TPN Ganjar-Mahfud Minta Jangan Ada yang Baper soal Film Dirty Vote

11 Feb 2024, 19:47 WIB

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengapresiasi peluncuran film dokumenter Dirty Vote yang baru tayang pada Minggu (11/2/2024). Todung meminta agar tidak ada yang tersinggung dengan kandungan film tersebut.

“Banyak orang baperan (bawa perasaan) kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” ujar Todung di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu (11/2/2024).

1. Dirty Vote dianggap bagus dalam memberikan literasi politik

Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. (IDN Times/Santi Dewi)

Todung mengatakan, film Dirty Vote merupakan salah satu bagian yang baik dalam memberikan literasi politik kepada masyarakat. Namun, Todung juga tak mempermasalahkan apabila ada pihak yang merasa tak setuju dengan film tersebut.

“Anda boleh tidak setuju dengan Dirty Vote, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan bernegara,” kata dia.

2. TKN Prabowo-Gibran anggap film Dirty Vote berisi fitnah

Konferensi pers respons TKN Prabowo-Gibran pada film Dirty Vote. (YouTube Prabowo Gibran)

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka film dokumenter Dirty Vote. Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyatakan film tersebut merupakan bentuk fitnah, dan menyampaikan analisis yang tak ilmiah.

“TKN menanggapi bahwa di negara demokrasi semua orang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata dia.

3. Film Dirty Vote dianggap mendegradasi Pilpres

Habiburokhman, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran di Bawaslu pada Rabu (3/1/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Film Dirty Vote yang menampilkan penjelasan para ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti itu, dianggap mendegradasi pilpres, karena narasinya dinilai tak berdasar.

“Saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk menyabotase pemilu, bukan menyabotaselah, ingin mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” ujar Habiburokhman.

Menurutnya, penyampaian ketiga pakar hukum tata negara itu menyudutkan salah satu paslon, yakni paslon nomor urut dua, Prabowo-Gibran.

Adapun film itu sendiri mendalami penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan status quo. Film tersebut menyoroti nepotisme, dan juga penunjukkan Gibran sebagai cawapres Prabowo.

“Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi sangat tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu,“ beber dia.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.