TOP 5: Tunjangan Guru Tetap Cair hingga Viral Peringatan Garuda Merah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memastikan, tunjangan guru non-ASN baik di sekolah negeri maupun swasta tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen tahun 2025 meski mengalami pemangkasan.

Kemendikdasmen melakukan pengurangan anggaran sebesar Rp7,23 triliun dari total Rp33,5 triliun sehingga menjadi Rp26,27 triliun. Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

“Langkah ini tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti, dalam keterangan, Kamis (13/2/2025).

Baca selengkapnya di sini! 

Peringatan darurat kembali viral di media sosial usai adanya sejumlah efisiensi anggaran di kementerian/lembaga. Kali ini peringatan darurat muncul dengan gambar Garuda warna merah yang menyoroti efisiensi anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Dari pantauan IDN Times, terpampang sejumlah tagar yang menyertai postingan terkait efisiensi anggaran di Kemendikti Saintek tersebut, yakni #savekipkuliah, #daruratpendidikan #anggaranbijakuntukrakyat, #turunkanuktptn, dan #kipk.

Baca selengkapnya di sini!

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan hadiah dari Presiden Turkiye Tayyip Recep Erdogan berupa mobil listrik dan guci. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Prabowo segera melaporkan pemberian itu.

"Penerimaan hadiah tersebut dilaporkan kepada KPK sesuai dengan ketentuan UU Tipikor dan UU KPK agar penerimaan hadiah tersebut tidak dikualifikasi sebagai gratifikasi," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Kamis (13/2/2025).

Baca selengkapnya di sini!

Sebanyak 663.821 mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terancam putus studi akibat kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini terungkap dalam pemaparan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Komisi X DPR, Kamis (13/2/2025).

Kementerian Saintekdikti mengatakan, terdapat 844.174 mahasiswa yang mendapatkan pendanaan KIP-K pada 2025. Namun, sebagian besar terancam putus kuliah akibat efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

"Masyarakat penerima KIP, sebanyak 663.821 dari 844.174 mahasiswa on going tidak dapat dibayarkan pada tahun 2025. Ekonomi, sebanyak 663.821 masyarakat penerima KIP-K terancam putus kuliah," seperti dikutip dari paparan Kemendiktisaintek dengan Komisi X DPR, Kamis (13/2/2025).

Baca selengkapnya di sini!

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi menegaskan bahwa isu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat efisiensi anggaran pemerintah kemungkinan besar hanya narasi yang dibesar-besarkan. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak menyentuh belanja pegawai atau layanan publik, melainkan hanya pada belanja barang dan modal.

"Jangan-jangan ini hanya isu yang kemudian dibesarkan-besarkan untuk menggagalkan efisiensi yang dilakukan pemerintah," kata Hasan di gedung BPOM, Kamis (13/2/2025).

Dia menerangkan dalam belanja APBN itu ada empat kriteria. Ada belanja gaji pegawai, termasuk juga layanan pegawai, belanja barang, ada belanja modal, dan belanja layanan publik, bantuan sosial.

Baca selengkapnya di sini!