Bangun Tol Kediri-Tulungagung, Pembayaran UGR Sudah Dimulai

16 Jun 2023, 17:46 WIB

Sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Pendopo Panjalu Jayati, Kediri, Jumat (26/6). (Dok. Pemkab Kediri)

Jakarta, IDN Times - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, proses pengadaan lahan untuk pembangunan Tol Kediri-Tulungagung terus berjalan demi mengejar pelaksanaan konstruksi pembangunan yang harus selesai pada 2024.

Proyek pembangunan tol yang mendukung bandara baru Kediri tersebut masuk ke Program Strategis Nasional (PSN) yang melintasi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung.

Dalam proses pengadaan tanah yang kini tengah berjalan, Kabupaten Kediri telah melakukan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) kepada sebagian pemilik lahan terdampak. Sedangkan daerah lain seperti Kota Kediri dan Tulungagung masih belum direalisasi.

Lebih jauh Mas Dhito menjelaskan, diperlukan kerja sama banyak pihak agar PSN Tol Kediri-Tulungagung dapat berjalan lancar. Menurutnya, pembangunan tol tersebut tak hanya program untuk Kabupaten Kediri saja, melainkan juga untuk daerah lain.

“Butuh sinergi semua lini, kita berharap program ini sukses, bandara yang nanti akan beroperasi dan jalan tol memberikan banyak manfaat bagi masyarakat," kata Mas Dhito melalui wakilnya Dewi Mariya Ulfa di Pendopo Panjalu Jayati, Jumat (26/6).

1. Melewati tiga kecamatan di Kabupaten Kediri

Di Kabupaten Kediri, pembangunan tol ini melewati tiga kecamatan yakni Banyakan, Semen dan Mojo. Diketahui, Kecamatan Banyakan nantinya akan menjadi pintu masuk akses ke bandara.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sukadi, menerangkan bahwa ada 23 desa yang tersebar di tiga kecamatan dilewati Tol Kediri-Tulungagung.

Di Kecamatan Banyakan diakui sebagian telah dilakukan proses pembayaran UGR, sisanya masih proses pengumpulan data untuk dilakukan verifikasi dan validasi sebagai persyaratan wajib untuk UGR.

"Harga yang diberikan itu (ganti rugi) tidak mungkin di bawah harga pasar," terangnya.

2. Pembayaran UGR telah dimulai

Sukadi lanjut menerangkan bahwa pemilik lahan di Kecamatan Banyakan yang telah terlebih dahulu menerima pembayaran UGR adalah Desa Manyaran dan Tiron. Di Desa Manyaran, hampir 80 persen telah menerima ganti rugi.

Sedangkan untuk Desa Tiron diakui sudah ada 40 persen yang setuju dengan jumlah kurang lebih 44 warga menerima pembayaran UGR. Sisanya akan dilanjutkan pada pekan depan.

"Untuk aset TKD (Tanah Kas Desa) maupun BMD (Barang Milik Daerah) insyaallah untuk minggu berikutnya akan dilakukan proses persetujuan terkait nilai appraisal," ucapnya.

Adapun bagi warga yang belum bisa menerima besaran nilai pembayaran UGR berdasarkan penilaian appraisal masih akan dilakukan musyawarah kembali untuk mendapatkan titik temu.

Setelah Kecamatan Banyakan, nantinya akan dilanjutkan untuk Kecamatan Semen dan Mojo. Untuk Kecamatan Mojo diakui ada 8 desa yang masih akan dimulai sosialisasi.

3. Pembangunan konstruksi ditargetkan selesai di 2024

Sementara itu, demi kelancaran proses pengadaan tanah, pada hari yang sama di Pendopo Panjalu Jayati diadakan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Sosialisasi tersebut digelar oleh Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari, menuturkan bahwa pembangunan konstruksi Tol Kediri-Tulungagung harus selesai sampai dengan 2024.

"Pengadaan tanahnya harus lebih cepat dari itu, karena konstruksi juga butuh waktu, makanya kita kejar pengadaan tanah dalam bulan-bulan ini ke depan harus selesai," tuturnya.

Dalam proses pengadaan tanah, ketika dipakai untuk kepentingan umum harus ada ganti rugi berdasarkan penilaian yang dilakukan appraisal. Setiap jengkal tanah, berikut bangunan di atasnya dan pohon yang ada akan dinilai oleh appraisal.

"Secara undang-undang mereka bertanggungjawab penuh atas nilai yang disajikan, kita juga dilarang mencampuri, mereka (appraisal) ini independen," tandas Embun. (WEB)