Usai Kasus Dokter Icha, Menteri PPPA Tegaskan Perlindungan Nakes

Arifah mengatakan, perempuan yang bekerja sebagai tenaga kesehatan harus dapat menjalankan profesinya di lingkungan yang aman dan bermartabat. Menurutnya, dugaan intimidasi terhadap tenaga kesehatan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa karena berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

"Sebagai kementerian yang mengemban mandat perlindungan perempuan dan anak, Kemen PPPA memandang setiap perempuan, termasuk tenaga kesehatan perempuan, berhak bekerja dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun intimidasi. Di tengah duka yang dirasakan keluarga dan masyarakat, peristiwa yang dialami dr. I menjadi pengingat bahwa keselamatan tenaga kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia," ujarnya.

Arifah juga meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menghindari penghakiman sebelum seluruh fakta terungkap.

Dia mengatakan, tidak boleh membiarkan rasa takut hadir di ruang pelayanan kesehatan. Dokter, perawat, bidan, dan seluruh tenaga kesehatan harus dapat menjalankan profesinya berdasarkan ilmu pengetahuan, etika profesi, dan standar pelayanan tanpa tekanan maupun ancaman dari pihak manapun

"Di tengah duka yang dirasakan keluarga, mari kita kedepankan empati, menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan tidak membangun stigma maupun memberikan penghakiman terhadap pihak manapun sebelum seluruh fakta terungkap secara utuh," kata Arifah.

Sebelumnya, keluarga dr. Icha menduga korban mengalami tekanan psikologis setelah mendapat intimidasi saat menangani pasien korban gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Kefamenanu.

Kasus tersebut kini turut menjadi perhatian Kementerian Kesehatan yang menyatakan tengah melakukan investigasi serta memperkuat perlindungan bagi tenaga kesehatan.

"Apabila terdapat dugaan tindak pidana maupun bentuk intimidasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesi, proses penegakan hukum perlu dilakukan secara objektif, transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Arifah.