Utak Atik Wajah Monas Ala Anies, Berbayar Banjir dan Babat Pohon

Demi proyek ini, 191 pohon hilang dari kawasan selatan Monas. Dari jumlah itu, sekitar 106 pohon ditebang, sementara sisanya disebutkan dipindahkan dari area itu. Tak heran jika panas matahari sangat leluasa menembus tanah di area tersebut. Gara-gara penebangan pohon ini juga, proyek revitalisasi Monas menjadi sorotan banyak pihak. Diduga proyek ini telah melanggar aturan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995, Monas merupakan kawasan hijau. Bahkan dalam Keputusan Gubernur (Kebgub) Nomor 792 Tahun 1997 tentang Rencana Tapak dan Pedoman Pembangunan Fisik Taman Medan Merdeka, luas kawasan hijau di Monas ditambah dari 53 persen menjadi 56 persen. 

Namun, proyek revitalisasi justru membuat kawasan hijau di Monas semakin tergerus. Penebangan pohon dengan alasan revitalisasi bahkan bertolak belakang dari konsep atau desain awal yang dibuat oleh pemenang sayembara revitalisasi Monas pada akhir 2018.

Dalam desain awal yang dibuat pemenang sayembara revitalisasi Monas, Deddy Wahyudi, seorang arsitek Institut Teknologi Bandung (ITB), jumlah kawasan hijau bahkan ditambah menjadi 64 persen. Guna mewujudkan konsep tersebut, Deddy bersama timnya yang bernama LABO menamai desain mereka, “Labuan Nusantara”. 

Saat berbincang dengan IDN Times, Deddy mengatakan, ada tiga konsep besar yang dia canangkan dalam desain revitalisasi Monas yakni New Monemantalism, Spirit of Conservation, dan Humble Toward Nature. Dia sengaja membawa semangat konservasi dalam desain revitalisasi, untuk menghargai nilai sejarah Monas dan juga alam.

Menurut Deddy, konservasi dan revitalisasi bukan dua hal yang bertentangan, justru bisa diwujudkan bersama. Sebab, revitalisasi sebuah kawasan wajar dilakukan baik itu 10 atau 20 tahun sekali.

“Karena sebetulnya ada hal-hal yang (berhubungan) dengan kebutuhan baru yang berkembang, jadi ada kondisi kawasan yang secara performance sudah mulai menurun,” ujar Deddy.

Proyek revitalisasi pun dimulai di bagian selatan Monas pada 12 November 2019. Namun, hingga tahun 2019 berakhir, publik belum mendengar sama sekali ada proyek ini. Publik juga belum mengetahui bahwa ada pembangunan plaza berkonsep semi Amphiteather atau teater ruang terbuka di selatan Monas.

Hingga pada Senin 20 Januari 2020, Komisi B DPRD DKI Jakarta tiba-tiba melakukan pemeriksaan mendadak ke lokasi proyek tersebut, dan publik pun tercengang begitu mengetahui proyek itu menghilangkan 191 pohon dari area itu. 

Komisi B merasa kecolongan. Bukan hanya karena banyak pohon yang ditebang, melainkan juga karena menemukan proyek tersebut dikerjakan dengan anggaran 2019. Murka, Sekretaris Komisi B Pandapotan Sinaga meminta proyek tersebut segera dihentikan. 

"Gini deh, disetop dulu ini kerjaan. Tidak ada pekerjaan anggaran 2019 dikerjakan di 2020. Saya minta ini disetop," ujar Pandapotan di lokasi.

Arsitek revitalisasi Monas, Deddy, pun turut kecewa. Dia tak menyangka Pemprov DKI mengubah desain yang telah ia buat, dan membabat banyak pohon. Padahal dalam desain awal revitalisasi Monas, timnya telah menyesuaikan desain dengan titik-titik pohon.

"Kita menyesuaikan (desain) di titik pohon itu dan itu sudah biasa kita lakukan di banyak tempat, kita desain seperti itu," ujar Deddy.

Menurut dia, banyak alternatif yang bisa dilakukan agar tidak menebang pohon, seperti menggeser pohon atau memindahkan pohon yang masih sehat.

Namun menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, penebangan pohon menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari dalam proyek revitalisasi ini. Dia juga memastikan, pihaknya tidak menebang 191 pohon, melainkan hanya 106 pohon. Sisanya dipindahkan ke tempat lain. 

"Itu kan 55 (pohon) dipindahkan ke sisi barat, 30 ke timur. Ada yang digali kemudian dipindahkan, ada yang sama sekali tidak bisa dihindari kemudian ditebang," dalih Saefullah.

Fakta ini membuat banyak pihak bereaksi. Apalagi belakangan Monas dan kawasan ring 1 Republik Indonesia sering kebanjiran. Banjir pertama awal 2020 melanda Monas pada Jumat pagi, 24 Januari. Peristiwa ini diketahui dari video yang dibagikan Dishub DKI Jakarta di akun Instagramnya.

Dalam video terlihat, banjir menggenangi sekitar Jalan Medan Merdeka Barat hingga masuk ke dalam area Monas. Disebutkan, ketinggian air di pintu masuk Monas Jalan Medan Merdeka Barat mencapai 25 cm.

Banjir kembali merendam Monas dan kawasan sekitar Istana Presiden pada Selasa, 25 Februari 2020. Meski hujan ekstrem sehari semalam disalahkan sebagai penyebab banjir, namun tak urung proyek revitalisasi Monas ikut dituding sebagai penyebab banjir di kawasan utama tersebut. 

"Akibat hutannya digundulin diganti betonisasi Monas. Ini mah sengaja mau nenggelamkan istana," cuit akun Twitter @legod0965. 

Sebagai protes terhadap proyek tersebut, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta bersama Gerakan Peluk Pohon menggelar aksi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 30 Januari. 

“Kami menuntut untuk segera menghentikan revitalisasi Monas dan mengembalikan ke fungsi ruang terbuka hijaunya,” kata Koordinator Aksi Walhi, Rehwinda Naibaho.

Tak hanya publik yang bereaksi. Pemerintah pusat pun turut bersuara. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, tengah menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur Pemprov DKI sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Merdeka, yang belum mendapat persetujuan untuk revitalisasi dari Kementerian Sekretariat Negara sebagai Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Merdeka.

"Nanti di dalam prosedur Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 itu terlihat sekali indikasi bahwa pekerjaan yang secara fisik sudah dilakukan di Monas itu tidak sesuai prosedur," ujar Siti, Selasa 28 Januari.

Tidak hanya itu, kata Siti, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum) juga sedang memeriksa izin dan legalitas lain terkait revitalisasi Monas yang sudah berjalan sejak November 2019.

"Pemeriksaannya sudah mulai dilakukan, mereka sudah turun ke lapangan. Revitalisasi Monas itu dalam kegiatan apa, ada atau tidak pemberitahuannya, ada atau tidak mekanisme perencanaan lingkungannya. Itu kalau bermasalah semua bisa kena pasal," Siti menegaskan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan sementara proyek revitalisasi Monas, hingga proyek pengembangan itu mendapat persetujuan, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995.

"Karena itu jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kami minta untuk dihentikan dulu," ujar Pratikno di Kementerian Sekretaris Negara di Jakarta.

Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengancam akan melibatkan kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika Pemerintah Provinsi DKI tetap ngotot melanjutkan proyek revitalisasi Monumen Nasional sisi selatan.

Sebagai orang yang telah memimpin Provinsi DKI Jakarta selama 10 tahun, Sutiyoso ikut berkomentar. Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 itu mengaku heran dan tak paham, 191 pohon harus lenyap dari Monas dengan alasan revitalisasi.

Padahal ketika ia masih menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota, konsepnya tak boleh ada bangunan di Monas. Sutiyoso pun mengingatkan kembali bahwa dia lah yang mengatur kawasan Monas agar lebih rapi.

"Zaman saya (Monas) ditertibkan, saya pagari. Ingat gak kamu? Sekarang kalau (pohon) ditebangi seperti itu aku gak ngerti mau jadi apa sebenarnya," ujar pria yang akrab disapa Bang Yos itu kepada IDN Times saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 29 Januari.

Terkait hal ini, Ombudsman Jakarta Raya mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan malaadministrasi dalam kasus revitalisasi Monas. Pemprov dinilai abai terkait perizinan ke Kementerian Sekretariat Negara selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

Padahal aturan itu diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Pasal 5 ayat (1) dalam Keppres itu mengatakan tugas dari Komisi Pengarah ialah memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana," Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho, Jumat, 31 Januari.

Ramai pro kontra, namun benarkah banjir di Monas dan kawsan ring 1 Istana Negara karena ada proyek revitalisasi? Pakar Bioteknologi Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali menyebut, banjir yang terjadi pada Jumat 24 Januari adalah efek dari pekerjaan fisik yang sedang dilakukan di kawasan Monas.

Dia menilai, proyek revitalisasi Monas menghambat laju aliran air dari titik jatuh hujan yang masuk, ke saluran drainase yang ada.

“Iya kalau itu saya bisa menjawabnya, kemungkinan (banjir Monas) besar dari sana (proyek revitalisasi),” kata Firdaus saat dihubungi IDN Times.

Menurut dia, penyebab Monas banjir dapat diidentifikasi dengan sederhana. Dia membandingkan kondisi Monas saat hujan ekstrem pada malam tahun baru 2020, saat itu Monas tidak digenangi air. Sementara saat hujan akhir Januari dengan intensitas yang tidak se-ekstrem seperti malam tahun baru, Monas malah terendam banjir. Begitu juga pada Selasa, 25 Februari lalu, silang Monas dan sekitarnnya terendam banjir. 

Firdaus mengingatkan kasus jalan tol yang banjir akibat adanya proyek kereta cepat, yang mengganggu sistem saluran drainase dan tali air sehingga menyebabkan banjir. Menurutnya hal tersebut sama seperti yang terjadi di Monas. Terkadang, lanjut Firdaus, material proyek kerap diletakkan sembarangan dan membuat saluran air tertutup.

“Jadi kembali ke apa yang terjadi di Monas khususnya, itu ya sudah pasti bahwa air tidak bisa mencapai drainase karena terhalang oleh material,” kata dia.

Firdaus menyayangkan kenapa harus ada proyek revitalisasi yang dilakukan saat musim hujan. Apalagi BMKG menyebutkan, Februari sampai Maret mendatang merupakan puncak musim hujan. Seharusnya, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mendapatkan masukan dari pengelola proyek yang memberitahu risiko menggelar proyek saat musim hujan.

Banyak menuai pro kontra akhirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan sementara proyek revitalisasi Monas. Namun, penghentian tak berlangsung lama. Pembangunan kembali dimulai setelah Anies mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Meski demikian, penyelesaian proyek ini masih molor dari tenggat waktu yang disampaikan Anies. Sebelumnya Anies mengatakan, proyek revitalisasi direncanakan akan rampung pada pertengahan Februari 2020.

Namun hingga Rabu, 26 Februari 2020, pengerjaan proyek masih berlangsung. Alat berat masih terlihat mengeruk tanah, dan besi-besi masih menumpuk di sana sini. 

Anies memastikan, proyek revitalisasi ini akan menambah kawasan hijau di Monas. Caranya dengan mengubah lapangan parkir IRTI dan Lenggang Jakarta menjadi Ruang Terbuka Hijau. 

"Di mana pengunjung bisa datang lalu berjalan ke arah utara menghadap langsung ke Monas. Nah, di dalam Keppres 25 Tahun 1995 ada gambaran umum lalu oleh perancang dibuat gambaran sesuai kondisi sekarang," ujar Anies.

Untuk pusat kuliner di kawasan Monas yang disebut Lenggang Jakarta, Anies berencana akan merelokasinya ke kawasan Gambir. Sementara sisi selatan akan diperuntukkan untuk area terbuka seperti penambahan lapangan olahraga, penambahan pagar, penambahan tempat parkir, dan fasilitas Taman Pandang Istana.

Dengan revitalisasi ini, Pemerintahan Anies ingin mengubah wajah Monas agar terlihat seperti Menara Eiffel di Paris, Prancis. 

"Kami ingin ada kenyamanan bagi pengunjung Monas baik dari Jakarta, luar Jakarta, mungkin juga turis mancanegara supaya Monas berkelas. Jadi kalau datang ke Merdeka Selatan, 'mana sih Monas? Eh itu.' Kayak Menara Eiffel gitu," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 30 Januari 2020.

Terkait pohon-pohon yang sudah ditebang, Sekda DKI Saefullah mengatakan, Pemprov akan menggantikan pohon yang terdampak revitalisasi Monas sebanyak tiga kali lipat. Artinya 191 pohon tersebut harus diganti dengan 573 pohon. Saat ini, kata dia, pihaknya baru menanam 300 batang pohon, sehingga Pemprov DKI Jakarta masih "berutang" 273 pohon.