Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan vaksinasi COVID-19 kedua pada selebgram yang dikenal sebagai Crazy Rich PIK, Helena Lim, akan didiskusikan.
"Harus dibedakan masalah kesehatan dan masalah pelanggaran. Jadi kita juga harus mengutamakan masalah kesehatannya," kata Riza kepada awak media, Jumat (26/2/2021).
Dia mengatakan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya memberikan vaksin yang kedua pada Helena Lim dengan mempertimbangan faktor kesehatannya.
Sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan Helena, pihaknya bakal berkomunikasi dengan aparat penegak hukum terkait sikap yang akan dilakukan.
"Tapi nanti ini kami tanyakan juga bagaimana bijaknya dan para pihak aparat bagaimana menyikapinya, kesehatan bagaimana. Jangan sampai nanti yang bersangkutan malah terganggu kesehatannya. Nanti kami selesaikan secara bijak," kata dia.
Riza mengatakan pemerintah harus bijaksana dalam menyikapi permasalahan yang ada. Penanganannya pun harus dilihat dari berbagai sisi.
"Dari segi hukum bagaimana, dari segi kesehatan bagaimana," ujar Riza.
Riza sebelumnya menjelaskan Pemprov DKI Jakarta menyerahkan kasus ini ke polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan di internal Pemprov DKI Jakarta, ada dugaan bahwa Helena bukan pegawai apotek, tapi pemilik.
"Biarlah itu menjadi wewenang kepolisian. Kalau ada diduga manipulasi data, itu wilayah kepolisian, bukan kami lagi," kata Riza pada Senin (15/2/2021).
Riza juga menjelaskan bahwa inspektorat Pemprov DKI Jakarta telah memeriksa sejumlah pihak terkait. Mereka mengecek apakah ada pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta atau tidak.
"Alhamdulillah tidak ada (kesalahan). Petugas puskesmas sudah melakukan prosedur, aturan yang ada bahwa yang bersangkutan bawa surat rekomendasi keterangan dari apotek yang menyatakan bahwa empat orang itu pegawai," katanya.
Video yang diunggah Helena Lim di akun media sosial Instagramnya viral di media sosial dan menjadi kontroversi serta mendapat kecaman dari warganet karena dia mendapat vaksin COVID-19 walaupun bukan prioritas.