Trotoar yang tidak digunakan dijadikan solusi sementara hingga November
Dinas Perhubungan diminta untuk lakukan rekayasa lalu lintas agar trotoar bisa mendukungnya
Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan, penanganan kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, dilakukan dengan memanfaatkan trotoar yang tidak digunakan.
“Jadi yang dimaksud trotoar adalah trotoar yang tidak dipakai, trotoar yang sedang tidak dipakai karena ada proyek di sana dan itu trotoar memang juga tidak bisa dipakai untuk jalan sebagai pedestrian,” ujar Pramono di Cakung, Jakarta Timur, Senin (25/8/2025).
Pramono mengatakan, kebijakan ini bersifat sementara hingga November mendatang seiring masih berlangsungnya pembangunan tiga proyek di kawasan tersebut.
Untuk itu, Pemprov DKI sudah meminta Dinas Kominfo menginformasikan kondisi lalu lintas di Jalan TB Simatupang setiap hari agar masyarakat mendapat kepastian.
“Sehingga dengan demikian trotoar yang bisa digunakan bukan trotoar yang secara keseluruhan, tetapi hanya trotoar-trotoar yang sekarang ini memang dipakai untuk proyek itu dan memang tidak bisa dipakai untuk orang jalan pun sebenarnya tidak bisa dipakai,” kata dia.
Selain itu, Pemprov DKI juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan agar pemanfaatan trotoar bisa mendukung rekayasa lalu lintas di sekitar TB Simatupang.
“Ini sifatnya sementara untuk mengatur rekayasa lalu lintas yang ada,” kata Pramono.
Koalisi Pejalan Kaki menyayangkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mengorbankan trotoar demi pelebaran jalan untuk mengatasi kemacetan di TB Simatupang.
Koordinator Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, menegaskan, langkah Pramono yang ingin melebarkan jalan raya TB Simatupang dengan mengorbankan fasilitas lajur sepeda dan trotoar adalah sesat dan merugikan pertumbuhan ekonomi regional.
"Alih-alih meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda serta angkutan umum masal, justru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah anarkis dan set back terhadap pembangunan urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan dengan biaya mahal dari pajak masyarakat selama ini," ujar Alfred dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2025).
Sementara, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, mengatakan, rencana penggusuran trotoar tersebut merugikan bahkan kemunduran atas proses pembangunan urban sustainable transport yang sudah dirintis dan dibangun oleh beberapa Gubernur DKI Jakarta sejak 2000.
"Seharusnya kemacetan di-drive sebagai disincentive atas pilihannya bagi masyarakat para pengguna kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor. Jadi biarkan saja sebagai push and pull policy sehingga masyarakat terdorong berpartisipasi mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memanfaatkan angkutan umum masal, sepeda atau berjalan kaki," kata dia.