Jakarta, IDN Times — Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dianggap mulai bermanuver politik usai menutup gerai Holywings di Jakarta. Anies disebut mencari suara kelompok Islam sebagai persiapan Pemilu 2024.
“Stigma itu (suara Anies ke kelompok Islam) gak hilang, penutupan Holywings ini justru menunjukkan bahwa Anies afiliasi politiknya ke kelompok Islam,” kata Pengamat Politik Adi Prayitno di Jakarta Selatan, Minggu (3/7/2022).
Adi mengatakan, tindakan Anies menutup gerai Holywings lebih condong pada tujuan menyenangkan massa pendukungnya, yang mayoritas pada kelompok Islam.
Dalam perspektif politik, menurut Adi, tindakan Anies bisa disebut sebagai cara berkomunikasi kepada massa pendukungnya bahwa dia masih berada dalam kelompok yang sama seperti pada Pemilu 2019.
“Kalau soal izin, kenapa gak dari dulu dilarang? Kan sudah ada beberapa kali soal pelanggaran PPKM, soal menjual miras, kenapa baru sekarang,” kata Adi.
“Kan itu sederhana aja penjelasannya, ini entitas menyebut Muhammad dan Maria. Ini jadi sensitif menyangkut agama. Anies misalnya menyenangkan pendukungnya, ya oke. Tapi ini juga menebalkan keyakinan Anies begitu dekat dengan kelompok agama itu,” sambung dia.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Djayadi Hanan menilai langkah Anies menutup Holywings bukan strategi politik yang cerdas. Pasalnya, Anies semestinya mulai menggaet massa secara nasional, bukan hanya beberapa kelompok agama di Jakarta.
“Sebetulnya kalau penutupan Holywings itu suatu cara politik yang tidak begitu cerdas,” kata Djayadi.
Dia juga menyebut beberapa kandidat paslon yang dianggap bakal maju dalam 2024 seperti Prabowo, Ganjar, dan Anies, belum memiliki basis massa 50 persen lebih banyak ketimbang yang lain. Masing-masing tokoh masih berlomba untuk berebut pemilih Jokowi.
“Kalau kita lihat basis massanya, kandidat Prabowo, Ganjar, Anies, itu gak sampai 50 persen basis massanya. Makanya masing-masing mencari strategi untuk mengambil pemilih Jokowi 2019,” tuturnya.
Anies secara resmi mencabut izin usaha Holywings di Jakarta. Pencabutan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta itu didasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kedua OPD itu adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Benny Agus Chandra mengatakan, alasan pencabutan izin usaha 12 outlet Holywings di DKI itu sesuai dengan arahan Gubernur Anies Baswedan.
Adapun alasan pencabutan izin usaha ini didasarkan penelusuran Pemprov DKI, di mana Holywings Group ternyata melanggar beberapa ketentuan dari DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, terkait penjualan minuman beralkohol di 12 outlet Holywings Group di DKI Jakarta.
Di mana, pelaku usaha hanya memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47221 untuk pengecer minuman beralkohol, yang mana penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk diminum di tempat.