Usai KLB Sumut, Nasib Partai Demokrat Ada di Kemenkum HAM
Jakarta, IDN Times - Pengamat politik, Saiful Mujani mengatakan setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara resmi menetapkan Moeldok sebagai ketua umum, maka kini nasib parpol itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Menkum HAM, Yasonna Laoly akan menilai apakah KLB itu sah atau tidak.
"Bila Menteri Yasonna mengakui KLB di Sumut dan membatalkan kepengurusan Partai Demokrat AHY, maka lonceng kematian untuk PD semakin kencang," demikian cuit Saiful di akun Twitternya pada Sabtu (6/3/2021).
Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SRMC) itu juga mengingatkan Menkum HAM merupakan kader PDI Perjuangan, parpol yang berseberangan dengan PD kubu AHY.
Bila skenario KLB Sumut diakui, kata Saiful, maka AHY diperkirakan akan menggugat ke pengadilan. Permasalahan itu biasanya hanya selesai di Mahkamah Agung.
Lalu, apakah konflik internal Partai Demokrat dapat mempengaruhi keikutsertaan mereka di pemilu presiden dan legislatif mendatang?
1. Konflik dualisme kepemimpinan Partai Demokrat harus rampung sebelum 2024
Sementara, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, konflik dualisme kepemimpinan Partai Demokrat harus rampung sebelum pemilu presiden pada 2024 mendatang. Sebab, bila tidak akan menyulitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai panitia pilpres.
"Sebab, akan jadi masalah baru bila kedua kubu (PD versi Moeldoko dan AHY) mengajukan calon presiden ke KPU. KPU bisa jadi korban karena didesak oleh kubu KLB 2020 dan kubu KLB 2021," ujar Qodari ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Jumat malam, 5 Maret 2021.
Sedangkan, Saiful sudah berandai-andai bila Partai Demokrat yang dibolehkan ikut pemilu tetap versi KLB 2021, maka ia mempertanyakan peluang Moeldoko maju jadi capres.
"Saya tak bisa membayangkan PD bisa lebih besar dan jadi (parpol) terbesar sejak 2009 tanpa SBY. Suka atau tidak suka itu adalah fakta. Apa bisa Moeldoko gantikan itu?" cuit Saiful lagi.
Ia justru ragu Moeldoko bisa mengembalikan kejayaan Partai Demokrat. Sebab, bila melihat rekam jejak pensiunan jenderal lainnya seperti Sutiyoso dan Edi Sudrajat, mereka gagal membesarkan partai.
IDN Times telah menghubungi Saiful untuk meminta izin cuitannya di Twitter dikutip.