mahfud menjelaskan, tugas pemerintah saat ini adalah menjaga kedaulatan NKRI agar tidak ada lagi kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.
“Kita mempertahankan kedaulatan karena itu urusan hubungan dagang, perekonomian, kebudayaan apapun dilanjutkan seperti biasa. Tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu,” katanya menjelaskan.
“Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau nego berarti kita mengakui itu milik bersama. Ini sudah finallah secara internasional,” katanya menambahkan.
Selain itu, Mahfud juga mendapatkan tugas dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo agar segera mengusir kapal milik Tiongkok tersebut. Beberapa cara telah dilakukan, salah satunya dengan mengirim 120 nelayan Pantura Jawa untuk melakukan kegiatan di Natuna.
“Satu peningkatan patroli, kedua aktivitas nelayan kita sendiri di sana untuk melaksanakan perintah presiden bahwa kita hadir di sana dan itu adalah milik kita,” ujarnya.
Untuk menjalankan amanat presiden tersebut, Mahfud bersama instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri serta Pemda setempat mulai melakukan koordinasi untuk menjaga perairan Natuna.
"Pokoknya Kemenko Polhukam akan melaksanakan apa yang sudah diinstruksikan presiden,” katanya.