GNPF Bantah Terlibat Politik Demi Cegah Jokowi 2 Periode
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama merekomendasikan dua nama bakal calon wakil presiden, yaitu Salim Segaf Al Jufri dan Abdul Somad. Keduanya dinilai sebagai figur ulama yang cocok untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 kontra petahana Joko 'Jokowi' Widodo.
Terkait rekomendasi tersebut, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan indepedensi ulama di Tanah Air sebagai seorang pendidik. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua GNPF-Ulama Zaitun Rasmin menepis segala tudingan yang mengatakan bahwa baru periode ini sajalah ulama terlibat dalam urusan politik.
Artinya, ulama tidak bergabung dengan kubu oposisi untuk gerakan #2019GantiPresiden.
"Ini sudah menjadi tren di Indonesia. Kalau capresnya latar belakangnya kebangsaan, maka cawapresnya latarnya keumatan atau sebaliknya. Sejak proklamasi selalu ada perpaduan antara keumatan dan kebangsaan. Jadi harus dijawab agar tidak muncul pandangan miring kenapa ulama mau ditarik ke ranah politik. Itu tidak benar," kata Zaitun di acara Indonesia Lawyer Club TV One, Selasa (7/8).
1. Figur ulama dinilai bijaksana
IDN Times/Teatrika Handiko PutriSelain tren yang sudah mapan di Indonesia, Zaitun memaparkan sejumlah alasan mengapa ulama banyak mendapat kepercayaan rakyat ketika mereka terjun ke ranah politik. Salah satunya adalah peran ulama yang sebagai pendidik.
"Ulama ini kan profesi. Tapi tidak semua profesi dikaitkan dengan materil. Perannya adalah pendidik. Inilah kenapa kalau artis saja pantas menjadi pemimpin, ulama apalagi. Kenapa saya katakan ulama lebih pantas? Karena mereka setiap hari bicara soal kondisi sosial bagaimana berbangsa. Ini poin pentingnya," lanjut dia.
2. Konsekuensi dari demokrasi liberal yang diterapkan Indonesia
Editor’s picks
ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaKemudian, dukungan rakyat kepada ulama tidak lepas dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yakni demokrasi liberal. Sistem demokrasi tersebut menuntut seorang tokoh dengan elektabilitas yang besar supaya terpilih sebagai pemimpin.
"Yang kedua, ini adalah konsekuensi dari demokrasi liberal yang sangat ditentukan oleh popularitas. Sehingga, tidak heran yang menjadi incaran di zaman ini banya yang memajukan artis dan ulama," paparnya.
Baca Juga: Prabowo Hormati Keputusan Ustaz Somad Tetap Jadi Pendakwah
3. Masyarakat cenderung merasa aman bila memilih ulama
IDN Times/Teatrika Handiko PutriSelain itu, Zaitun mengklaim bahwa masyarakat akan merasa aman bila mereka memilih ulama sebagai pemimpinnya. Sebab, ulama adalah mereka yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan.
"Masyarakat juga akan merasa aman bila memilih ulama. Kalau bicara tidak punya pengalaman, sejak reformasi banyak pemimpin, bupati atau gubernur bahkan hingga presiden, yang tidak memiliki pengalaman, tapi memimpin dengan sukses," terang dia.
Baca Juga: Begini Detik-detik Runtuhnya Masjid di Lombok Utara
Topik:
Berita Terkini Lainnya
