TOP 5: Rismon Sebut Ijazah Jokowi Asli hingga Aktivis KontraS Disiram Air Keras

14 Mar 2026, 05:00 WIB

Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko “Jokowi” Widodo, Rismon Hasiholan Sianipar sambangi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya Sih

Peneliti forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar bertemu Wapres Gibran dan menegaskan ijazah Presiden Jokowi asli, meski dirinya masih berstatus tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik.
Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal usai merekam podcast bertema remiliterisme di kantor YLBHI, menyebabkan luka serius di tubuhnya.
Kemenlu RI menunda pelaksanaan KTT D8 di Jakarta akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda deeskalasi hingga pertengahan Maret 2026.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Berbagai berita menarik ditayangkan pada Jumat (13/3/2026) di kanal News IDN Times. Di antaranya berita soal peneliti forensik digital, Rismon Hasiholan Sianipar, yang menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, dan menyebut ijazah Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo asli.

Berita lainnya yakni tentang Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, disiram air keras oleh Orang Tidak Dikenal (OTK). Akibatnya, Andrie mengalami luka serius di sekujur tubuh.

Untuk mengetahui selengkapnya berita-berita menarik tersebut, berikut dirangkum dalam Top 5 News IDN Times.

1. Usai Bertemu Gibran, Rismon Sebut Ijazah Jokowi Asli

Peneliti forensik digital, Rismon Hasiholan Sianipar, menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Usai pertemuan, Risman menyebut ijazah Presiden ke-7 RI, Joko "Jokowi" Widodo asli.

Padahal, Rismon kini berstatus tersangka dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Jokowi palsu. Dia dijerat Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE tentang menghapus atau menyembunyikan, serta memanipulasi dokumen elektronik.

Baca selengkapnya di sini!

2. Aktivis KontraS Disiram Air Keras oleh OTK Usai Podcast Remiliterisme

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, disiram air keras oleh Orang Tidak Dikenal (OTK). Akibatnya, Andrie mengalami luka serius di sekujur tubuh.

"Peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah Andrie Yunus usai melakukan perekaman siniar (podcast) di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia”.

Baca selengkapnya di sini!

3. Timur Tengah Memanas, KTT D8 Ditunda!

Direktur Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Tri Tharyat mengumumkan ditundanya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing 8 (D8) di Jakarta. Penundaan dikarenakan situasi yang terjadi di Timur Tengah.

“Ada perkembangan sejak 28 Februari di kawasan Timur Tengah mencermati dan mengkaji dari dekat perkembangan yang ada dan hingga hari ini sangat disayangkan belum tampak ada tanda-tanda deeskalasi,” kata Tri, dalam jumpa pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Baca selengkapnya di sini!

4. Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah Saat Lebaran

Presiden Prabowo Subianto melarang pejabat menggelar open house Lebaran Idul Fitri 1447 H secara mewah. Prabowo meminta agar open house dilakukan secara sederhana.

"Kita juga harus memberi contoh open house atau apa, jangan terlalu mewah-mewah," ujar Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta.

Baca selengkapnya di sini!

5. Pejabat Global Meta Temui Menkomdigi Meutya Usai Markasnya Disidak

Usai kantornya disidak Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Meta mengirimkan pejabat kebijakan publik regionalnya yang diutus oleh kantor global untuk membahas mengenai peningkatan kepatuhan Meta terhadap regulasi digital di Indonesia. Director of Public Policy for Southeast & South Asia, Rafael Frankel, menemui Meutya Hafid Kamis, 12 Maret 2026.

“Saya memastikan sidak kemarin terhadap kantor Meta bukan simbolik dan akan, harus ada perbaikan. Pertemuan ini membahas langkah-langkah peningkatan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia, termasuk penguatan sistem perlindungan pengguna dan mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara platform dan pemerintah," kata Meutya, Jumat (13/3/2026).

Baca selengkapnya di sini!