Usulan Musrenbang Kota Depok Membengkak hingga Rp4,3 T, Lampaui APBD!

14 Mar 2023, 21:13 WIB

Kantor Balai Kota Depok. (IDN Times/Dicky)

Depok,IDNTimes - Pemerintah Kota Depok sedang dipusingkan dengan usulan Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Depok. Bukan tanpa sebab, Usulan Musrenbang yang berasal dari tingkat Kelurahan hingga Perangkat Daerah mencapai Rp4,3 Triliun, melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, Pemerintah Kota Depok akan mengadakan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok 2024. Namun sebelum pelaksanaan yang akan diadakan pada 15-16 Maret 2023, ditemukan usulan Musrenbang tingkat bawah hingga perangkat daerah sangat tinggi.

"Usulan yang terserap di Musrenbang yang masuk ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), nilainya Rp4,3 triliun," ujar Idris, Selasa (14/3/2023).

1. Idris sebut usulan Musrenbang Rp4,3 triliun belum termasuk pokir anggota DPRD

Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat ditemui di Balai Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Idris menuturkan, angka usulan tersebut dinilai melebihi APBD Kota Depok sebesar Rp3,9 triliun. Angka usulan musrenbang tersebut belum pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.

"Rp4,3 triliun itu tidak ada Pokir anggota DPRD, itu belum masuk," tutur Idris.

Idris menyakini apabila usulan Musrenbang dan Pokir anggota DPRD Kota Depok diakamodir secara keseluruhan, maka anggaran biaya yang dibutuhkan akan membengkak. Hal itu akan melebihi dari kapasitas kemampuan APBD Kota Depok yang hanya Rp3,9 triliun.

"Kalau semua diakomodir bisa mencapai tiga kali lipat dari kemampuan APBD kita, itu kan tidak mungkin," tegas Idris.

2. Program prioritas dan program tematik perlu dicanangkan untuk 2024

Walikota Depok, Mohammad Idris saat mengambil sumpah ASN di lingkup Pemerintah Kota Depok. (Istimewa)

Idris meminta pada pelaksanaan RKPD Kota Depok 2024, seluruh kepala perangkat daerah dapat hadir dang mengikuti RKPD. Menurutnya, kehadiran kepala perangkat daerah dinilai penting, karena dapat mengambil kebijakan dari program prioritas perangkat daerah yang akan dijalankan pada 2024.

"Saya harap bisa datang karena ini sangat penting untuk kita berdiskusi, khususnya program-program prioritas dan program tematik yang memang perlu kita canangkan di tahun 2024," perintah Idris.

Pemerintah Kota Depok telah siap untuk melaksanakan Musrenbang RKPD 2024, namun perlu adanya persiapan yang matang untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensi penentuan program kegiatan.

3. Saat ini usulan masih berupa rancangan

Kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Margonda menunju Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Nusantara, dan Jalan Raya Citayam, Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, rakor bersama kepala perangkat daerah dapat melihat kembali program kegiatan prioritas 2024 yang harus dipahami oleh seluruh perangkat daerah.

Hal itu penting dilakukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan 2024 mengacu pada program prioritas, program tematik, dan janji kampanye kepala daerah.

"Saat ini masih rancangan RKPD, setelah Musrenbang disepakati kira-kira seperti apa sampai nanti KUA PPAS," singkat Dadang.