Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menolak menjadi ketua umum. Ia mengaku masih betah menjadi sekjen dan menilai lebih leluasa bermanuver.
“Ketum itu ibarat kepala, kalau sekjen ibarat leher. Nah, enak jadi leher, karena leher itu menopang kepala bisa mengarahkan kepala ke kanan, ke kiri yang gak bisa ke belakang saja, gitu dong filosofinya,” kata Asrul di kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (17/12).
Ada lima nama yang digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai ketua umum PPP. Mereka adalah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Sekjen PPP Arsul Sani, politikus senior PPP Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Fraksi PPP Amir Uskara, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Mardiono.
Alhasil, tinggal ada dua nama yang berpeluang menjadi ketua umum PPP. Karena secara undang-undang, Mardiono tidak bisa maju, dan Arsul pun enggan mencalonkan diri.
“Beliau (Mardiono) kan Wantimpres, undang-undangnya tidak boleh merangkap sebagai pengurus, kecuali sebagai penasihat, pembina boleh,” ujar Arsul.
Arsul menyarankan calon ketua umum yang akan maju, agar memanfaatkan waktu sebelum penyelenggaraan Muktamar PPP pada Oktober 2020.
“Teman-teman para kader yang ingin jadi caketum, kalau saya kan gak, itu punya waktu untuk mensosialisasikan diri lebih baik lagi, lebih luas lagi,” ujar dia.
Menurut Arsul, sesuai AD/ART PPP, calon ketua umum harus memenuhi sejumlah syarat. Persyaratan itu misalnya, pernah menjadi pengurus DPP atau DPW minimal satu periode, harus beragama Islam, jujur, dan berintegritas.
Adapun pemilihan ketua umum PPP rencananya digelar usai Pilkada 2020, atau setelah 23 September 2020, melalui forum Muktamar. Pada mulanya, Muktamar akan digelar 2021, namun dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V diputuskan pemilihan ketua umum dipercepat.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini
http://onelink.to/s2mwkb