Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi penghentian penyuntikan vaksin AstraZeneca di Sulawesi Utara. Menurut Budi, pemerintah daerah setempat sudah bertindak sesuai prosedur. Mereka telah melapor ke Komite Daerah ( Komda) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), kemudian diteruskan ke Komnas KIPI.
"Memang yang AstraZeneca di Sulut sudah (dilaporkan) di Komda, nanti Komnas yang akan bicara," kata Budi dalam konferensi pers virtual, Sabtu (27/3/2021).
Menurut Budi, vaksinasi COVID-19 menggunakan AstraZeneca masih tetap dilakukan. Sebab, belum ditemukan KIPI di wilayah lain.
"AstraZeneca disuntikkan paling banyak bukan di Sulut. Paling banyak suntiknya di Bali, Jatim, dan untuk TNI/Polri. Saya gak dengar ada KIPI-nya sampai sekarang. Sulut itu (penyuntikan) di bawah 1.000 sepertinya," ujar dia.
Vaksinasi COVID-19 menggunakan vaksin AstraZeneca di Provinsi Sulawesi Utara dihentikan sementara setelah warga yang divaksin merasakan dampak seperti demam, menggigil, sakit kepala, badan terasa sakit, dan lemas.
"Dihentikan sementara sambil menunggu penjelasan dan pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan dan WHO Perwakilan Indonesia terkait surat resmi yang kami kirimkan 26 Maret 2021," sebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Debie KR Kalalo, seperti dilansir ANTARA.
Jubir Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulut Steven Dandel kemudian mengklarifikasi sejumlah poin terkait dihentikan sementara vaksinasi menggunakan AstraZeneca itu. Menurut dia, ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian (precaution) mengingat angka KIPI sebesar 5-10 persen dari total yang divaksin AstraZeneca. KIPI hadir dalam bentuk gejala demam, menggigil, nyeri badan, nyeri tulang, mual, dan muntah.
Steven menjelaskan, dalam Emergency Use Authorization (EUA) vaksin AstraZeneca, sebenarnya telah disebutkan bahwa KIPI ini adalah efek samping (adverse effect) yang sifatnya sangat sering terjadi. Artinya, satu di antara 10 suntikan dan sering terjadi (common -1 di antara 10 sampai 1 di antara 100 suntikan).
"Kami perlu mempersiapkan komunikasi risiko kepada masyarakat untuk dapat menerima fakta ini. Supaya tidak terjadi kepanikan di masyarakat," sebutnya.
Komunikasi risiko yang diambil didahului dengan investigasi oleh Komda KIPI bersama Dinkes, Kemenkes dan WHO, sebelum rilis media.
"Langkah ini juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan pola dan pendekatan vaksinasi terutama yang targetnya adalah unit usaha atau institusi. Supaya tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap karyawannya. Tetapi bertahap, agar unit usaha tidak perlu ditutup kalau ada banyak karyawan yang terdampak KIPI," ujarnya.