Pengamat Usul Vaksinasi COVID-19 Prabowo-Sandi Harus Diliput Media
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengusulkan, supaya pemerintah membuat kampanye vaksinasi nasional yang memberi sorotan khusus kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.
Pernyataan itu dilontarkan setelah Burhan membandingkan hasil survei yang dilakukan pada Desember 2020 dengan survei terbaru pada 1-3 Februari 2021, terkait ketersediaan warga untuk mengikuti program vaksinasi nasional.
“Asumsinya, setelah 2 kali Presiden Jokowi divaksin, harusnya awareness public meningkat (terhadap vaksin). Survei di bulan Desember yang tidak bersedia (divaksin) mencapai 43 persen. Total (pada survei terbaru) yang enggan divaksin sampai 41 persenan. Jadi efek Presiden Jokowi hanya (menurunkan) dua persen,” tutur Burhan saat merilis hasil survei secara daring, Minggu (21/2/2021).
1. Angka pendukung Jokowi-Ma’ruf yang bersedia divaksinasi lebih tinggi
Penjual poster Joko Widodo-Ma'ruf Amin sedang memajang poster presiden dan wakil presiden. (ANTARA FOTO)Secara umum, survei yang melibatkan 1.200 responden ini mengungkap ketersediaan 54,9 persen warga bersedia divaksinasi. Secara lebih spesifik, berdasarkan preferensi politik pada Pilpres 2019, ternyata basis pendukung Jokowi memiliki ketersediaan lebih tinggi untuk divaksinasi.
Sampel pada survei ini melibatkan 55,5 persen pendukung Jokowi-Ma’ruf dan 44,5 persen pendukung Prabowo-Sandiaga. Adapun pendukung Jokowi sekitar 59,6 persen bersedia divaksinasi. Sedangkan, pendukung Prabowo sekitar 49,2 persen yang bersedia divaksinasi.
Menurut Burhan, survei dengan tingkat kepercayaan 95 persen ini mengungkap, ada berbagai variabel yang menentukan kesuksesan atau kegagalan program vaksinasi nasional selain ketersediaan vaksin, yaitu psikologi massa yang salah satu aspeknya dipengaruhi oleh pilihan politik.
Baca Juga: Jokowi Sudah 2 Kali, Masyarakat Masih Banyak Tolak Vaksinasi COVID-19
2. Prabowo-Sandiaga harus diliput ketika divaksinasi
Editor’s picks
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza mengunjungi tempat isolasi terkendali, Twin Plaza Hotel, Jakarta Barat (Dok. Pemprov DKI Jakarta)Karena penyiaran dua kali vaksinasi Jokowi dinilai tidak memberikan dampak signifikan, dosen politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengusulkan, agar pemerintah lebih melibatkan peran Prabowo-Sandiaga dalam kampanye vaksinasi nasional, sekalipun keduanya tidak lagi tergolong sebagai oposisi.
“Saran saya kepada pemerintah, yang divaksin dan di-blow up jangan sekadar Jokowi, tapi juga Prabowo-Sandiaga, dan Anies juga,” tambah Burhan.
Hal yang menarik dari survei ini, meski lebih banyak simpatisan Jokowi-Ma’ruf yang bersedia mengikuti program vaksinasi nasional, ternyata hanya 21 persen dari mereka yang bersedia divaksinasi juga dituntut untuk membayar. Sementara, 26,9 persen dari loyalis Prabowo-Sandiaga bersedia untuk divaksinasi meski harus membayar.
3. Sandiaga sebagai penyintas dan Prabowo sebagai lansia tidak bermasalah untuk divaksinasi
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanPertanyaan terkait dengan Prabowo adalah apakah boleh warga lanjut usia menerima vaksin? Mengingat usia pentolan Partai Gerindra itu sudah 69 tahun.
Dokter spesialis paru Erlina Burhan menyampaikan, dengan mengutip keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dirilis pada 2-3 pekan terakhir, warga yang lanjut usia boleh divaksin bahkan menjadi salah satu kelompok prioritas.
“Memang di awal hanya 18-59 tahun sesuai uji klinis di Bandung. Tapi ketentuan terbaru Kemenkes, orang usia di atas 60 tahun boleh mendapatkan vaksin,” kata Erlina, menanggapi survei yang dirilis Indikator.
Kemudian, terkait Sandiaga, apakah boleh penyintas COVID-19 disuntik vaksin? Erlina turut menegaskan bahwa penyintas boleh disuntik vaksin dengan memperhatikan jarak waktu tertentu.
“Penyintas bukannya tidak boleh, tapi diberi jarak tiga bulan sembuh. Kenapa? Karena orang yang sembuh dari COVID secara teori punya anti-bodi. Tapi anti-bodi akan menghilang setelah 3-12 bulan. Ketentuan dari Kemenkes, penyintas COVID boleh dan layak divaksin setelah tiga bulan,” tambah dia.
Baca Juga: Serba-serbi Vaksinasi Tahap Kedua, Siapa Saja yang Bakal Disuntik?
Berita Terkini Lainnya
