Jakarta, IDN Times - DPRD DKI Jakarta mengusulkan dana kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) sebesar Rp49 miliar dalam rangka menemui warga selama 2022. Usulan yang diajukan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPDB) DKI Jakarta ini ditolak.
"Gak, gak disetujui (usulan dana dapil Rp49 miliar ini)," kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Gembong Warsono kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Rabu (24/11/2021).
Gembong menjelaskan usulan dana itu ditolak lantaran tidak memiliki payung hukum. Penolakan itu, sambungnya, terjadi saat pembahasan RAPBD DKI Jakarta 22 di tingkat komisi.
"(Karena gak ada) payung hukum, karena kegiatan itu harus ada payung hukum, payung hukumnya gak ada. kemarin dalam pembahasan di RAPBD ditolak," ucapnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menilai anggaran kunjungan dapil sebesar Rp 49 Miliar yang diajukan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPDB) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 masih kecil jumlahnya.
“Dengan melihat bentuk pertemuan seperti reses dan sosper, maka jumlah (kurang lebih) Rp35 juta per bulan sebenarnya kecil,” kata Gilbert saat dihubungi IDN Times, Rabu (17/11/2021).
Menurut perhitungan Gilbert, total anggaran Rp49 miliar yang diajukan nantinya akan diberikan kepada 106 anggota DPRD DKI Jakarta lalu dibagi 12 bulan. Gilbert menerangkan, dana kunjungan dapil ini diajukan atas permintaan masyarakat yang ingin para anggota DPRD tidak hanya turun saat kampanye saja.
“Jumlah sebesar itu sesuai permintaan masyarakat agar kita turun sesudah jadi anggota dewan, jangan cuma sewaktu kampanye,” tutur dia.
Di samping itu, Gilbert menuturkan, uang ini akan dikelola oleh pihak ketiga yakni Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta. Sehingga uangnya tak masuk ke kantong anggota DPRD langsung.
“Pertanggungjawaban pelaksanaan menggunakan e-budget APBD, artinya item yang jadi pertanggungjawaban sesuai harga satuan di e-budget,” terang dia.
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD DKI Augustinus sebelumnya menerangkan, anggaran sebesar Rp49 miliar itu adalah anggaran untuk anggota DPRD DKI Jakarta selama satu tahun.
“Jadi sebulan Rp4 miliar buat 106 anggota dewan kali 12 bulan, (jadi) Rp49 miliar,” terangnya .Jika dibagi rata, setiap anggota DPRD akan mengantongi uang kegiatan sebesar Rp38,4 juta per bulannya.
Apabila usulan ini dikabulkan dan diteken menjadi APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022, artinya setiap anggota DPRD DKI akan mendapatkan anggaran Rp460,8 Juta dalam satu tahun anggaran.