Uji Kelayakan Calon Kapolri Komjen Listyo Diprediksi Berjalan Mulus

Kendati, Ujang menilai, Listyo akan tetap menghadapi tantangan dari internal Polri dan juga eksternal. Tantangan internal yang ia maksud adalah perbaikan dan reformasi Polri.

"Tidak hanya secara kelembagaan, tapi saya melihat banyak friksi, banyak office politiknya, banyak intrik politiknya. Ini harus diselesaikan dengan elegan. Agar persaingan antar-angkatan di internal Polri tidak terjadi," kata dia.

Selanjutnya, tantang eksternal yang akan dihadapi Listyo adalah persoalan kebangsaan yang perlu segera diselesaikan. Misalnya, keamanan, penegakan hukum yang banyak mendapat sorotan, ekstremisme dan terorisme, pelanggaran HAM, korupsi, dan lain-lain.

"Tantangan-tantangan ini perlu diselesaikan dengan baik oleh kapolri baru, sehingga kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri bisa kembali pulih," tutupnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sebelumnya mengatakan, ada sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan kepada Kabareskrim Polri tersebut, salah satunya adalah komitmen Listyo cepat merespons laporan masyarakat.

“Kalau saya akan sampaikan hal-hal terkait kecepatan respons terhadap semua pihak pada unsur-unsur pimpinan, baik dari Mabes Polri sampai tingkat polsek,” kata Sahroni saat dihubungi IDN Times, Rabu.

Selain itu, politikus Partai NasDem ini juga meminta kepada Listyo memperbaiki citra Polri di masyarakat. Ke depan, kata dia, Polri harus mengedepankan prinsip humanisme dalam menjalankan seluruh tugas-tugasnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery berharap kebijakan calon kapolri pengganti Jenderal Idham Azis, bisa lebih menekankan pada pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). 

Menurut Herman, ke depan Polri harus memiliki perubahan paradigma bahwa kinerja petugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tidak selalu diukur dari banyaknya tersangka yang diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman, tetapi lebih bisa memenuhi rasa keadilan semua kalangan.

"Pendekatan restorative justice semestinya bisa lebih di kedepankan untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat sekitar. Tentu saja pendekatan keadilan restoratif ini harus memenuhi syarat materiil dan formil, serta berjalan dalam koridor profesionalisme dan penegakan hak asasi manusia," kata Herman dikutip dari laman resmi dpr.go.id, Rabu (20/1/2021).

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, pendekatan keadilan restoratif seharusnya bisa lebih dikedepankan untuk memenuhi keadilan semua pihak dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat sekitar. 

Selain itu, kebijakan calon kapolri harus relevan dengan upaya mitigasi ancaman yang muncul terhadap keamanan nasional, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Tim ahli dari calon kapolri juga sudah menyerahkan makalah kepada Komisi III yang isinya arah serta kebijakan kapolri ke depan. Makalah ini akan dipelajari anggota Komisi III sebagai bahan untuk uji kelayakan dan kepatutan yang akan berlangsung hari ini, Rabu.

“Saya berharap arah dan kebijakan calon kapolri yang tertuang dalam makalah selaras dan relevan terhadap tantangan nasional yang dihadapi bangsa Indonesia, salah satunya terkait pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam memasuki revolusi industri 4.0,” ujar pria kelahiran Flores, 20 November 1962.

Perlu diketahui, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menunjuk Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal kapolri. Hal itu sesuai dengan Surat Presiden (Surpres) yang diantarkan Menteri Sekretariat Negara Pratikno ke pimpinan DPR pada Rabu, 13 Januari 2021.

Usai menyerahkan makalah calon Kapolri pada Selasa, 19 Januari 2021, Listyo akan menjalani fit and proper test dengan Komisi III DPR hari ini, Rabu (20/1/2021) pukul 10.00 WIB.

Listyo merupakan lulusan Angkatan Kepolisian (Akpol) 1991. Kariernya di Korps Bhayangkara cukup moncer. Dia pernah menduduki sejumlah jabatan penting saat bertugas di wilayah Jawa Tengah. Di antaranya Kapolres Pati, Wakapoltabes Semarang, dan Kapolres Solo.

Pada 2012, saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Listyo dirotasi ke ibu kota untuk menjabat sebagai Kasubdit II Dit Tipdum Bareskrim Polri.

Kemudian, pada 2013, Sigit kembali dirotasi menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sulawesi Tenggara. Hingga akhirnya pada 2014, Listyo dipercaya menjadi ajudan Presiden Jokowi.

Pada 2016, Listyo bertugas sebagai Kapolda Banten. Namun, saat dilantik, dia mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten karena beragama Nasrani. Kendati, Listyo tetap dapat mengemban tugasnya dengan baik hingga 2018, berkat meminta dukungan kalangan ulama.

Pada 2018, Listyo pun mendapat kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal. Selang 13 hari kemudian atau tepatnya 13 Agustus 2018, Listyo menjadi Kepala Divisi Propam Mabes Polri.