Usulan Biaya Haji 2023 Tinggi, Pimpinan MPR dan DPR Cek ke Arab Saudi

02 Feb 2023, 06:30 WIB

Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Madrasah Indonesia (DPP PGMI) di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/8/2022). (IDN Times/Melani Putri)

Jakarta, IDN Times - Menindaklanjuti usulan biaya haji yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebesar Rp69 juta, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto bersama Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi dan Wakil Ketua Komisi VIII berkunjung ke Arab Saudi.

Dalam kunjungan ini rombongan memantau persiapan haji 2023, sekaligus mengadakan dengar pendapat dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah Eko Hartono, Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, Konsul Haji Jedah Nasrullah Jasam, dan Kepala ITPC Jeddah Muhammad Rivai Abbas.

"Intinya kami ingin biaya haji yang ditetapkan tidak memberatkan jemaah haji," ujar Yandri.

1. Berharap harga tiket pesawat diturunkan

Ilustrasi jemaah haji Indonesia saat tiba di Tanah Air. (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Yandri mengatakan, berita soal biaya haji yang mencapai Rp69 juta membuat masyarakat resah. Padahal itu masih usulan, belum diputuskan oleh DPR dan pemerintah.

Dia menyebutkan, besaran biaya haji bisa di bawah usulan Kementerian Agama bila ada komponen-komponen tertentu yang bisa dibicarakan ulang dengan rekanan penyelenggara haji.

Misalnya tiket pesawat yang biayanya ditaksir sebesar Rp33 juta.

"Nah kita ingin harga tiket diturunkan," kata Yandri seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (2/2/2023).

2. Biaya lain yang bisa dikurangi yakni biaya hotel dan katering

Ilustrasi jemaah haji. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)

Komponen lain yang bisa dibahas ulang untuk mengurangi biaya haji yakni biaya hotel dan katering.

Dalam kesempatan tersebut, Yandri ingin uang haji atau uang yang dikelola BPKH tetap sehat. Ini ditekankan agar pelaksanaan ibadah haji di masa-masa mendatang tetap berlangsung secara aman.

3. Pimpinan Komisi VIII usul biaya haji 2023 Rp50 juta

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka (IDN Times/ Fatmawati)

Sebelumnya anggota Komisi VIII DPR ramai-ramai meminta biaya haji 2023 diturunkan dari usulan yang disampaikan Menag. Komisi VIII menilai biaya Rp69 juta terlalu tinggi untuk masyarakat.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra Abdul Wachid, meminta negara turun tangan dalam menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023.

Abdul mengatakan, beban biaya haji 2023 itu terlalu mahal, terutama untuk haji reguler yang mayoritas diisi oleh masyarakat kurang mampu.

“Ingat, yang berangkat haji reguler itu 70 persen orang-orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu nggak mau (pakai haji reguler), pakailah haji plus yang kemarin ramai adalah Haji Furoda. Ini maksud saya, reguler ini kan kita selalu bahas tiap tahun. Kenapa ini selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun,” kata Wachid di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (27/1/2023).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Diah Pitaloka, meminta pemerintah bisa menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji hingga Rp19 juta. Biaya haji yang menjadi usulan pemerintah senilai Rp69 juta diminta turun hingga Rp50 juta.

“Angka psikologisnya kami berharap jemaah Rp50 juta. Berarti harus turun kurang lebih Rp19 juta,” kata Diah.