TKN Sebut Film Dirty Vote Menyudutkan Prabowo-Gibran
Jakarta, IDN Times - Film dokumenter Dirty Vote garapan Dandhy Dwi Laksono mendapat respons keras dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengatakan film tersebut hanya menyudutkan paslon capres-cawapres nomor urut 2 tersebut.
“Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi sangat tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu,“ ujar Habiburokhman dalam konferensi pers, Minggu (11/2/2024).
1. TKN klaim Jokowi selalu menegakkan demokrasi
Habiburokhman merespons penilaian ketiga pakar hukum tata negara terkait penunjukkan Gibran sebagai cawapres 2024. Dia menegaskan, Presiden Joko “Jokowi” Widodo sangat menjunjung demokrasi, dan memastikan upaya yang dilakukan demi keuntungan masyarakat.
“Rakyat pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film tersebut Presiden Joko Widodo, sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa sebenarnya pihak mana yang melakukan kecurangan, dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan,” ucap Habiburokhman.
2. TKN khawatir Bivitri Cs diganjar hukuman dari masyarakat
Habiburokhman menyoroti pernyataan Zainal Arifin dalam Dirty Vote tentang kecurangan pemilu bisa dijadikan landasan penghukuman. Habiburokhman mengaku khawatir bahwa ketiga pakar hukum yang berbicara dalam film itu, yakni dan Bivitri Susanti, Zainal, dan Feri Amsari akan diberi hukuman oleh masyarakat.
“Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Mochtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka dengan cara rakyat sendiri,” ucapnya.
3. Dirty Vote soroti pengunaan kekuasaan Jokowi
Adapun film Dirty Vote memperlihatkan instrumen kekuasaan yang disebut digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu. Ketiga pakar hukum tata negara itu menilai penggunaan kekuasaan tersebut menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Fim itu ingin menunjukkan penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, yang tanpa malu-malu diperlihatkan kepada masyarakat demi mempertahankan status quo.
