TNI Aktif Jadi Dirut Bulog Dinilai Tanda Kritik Publik Tak Didengar

12 Feb 2025, 09:50 WIB

Direktur utama Bulog, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya (keempat dari kiri) ketika meneken nota kesepahaman dengan TNI. (Dokumentasi Puspen TNI)

Intinya sih...

Setara Institute menyoroti penunjukkan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog
Penempatan prajurit TNI aktif di instansi sipil menandakan tidak ada niat reformasi TNI oleh pemerintahan Prabowo-Gibran
Penunjukkan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab juga menuai kritikan terkait keberulangan masalah dari era kepemimpinan sebelumnya

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Setara Institute ikut menyoroti penunjukkan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog pada akhir pekan lalu. Dalam pandangan Setara, penempatan prajurit TNI aktif di instansi sipil menandakan tidak ada niat di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk melakukan reformasi TNI. Padahal, sesuai amanat di dalam Undang-Undang TNI, prajurit seharusnya fokus sebagai alat negara di bidang pertahanan.

Peneliti HAM dan sektor keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie mengatakan, dengan penunjukkan Mayjen TNI Novi menandakan pemerintah tidak mendengarkan evaluasi dan kritikan dari publik.

Peristiwa serupa pernah terjadi ketika Mayor Teddy Indra Wijaya dilantik oleh Prabowo sebagai Sekretaris Kabinet. Padahal, problematika yang dihadapi serupa.

"Persoalan ini merupakan bentuk keberulangan atau keberlanjutan dari era kepemimpinan sebelumnya. Artinya, harapan bahwa pemimpin baru dapat memperbaiki kondisi regresi reformasi militer 10 tahun di era presiden sebelumnya, sejauh ini masih sebatas imajinasi," ujar Ikhsan di dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (12/2/2025).

1. Prabowo lakukan akrobat aturan untuk bisa akomodasi Mayor Teddy

Mayor Teddy Indra Wijaya dilantik bersama Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024). (IDN Times/Ilman Nafian).

Lebih lanjut, Ikhsan mengatakan, alih-alih meminta Mayor Teddy mundur, Prabowo justru melakukan akrobratik hukum dengan melakukan perubahan regulasi terkait struktur Sekretariat Kabinet. Di Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet Pasal (1) mengatur Seskab berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

"Struktur ini kemudian diubah melalui Perpres Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Sebab, dalam Pasal 48 ayat (1) Perpres yang sama, Seskab disebut menjadi bagian dari Sekretariat Militer Presiden," kata Ikhsan.

Hasilnya, Teddy tak perlu mundur sebagai prajurit TNI aktif dan tetap bisa mendampingi Prabowo sebagai seskab.

"Pengintegrasian atau menempatkan Seskab sebagai bagian dari Sesmilpres berimplikasi terhadap legitimasi penempatan prajurit TNI pada jabatan Seskab 'tertular' dari legitimasi penempatan pada jabatan Sesmilpres," tutur dia.

Apalagi Sesmilpres termasuk dalam daftar posisi yang boleh dijabat oleh prajurit TNI sesuai dengan UU TNI. "Mudah saja menganalisanya bahwa perubahan ketentuan tersebut tidak dilakukan berdasarkan relevansi dan urgensinya," imbuhnya.

2. Militerisme semakin masuk ke ruang-ruang sipil

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali ketika meninjau penerapan program makan bergizi gratis di SMA Hang Tuah I, Cipulir. (Dokumentasi TNI AL)

Setara Institute juga menyoroti pemerintahan di era Prabowo semakin melibatkan militer dalam ranah sipil yaitu dalam konteks peran-peran di luar bidang pertahanan. Sebagai gambaran, di awal pemerintahan Prabowo, militer sudah ikut dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), penertiban kawasan hutan, hingga wacana pembentukan 100 batalyon teritorial pembangunan.

"Kebijakan ini bertentangan dengan kodrat militer sebagai alat negara di bidang pertahanan. Pemaksaan paradigma pertahanan dalam isu-isu demikian semakin memperlihatkan gejala militerisme pada kerja-kerja di ruang sipil," kata Ikhsan.

Hal ini condong memperlihatkan watak dan substansi dwifungsi militer yang masih kental di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, pemerintahan menempatkan militer sebagai solusi atas semua problematika pembangunan.

3. Pemerintahan Prabowo mengacu kepada kondisi ketika Orde Baru

Presiden Prabowo hadir di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya (dok. Sekretariat Presiden)

Kondisi di mana militer semakin masuk ke ruang-ruang publik, dinilai menjadi tanda paradigma pejabat pemerintahan masih menempatkan kondisi Orde Baru sebagai patokan dalam pembangunan melalui dwifungsi ABRI.

"Padahal, berbagai perkembangan konsep pemerintahan seperti good governance hingga collaborative governance dapat menjadi konsep menuju pembangunan yang demokratis," kata Ikhsan.

Ia menambahkan, dampak lainnya dengan makin banyak peran militer di ruang sipil yaitu menimbulkan kenyataan yang kontradiktif bagi putra dan putri bangsa yang ingin mengabdikan diri untuk pertahanan negara melalui militer. "Semakin militer jauh dilibatkan pada bidang-bidang di luar pertahanan berpotensi turunnya profesionalitas para prajurit, terutama kemampuan tempurnya," tutur dia.

Sementara, menurut Kepala Pusat Penerangan di Mabes TNI, Mayjen TNI Hariyanto, penunjukkan Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Direktur Bulog lantaran ada permintaan dari Kementerian BUMN. Permintaan dari Menteri Erick Thohir itu kemudian disetujui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.