Meutya Hafid: Pemulangan WNI Eks ISIS Harus Lihat Sisi Kemanusiaan
Instagram.com/@meutya_hafid
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi I, Meutya Viada Hafid, menyampaikan bila isu pemulangan warga negara Indonesia (WNI) simpatisan ISIS dari Suriah menjadi polemik di parlemen. Sebab, pemerintah belum memiliki langkah konkret bagaimana rencana pemulangan akan dilakukan.
“Masalah kewarganegaraan memang jadi perdebatan ya. Di DPR pro-kontranya luar biasa. Asesmennya seperti apa? Kalau pulang akan ke mana dulu? Siapa yang mengawasi? BNPT bagaimana? Ini kami yang belum terbayang di DPR,” kata Meutya dalam diskusi yang digelar oleh Tempo di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (9/8).
1. Tidak bisa menilainya berdasarkan pendekatan emosional
Instagram.com/@meutya_hafidLantaran belum ada kesepakatan tunggal di parlemen, politikus Golkar itu tidak bisa angkat bicara lebih jauh. Namun, ia mengingatkan supaya masyarakat dan pemerintah tidak memutuskannya berdasarkan emosi.
“Saya kemarin bertanya di Twitter, rata-rata gak usah pulang saja. Kalau pakai emosi memang pasti begitu. Tapi kita ini bernegara, tidak bisa pemerintah pakai pendekatan emosi, karena terikat juga oleh aturan-aturan. Itu yang harus dikedepankan,” lanjut dia.
Baca Juga: Ini Alasan Pelaku Terorisme Lakukan Serangan di Bulan Suci Ramadan
2. Memperhatikan aspek kemanusiaan
Editor’s picks
Instagram.com/@meutya_hafidMantan jurnalis yang sempat ditawan teroris di Irak itu menggarisbawahi pendekatan kemanusiaan ketika menangani terorisme. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga terkait harus memiliki persiapan yang matang sebelum memulangkan mereka.
“Kalau ditanya apakah layak kembali? Tentu jawabnnya gak bisa satu untuk semua. Harus ada asesmen, kategorisasi. Tapi yang saya sepakat, sisi kemanusiaan itu mutlak untuk diberlakukan dalam penanganan terorisme. Karena saya selamat (ketika ditawan) juga karena ada sisi kemanusiaan dari (teroris) yang menyandera saya,” ungkapnya.
3. Persepsi masyarakat menentukan keputusan pemerintah
Instagram.com/@meutya_hafidTidak kalah penting, pemerintah harus mampu memberikan jaminan keamanan kepada publik ketika mereka kembali ke Indonesia. Sebab, menurut Meutya, opini masyarakat sangat menentukan langkah apa dan bagaimana pemerintah menyikapi para loyalis ISIS.
Untuk diketahui, Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius mengatakan bila ada sekitar 100 WNI yang berada di kamp pengungsian di Suriah. “Kebanyakan perempuan dan anak-anak,” imbuh Suhardi.
Baca Juga: Kerap Dikaitkan dengan Aksi Teroris, Apa Sih Makna dari Radikalisme?
Berita Terkini Lainnya
