Jakarta, IDN Times - Aktivis HAM dari Amnesty International, Usman Hamid, menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai "partai coklat," mengacu pada dugaan pelibatan institusi kepolisian dalam politik praktis, khususnya pada Pemilu 2024. Fenomena ini, menurut Usman, mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak demokrasi.
Hal itu Usman sampaikan dalam Forum Demokrasi bertajuk "Selamatkan Demokrasi di Sumatra Utara" yang digelar di Medan pada Minggu (17/11/2024), Usman mengungkapkan bahwa partai coklat memiliki pengaruh yang sangat besar dan jaringan luas, meskipun tidak terdaftar sebagai peserta pemilu resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Partai apa? Parpol? Bukan rahasia lagi, ada partai yang berpengaruh besar, yang punya jaringan luas dari tingkat atas, sampai tingkat desa. Yang punya logistik besar," ujar Usman Hamid dalam keterangannya yang dibagikan PDI Perjuangan.