Survei: Mayoritas Generasi Muda Ogah Kembali ke Zaman Orde Baru
Museum Sumpah Pemuda (ANTARA FOTO/Ganang Aditama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan mayoritas Generasi Z yang berusia 17-21 tahun tidak setuju jika sistem pemerintahan dikembalikan seperti Orde Baru (Orba).
Temuan lebih spesifik, 16,2 persen sangat tidak setuju, 43,5 persen tidak setuju, 9,8 persen setuju, 0,2 persen sangat setuju, dan 30,3 persen memilih untuk tidak menjawab. Jika dibandingkan dengan temuan masyarakat umum berdasarkan survei yang dilakukan pada bulan lalu, angkanya berbeda hampir 10 persen, yaitu 69,3 persen tidak setuju kembali ke Orba.
“Mayoritas 59,7 persen tidak setuju Indonesia kembali ke sistem pemerintahan pada masa Orde Baru,” kata Burhan saat merilis survei bertajuk Suara Anak Muda tentang Isu-Isu Sosial Politik Bangsa, Minggu (21/3/2021).
1. Mayoritas menilai kualitas demokrasi Indonesia menurun
(Ilustrasi) ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPertanyaan lain yang juga diajukan kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia adalah perkembangan demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mayoritas responden atau sekitar 40 persen Generasi Z menganggap Indonesia menjadi kurang demokratis. Angka itu cukup timpang jika dibandingkan survei sebelumnya, bahwa 27,8 persen masyarakat umum menilai demokrasi Indonesia menurun.
Sementara itu, hanya 15,5 persen responden yang menilai Indonesia menjadi lebih demokratis. Sekitar 35,7 persen menjawab bila kondisi demokrasi Indonesia tidak mengalami perubahan.
“Mungkin karena anak muda tidak memiliki referensi (demokrasi pada zaman) Orba,” tambah Burhan.
Baca Juga: CSIS: 63,6 Persen Gen Z Jakarta Tak Percaya Vaksin COVID-19 Manjur
2. Mayoritas responden menilai demokrasi sebagai sistem terbaik
Editor’s picks
Ilustrasi Suasana Kongres Pemuda pada 1928 (museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id)Terlepas dari segala kekurangannya, sekitar 76,2 persen responden menilai demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik. Tingkat kepuasan terhadap demokrasi mencapai 52,1 persen, dengan tingkat ketidakpuasan mencapai 35,7 persen.
Selaras dengan kualitas demokrasi, ternyata mayoritas responden juga mendukung revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Angkanya sekitar 57,3 persen responden mendukung revisi UU tersebut demi kebebasan berekspresi di masyarakat. Adapun yang merasa tidak perlu direvisi adalah 24,1 persen.
“Banyak yang menilai bahwa tindakan saling melaporkan itu tidak baik. Namun, pada kelompok etnis tertentu, seperti Jawa dan Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, lebih banyak yang menilai melaporkan itu baik,” tambah Burhan.
3. Dinamika kepercayaan dan kepuasan terhadap para pembantu Jokowi
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariAspek yang terkait dengan demokrasi adalah penegakan hukum. Sekitar 50,4 persen responden mengakui keputusan Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengangkat Listyo Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah keputusan yang tepat. Sebanyak 61,1 persen mengaku yakin dengan kapasitas Listyo.
Jumlah kepuasan terhadap ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung relatif rendah, yaitu hanya 46,6 persen yang mengaku puas dengan kinerjanya. Temuan lainnya, ternyata 72,6 persen responden mengaku percaya dengan kapasitas para menteri hasil reshuffle Jokowi.
Survei yang dilakukan melalui telepon ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Baca Juga: Hasil Sensus: Penduduk Jawa Timur Didominasi Millennial dan Gen Z
Topik:
Berita Terkini Lainnya
