TOP 5: Prabowo Puji Megawati Kurusan hingga Isu Budi Arie Direshuffle

Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlebih dulu melakukan pertemuan dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno. Pertemuan itu dilakukan sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Dalam pertemuan itu, Gibran duduk berhadapan dengan Megawati. Suasana pertemuan berlangsung akrab.

"Ibu agak kurus, bu. Waduh, luar biasa, ibu kurus, ibu berhasil," ujar Prabowo.

Megawati kemudian merespons dengan mengaku sedang diet. Sehingga, badannya menjadi kurus."Diet ngurusin, habis gimana," kata Megawati.

Prabowo pun memberikan apresiasi. Dia menyebut diet Megawati berhasil. "Dietnya berhasil," ucap Prabowo.

Prabowo kemudian menyampaikan kepada Megawati, kalau kebiasaannya setiap pagi adalah minum kopi. "Yang penting kalau pagi ngopi," ujar Prabowo.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, Gibran juga sempat menanyakan kabar Megawati. "(Gibran) Menanyakan kesehatan Ibu (Megawati), segala macam," kata Muzani usai menghadiri upacara.

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pejabat bekerja dengan baik. Dia mengingatkan kepada pejabat yang tak cakap dalam bekerja untuk segera mengundurkan diri.

"Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," ujar Prabowo dalam pidatonya di Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta kepada seluruh pejabat untuk tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai slogan. Dia meminta kepada pejabat untuk terus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Apabila hal itu dilakukan, kata Prabowo, para pejabat bisa menghentikan kebocoran anggaran. Sehingga dana itu bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyoroti polemik visa furoda bagi jemaah Indonesia, yang tak kunjung terbit menjelang puncak haji 2025.

Kementerian Agama RI (Kemenag) mencatat, lebih dari 1.000 calon jemaah haji furoda 2025 batal berangkat akibat visa tidak kunjung diterbitkan otoritas Saudi. Adapun, visa furoda merupakan visa nonkuota yang sepenuhnya dikeluarkan oleh otoritas Saudi.

Terkait hal ini, Fikri mengingatkan negara tidak bisa lepas tangan dan harus hadir memberikan perlindungan, kendati visa tersebut bersifat business to business (B2B) antara perusahaan travel dengan pihak di Arab Saudi.

“Faktanya, visa furoda atau undangan (mujamalah) ini memang ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Meskipun secara formal tidak dikelola pemerintah, negara tetap memiliki kewajiban untuk hadir dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi para jemaah,” ujar Fikri kepada wartawan, Senin (2/6/2025).

Dia menilai, insiden gagal berangkatnya ribuan calon jemaah haji furoda tahun ini menjadi momentum krusial untuk segera merevisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. RUU Haji, kata dia, harus bisa memberikan perlindungan bagi jemaah Indonesia yang memilih menggunakan visa furoda untuk menunaikan haji ke tanah suci.

“Undang-undangnya harus memprioritaskan perlindungan bagi mereka karena mereka adalah warga negara Indonesia yang haknya wajib dijamin,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS itu. 

Berembus isu Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi akan di-reshuffle dari Kabinet Merah Putih. Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku belum mendengar isu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle.

"Saya gak dengar," ujar Muzani di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, Senin (2/6/2025).

Muzani mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Prabowo. Oleh karena itu, dia mengaku tidak mengetahui terkait isu reshuffle.

"Itu semua hak prerogratif Presiden," kata dia.

Menurutnya, semua keputusan untuk melakukan reshuffle atau tidak, ada di tangan Presiden Prabowo.

"Apakah presiden menganggap perlu, kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar (reshuffle), belum tahu," ucap dia.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan biaya SD hingga SMP atau bentuk pendidikan lainnya sederajat gratis, baik untuk sekolah negeri ataupun swasta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengaku masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait keputusan MK.

"Terkait dengan pelaksanaannya tentu kami harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan juga harus menunggu arahan dari Bapak Presiden," ujar Abdul Mu'ti di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Abdul Mu'ti mengatakan, terkait dengan biaya sekolah swasta, masih boleh memungut biaya kepada siswa.

"Yang kami pahami sebenarnya, itu kan tidak menggratiskan semua pendidikan negeri dan swasta. artinya, swasta itu masih boleh memungut dengan syarat ketentuan tertentu," kata dia.

Abdul Mu'ti mengatakan, dengan adanya putusan MK, perlu ada perubahan anggaran pada pertengangah anggaran. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan DPR RI."Sehingga, kami untuk sementara fokus dulu pada yang pertama bagaimana sesungguhnya substansi dari substansi dari keputusan MK itu," ucap dia.