TNI AD Longgarkan Syarat Rekrutmen, Wakil Panglima: Demi Tambah Pasukan

03 Okt 2025, 07:12 WIB

Prajurit TNI ketika berkeliling saat melakukan patroli skala besar di Jakarta. (Dokumentasi TNI AD)

Jakarta, IDN Times - Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita mengungkap alasan matra Angkatan Darat (AD) melonggarkan kualifikasi penerimaan prajurit baru. Ia mengatakan TNI kini membutuhkan lebih banyak pasukan.

"Kami kan butuh lebih banyak pasukan ya. Jadi, usianya kami tambahin. Tapi bukan berarti kami mengurangi kualitas kan ya," ujar Tandyo ketika dikonfirmasi, Kamis (2/10/2025).

Bentuk kelonggaran syarat penerimaan prajurit TNI AD pada tahun ini ditandai dengan penurunan dari minimal 163 sentimeter menjadi 158 sentimeter. Ada pula kelonggaran soal usia masuk dari semula maksimal 22 tahun menjadi 24 tahun.

Kelonggaran syarat penerimaan prajurit TNI AD itu berlaku untuk jalur bintara dan tamtama. Mantan Wakil KSAD itu menyebut calon prajurit yang memiliki tubuh lebih tinggi belum tentu lebih kuat secara fisik.

"Sedangkan, orang yang lebih pendek belum tentu lebih lemah," tutur dia.

Ketika ditanyakan apakah kelonggaran syarat penerimaan calon prajurit itu hanya berlaku untuk matra AD, Tandyo tak menampiknya. "Sekarang kan yang sedang banyak dibangun itu matra AD," katanya.

1. Penambahan pasukan seiring doktrin sishankamrata

Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita ketika memberikan pidato terakhir di upacara pelepasan di Mabes TNI AD pada 19 Agustus 2025. (Dokumentasi Puspen TNI)

Lebih lanjut, Tandyo mengatakan, penambahan pasukan di matra darat tidak terlepas dari doktrin militer saat ini yang menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Sehingga seandainya terjadi perang, Indonesia sudah memiliki pasukan. Ia pun juga menyinggung perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina.

"Kita kan menganut sishankamraa. Jadi, bagaimana nanti seandainya terjadi perang, kan kita butuh pasukan banyak. Kita juga belajar dari perang Ukraina dan Rusia kan. Mereka kan melibatkan tentara bayaran," kata jenderal bintang empat itu.

Sehingga, Indonesia harus siap kapan pun bila terjadi perang. "Ancaman kan bisa datang setiap saat. Kapan kita membahayakan negara lain berarti kan. Jadi, kita harus siap dengan itu," tutur dia.

2. TNI AD juga ingin membangun 100 batalion

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin ketika menjelaskan kepada tiga menteri lainnya mengenai pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 843 /Patriot Yudha Vikasa. (Dokumentasi Kementerian Pertahanan)

Selain itu, kebutuhan terhadap pasukan yang bertambah di matra darat seiring dengan rencana untuk pembangunan 100 batalion baru. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin sudah berkunjung ke Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 843/Patriot Yudha Vikasa di Desa Wanajaya, Cibitung yang dijadikan sebagai prototipe pada 20 Agustus 2025 lalu. Rencananya TNI AD ingin membangun 100 Batalion Teritorial Pembangunan (BTP).

"Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung progress pembangunan batalion infanteri yang dirancang sebagai prototipe dari 100 batalion serupa, yang akan dibangun di seluruh Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan," ujar Sjafrie di Bekasi.

Luas lahan yang sedang dibangun di Bekasi mencapai 43 hektare. Jenderal yang mendapat gelar kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan, lahan tersebut sebelumnya merupakan lahan tidur, kini akan dimanfaatkan secara maksimal.

"Selain untuk latihan militer, lahan itu juga digunakan untuk kegiatan pertanian dan peternakan yang juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui program seperti pengobatan dan khitanan massal," imbuhnya.

3. Pendaftaran menjadi prajurit TNI AD tak dipungut biaya

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak ikut hadir di TNI Fair 2025 di Silang, Monas, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak pernah menegaskan siapa pun bisa mendaftar menjadi prajurit TNI AD tanpa harus kenal orang dalam. Menurutnya, sudah banyak terjadi perubahan dalam hal rekrutmen di instansi mana pun, termasuk TNI AD.

"Kadang-kadang orang selalu berpikir bahwa kalau mau masuk (daftar jadi TNI AD) harus ada yang dikenal, harus dibagaimanakan. Padahal, saya kira di institusi mana pun sudah banyak perubahan lah," ujar Maruli pada 20 September 2025.

Ia pun berharap masyarakat bisa lebih yakin bahwa siapapun bisa mendaftar tanpa harus keluar biaya sepeser pun. Ia pun menyebut terus meningkatkan tim pengawasan untuk proses rekrutmen. Bahkan, ia mengaku lebih bahagia bila masyarakat bersedia melaporkan langsung ke TNI AD bila ditemukan pungli atau mengaku-ngaku bisa memasukkan ke TNI AD.

"Kami justru lebih senang kalau ada orang yang bisa melaporkan langsung ke kami," tutur jenderal bintang empat itu.