Vaksinasi di DKI Jakarta Terancam Melambat, Begini Usulan Ombudsman

Ombudsman Jakarta Raya menemukan persoalan keterlambatan vaksinasi di Jakarta terjadi karena beberapa hal. Pertama, proses verifikasi data di tiap tahapan yang merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor
HK.02.02/4/1/2021, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), dapat dilaksanakan dengan baik di negara-negara yang sistem data kependudukannya sudah baik.

Kedua, pendataan bottom up, menjadi pekerjaan tambahan yang membebani para tenaga kesehatan yang awalnya tidak dipersiapkan untuk terlibat dalam proses verifikasi tersebut, karena didesain untuk proses pendataan secara top down.

“Inilah masalah kedua yang muncul, ketidaksiapan nakes dan kompetensi mereka dalam melakukan pemilahan data untuk
diverifikasi,” kata Teguh.

Kondisi ini, kata dia, diperparah dengan kebijakan pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terkait target vaksinasi di setiap tahapan yang berubah dengan cepat dan level otoritas yang mengeluarkannya.

Berkaca pada hasil temuan dan kajian terhadap proses vaksinasi di DKI Jakarta, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyarankan beberapa hal.

Pertama, pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkes, harus mengubah strategi tahapan vaksinasi menjadi regionalisasi, berdasarkan epicentrum penyebaran COVID-19 (15 daerah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan positive rate tertinggi), sesuai data target vaksinasi seperti yang ada di dalam Satu Data COVID-19.

Hal ini berkaca pada kesuksesan vaksin Measles (M) dan Rubella (R) pada 2017 yang memfokuskan pada vaksinasi di wilayah Jawa, sehingga mencapai target 95 persen sesuai waktu yang direncanakan.

Kedua, dengan pendekatan tersebut tanpa menargetkan sasaran secara lebih spesifik proses verifikasi dan laporan bisa langsung by name by address oleh sistem Satu Data COVID-19, sehingga dapat menyederhanakan sistem pencatatan pelaporan, agar mengurangi waktu, sarana dan prasarana (laptop, printer, dan internet).

Karena dengan sistem verifikasi gabungan saat ini (satu data dan bottom up) proses verifikasi membutuhkan satu tim tenaga kesehatan (± 5-7 orang), 3-4 laptop dan 1-2 printer. Termasuk koneksi internet, dan prosesnya membutuhkan waktu enam jam untuk menyelesaikan 100-120 sasaran vaksinasi.

Ketiga, strategi tahapan vaksin dapat dilakukan di wilayah-wilayah yang bukan epicentrum COVID-19, dengan kriteria dan indikator yang lebih jelas, serta merujuk pada satu kebijakan yang sama.

“Kelompok paling rentan yaitu para nakes sudah terlindungi, mungkin saatnya makin fokus pada percepatan vaksinasi, agar target kita bersama yaitu kekebalan kelompok (herd immunity) tetap terjaga sesuai rencana,” kata Teguh.

Teguh menjelaskan target total vaksinasi untuk Jakarta adalah 8.815.157 orang, yang dibagi dalam empat tahapan. Pada tahap pertama dan kedua, Jakarta ditargetkan menyelenggarakan vaksinasi 3 juta orang dan harus tercapai pada Januari hingga April 2021.

Vaksinasi tahap pertama sebanyak 122.199 tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga penunjang telah divaksinasi dari target 112.301 (108,8 persen).

Pada tahap kedua, untuk lansia dari target 911.631 baru terealisasi 337.760 (37,1 persen), dan pelayan publik dari target 1.976.757 baru terealisasi 465.428 (23,5 persen) dari total keseluruhan 915.489 atau 30,8 persen selama dua bulan ini.

"Jadi untuk mengejar target vaksinasi tahap 1 dan 2 sebanyak 3 juta, Jakarta harus melakukan vaksinasi kepada hampir 2.084.511 orang," kata Teguh.

Teguh mengingatkan capaian target tersebut untuk vaksinasi dosis pertama, sementara untuk dosis kedua capaiannya lebih rendah lagi, yakni 258.406 dosis. "Jakarta harus konstan di angka 587.677 vaksinasi per bulan untuk mencapai target."

Percepatan vaksinasi, kata Teguh, menjadi lebih signifikan dengan dorongan pemerintah pusat (Kemendikbud), dan kajian yang tengah dilaksanakan Pemerintah DKI Jakarta untuk memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada pertengahan 2021. Penduduk usia sekolah berpotensi menyebarkan virus jika sekolah mulai dibuka.

“Ingat, dari 10.560.000 jumlah penduduk Jakarta, penduduk usia sekolah menengah atas ke bawah di Jakarta populasinya mencapai angka 1.745.000-an atau sekitar 16,5 persen, dan mereka berpotensi tinggi menjadi carrier COVID-19 selama PTM, karena belum ada vaksin bagi mereka dan terlibat dalam kegiatan dalam dan luar ruang selama PTM tersebut,” kata dia.

Menurut Teguh, semakin cepat proses vaksinasi, semakin cepat herd immunity tercapai di DKI Jakarta, dan semakin besar perlindungan aktif bagi warga ibu kota, khususnya.