Vaksin Berbayar Dicabut, Menko PMK: Pemerintah Tak Niat Cari Untung

Muhadjir mengatakan vaksin Gotong Royong mandiri atau individu berbayar bertujuan untuk mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok. Untuk mencapai herd immunity, lanjutnya, memerlukan minimal 70 persen masyarakat yang sudah divaksin dari total penduduk Indonesia sekitar 187 juta jiwa.

Namun, menurut Muhadjir, baru sekitar 50 juta jiwa masyarakat Indonesia yang baru divaksin. "Tapi bukan berarti pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam pandemik ini, yaitu vaksin."

"Ini sifatnya sukarela jadi tidak ada paksaan, baik itu yang sifatnya kolektif perusahaan maupun individu-individu yang ingin mendapatkan vaksin gotong-royong itu," sambungnya.

Muhadjir mengatakan perusahaan PT Kinomex yang dikunjungi ini memiliki 40 ribu karyawan. Dia mengungkapkan perusahaan ini ingin melakukan vaksin Gotong Royong untuk karyawannya.

"Vaksin berbayar kebijakannya sudah final, cuma teknis saja yang harus dibenahi. Sebenarnya kalau pengusaha-pengusaha sampai sekarang tidak mengikutkan vaksin Gotong Royong untuk karyawannya itu bukan karena tidak mau, tetapi memang untuk mendapatkan akses yang cepat terhadap fasilitas vaksin itu kurang," tuturnya.

Muhadjir mengatakan dirinya mendapat keluhan masyarakat karena sulit mendapat vaksinasi gratis. Hal ini dikarenakan KTP warga itu berbeda dengan domisili.

Dia lalu menegaskan tidak boleh ada diskriminasi dalam pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat. Apabila ada petugas yang menolak vaksinasi dengan alasan KTP tidak memenuhi syarat, Muhadjir mengatakan, warga dapat melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.

"Sudah ada SE (surat edaran) Menkes bahwa sekarang ini vaksinasi tidak lagi berbasis domisili KTP. Yang penting punya KTP, ada outlet vaksinasi entah itu yang dilaksanakan oleh Kemenkes atau TNI/Polri, silakan datang bawa KTP saja cukup, tidak harus dipersoalkan domisilinya mana saja," jelas Muhadjir.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo memutuskan mencabut Vaksin Gotong Royong berbayar untuk individu. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono.

Menurut Pramono, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, semua vaksin harus diberikan secara gratis kepada masyarakat.

"Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," jelas Pramono.

Untuk Vaksin Gotong Royong sendiri, Pramono menegaskan bahwa mekanismenya tetap melalui perusahaan dan dibagikan secara gratis kepada karyawannya.

"Hal yang berkaitan dengan Vaksin Gotong Royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawannya, sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang Gotong Royong maupun yang sekarang, mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," ujar Pramono.