Tolak Reklamasi Ancol, KIARA: Ini Gak Ada Urusan Ahok atau Anies

15 Jul 2020, 05:30 WIB

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ANTARA/Hafidz Mubarak A)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menyatakan bahwa KIARA menolak reklamasi di Jakarta secara tegas sejak lama. Menurutnya, selama reklamasi merampas hak masyarakat bahari.

"Maka harus dilawan. Jadi tak ada urusan antara Ahok dan Anies. Kawan-kawan di Amuk Bahari dan KSTJ konsisten melawan keduanya," ujar Susan saat hadir sebagai salah satu pembicara diri Indonesia Lawyers Club (ILC) yang disiarkan Tv One pada Selasa (14/7/2020).

1. KIARA menilai reklamasi bukan untuk rakyat

Suasana Pulau G yang berganti nama menjadi Pantai Maju (IDN Times/Vanny El Rahman)

Susan menegaskan, konsistensi KIARA menolak reklamasi tidak hanya berlangsung di Jakarta melainkan Tangerang. Menurutnya, segala jenis reklamasi bukan bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat bahari.

"Reklamasi sebenarnya untuk siapa sih? Karena ini tidak diperuntukkan untuk masyarakat bahari apalagi kita," ujarnya

2. Menolak reklamasi tidak bisa dinegosiasi

Ilustrasi reklamasi Pulau G (IDN Times/Vanny El Rahman)

Menurutnya, penolakan terhadap reklamasi sudah tidak bisa ditawar meskipun dengan alasan untuk menangani banjir Jakarta. Susan menilai penanganan banjir dijadikan alasan semata oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Terus terang kita kelelahan sampai hari ini lagu itu terus diputar," ujarnya.

Dalam acara tersebut hadir sejunlah tokoh dari berbagai kalangan. Tokoh yang hadir antara lain Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, Wakil Ketua DPD Gerindra Jakarta yang juga Sekretaris Komisi D DPRD DKI, Syarif, hingga politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest.

3. Anies sebut reklamasi Ancol hasil urukan sedimentasi dari sungai yang dikeruk

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Menanggapi berbagai polemik, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberi penjelasan tentang izin reklamasi kawasan Ancol. Melalui video berdurasi 11 menit 3 detik yang diunggah di kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta pada Sabtu (11/7/2020), Anies memberikan sejumlah klarifikasi terkait hal tersebut.

Anies mengatakan Jakarta masih terancam banjir karena 13 sungai dengan panjang lebih dari 400 kilometer dan 30 waduk yang ada di Ibu Kota, mengalami sedimentasi atau pendangkalan secara alami.

Oleh karena itu, menurutnya, Pemprov DKI Jakarta terus mengeruk sungai dan waduk di Jakarta. Pengerukan itu sudah berlangsung lama dan menghasilkan 3,4 juta meter kubik lumpur yang ditaruh di kawasan Ancol.

"Ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu. Itu bukan proyek untuk melindungi warga Jakarta dari bencana apa pun. Di sana ada pihak swasta berencana membuat kawasan komersial, membutuhkan lahan, lalu membuat daratan, membuat reklamasi," jelas Anies.