Usul Gubernur Dipilih Presiden, PSI: Supaya Tak Gagal Seperti Anies
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Adiguna Daniel Jerash buka suara terkait pernyataan Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan agar pemilihan gubernur (pilgub) dihapus.
Menanggapi hal itu, Jerash menilai jabatan gubernur masih tetap dibutuhkan, tapi sebaiknya tidak melalui mekanisme pemilihan umum. Sebagai gantinya, jabatan gubernur ditunjuk oleh Presiden.
1. PSI sindir Anies sebagai bentuk ketidaksamaan visi pemerintah pusat dan daerah
Jerash lantas mengatakan, jabatan gubernur tak perlu dihapus karena kehadirannya sebagai kepala daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerinyah pusat. Gubernur juga dianggap sebagai jabatan yang membantu proyek strategis nasional.
“Jabatan Gubernur tidak perlu dihapus, karena dia perpanjangan tangan pemerintah pusat dan untuk menjaga proyek strategis nasional. Tapi, ada baiknya dipilih saja oleh Presiden, kalau lewat pemilihan umum, anggaran Pilkada dan ongkos politik calon Gubernur itu besar banget, nilainya bisa Rp 100 miliar,” kata dia dalam diskusi “Jabatan Gubernur Dihapus?” yang digelar DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2023).
Selain itu, pilgub juga dihapus karena mempertimbangkan efisiensi anggaran. Alasan jabatan gubernur lebih baik ditunjuk presiden, selain untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dia menyindir ketidaksamaan visi yang menyebabkan proyek mangkrak.
Sebagai contoh, kata Jerash, mandeknya proyek sodetan Kali Ciliwung di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, padahal proyek tersebut merupakan Program Strategis Nasional (PSN) untuk mengendalikan banjir Jakarta.
“Kita lihat deh, inisiatif pemerintah pusat untuk mengatur banjir lewat sodetan Ciliwung gak dikerjain sama pemerintah provinsi. Nah itu akibatnya kalau pemerintah provinsi gak selaras dengan pemerintah pusat. Itulah kenapa Gubernur itu ada baiknya dipilih Presiden,” kata lulusan Ilmu Politik Universitas Brawijaya tersebut.