UU TPKS-KUHP Tak Harmonis soal Kasus Kekerasan Seksual di Meja Adat
Jakarta, IDN Times - Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku di tiap daerah menciptakan hukum adat di dalamnya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hal ini tak terkecuali juga pada penanganan kasus kekerasan seksual melalui hukum adat. Namun, tak sedikit hukum adat yang memihak pada korban secara keseluruhan dan kerap kali malah merugikan korban.
Gender Programme Specialist United Nations sexual and reproductive health agency (UNFPA) Indonesia Risya Kori mengatakan ini berkenaan dengan living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dinilai tak harmonis mengatur soal living law.
Salah satu contohnya adalah denda adat di Mentawai yang diselesaikan dengan ‘tulou’ atau denda adat yang tidak memberikan pemulihan pada korban.
“Karena ini kan bermuara dari ketidak harmonisan antara undang-undang TPKS sama KUHP yang memisahkan di situ ada Living Law. Jadi kalau kita mengacu pada undang-undang TPKS kan tidak ada restorasi justice. Semua harus pidana,” kata dia di United Nations The Resident Coordinator Office, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).
1. Harusnya kasus kekerasan seksual diselesaikan dengan pidana
Sementara di living law, kata Risya jika mengacu pada KUHP justru ingin dilestarikannya hukum-hukum adat yang berlaku. Tidak hanya di Mentawai, di Nusa Tenggara Timur (NTT) juga ada kawin tangkap.
“Jadi itu seharusnya tidak boleh. Semua harus pidana,” kata dia.