Visi Misi Lengkap Jokowi dan Prabowo, Kamu Wajib Tahu Sebelum Nyoblos!

Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, Jokowi-Ma'ruf membuat program dengan melebarkan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Di bidang kesehatan, sistem kesehatan akan dikembangkan dengan membangun layanan-layanan kesehatan publik, dan memerika kesehatan-kesehatan anak kecil seperti perkembangan serta pengecekan gizi secara rutin. Kemudian, layanan pendidikan akan dibuatkan sekolah-sekolah gratis.

Berikut visi misi untuk peningkatan kualitas hidup manusia:

1. Mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak.
2. Mengembangkan reformasi sistem kesehatan.
3. Mengembangkan reformasi sistem pendidikan.
4. Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
5. Menumbuhkan kewirausahaan.
6. Menguatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Misi Jokowi-Ma’ruf di bidang ekonomi tertuang dalam dua misi penting dari sembilan misi yang diajukan. Kedua misi di bidang ekonomi tersebut adalah struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural telah membuka jalan bagi terbangunnya fondasi struktur perekonomian yang lebih kuat dan berdaya saing. Dengan adanya fondasi ini, Jokowi-Ma’ruf akan berupaya membuat perekonomian menjadi lebih kokoh, produktif, mandiri dan berdaya saing.

Berikut visi misi Jokowi-Ma'ruf bidang struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing:

1. Memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila.
2. Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur.
3. Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0.
4. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru.
5. Mempertajam reformasi struktural dan fiskal.
6. Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan.

Jokowi dan Ma’ruf mengembangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memproduksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Membangun koperasi dengan daya saing tinggi, membuat peraturan jaminan perlindungan sosial, membangun ekonomi daerah yang sama rata dengan yang lainnya.

Berikut visi misi Jokowi-Ma'ruf bidang pembangunan yang merata dan berkeadilan:

1. Redistribusi Aset demi pembangunan berkeadilan.
2. Mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM Koperasi.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan.
4. Mengembangkan reformasi sistem jaminan perlindungan sosial.
5. Melanjutkan pemanfaatan dana desa untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan.
6. Mempercepat penguatan ekonomi keluarga.
7. Mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antarwilayah.

Untuk memenuhi segala kebutuhan makhluk hidup seperti makanan, pakaian, udara dan yang lain-lainnya untuk tetap bertahan hidup--dan terlindungi dari peraturan-peraturannya, berikut visi misi Jokowi-Ma'ruf bidang pencapaian lingkungan hidup berkelanjutan:

1. Pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi.
2. Mitigasi perubahan iklim.
3. Penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup.

Bagi kubu Jokowi-Ma'ruf, kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia, serta merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa. Serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya.

Berikut visi misi Jokowi-Ma'ruf bidang kebudayaan:

1. Pembinaan ideologi Pancasila.
2. Revitalisasi revolusi mental.
3. Restorasi toleransi dan kerukunan sosial.
4. Mengembangkan pemajuan seni-budaya.
5. Meningkatkan kepeloporan pemuda dalam pemajuan kebudayaan.
6. Mengembangkan olahraga untuk menumbuhkan budaya sportivitas dan berpretasi.

Menurut TKN, sebagai negara yang sudah merdeka, Indonesia seharusnya sudah mempunyai sistem hukum sendiri yang sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Sistem hukum Indonesia tersebut harus dibangun berdasarkan Pancasila yang menampilkan karakteristik Indonesia di tengah-tengah sistem hukum lain di dunia.

Sistem hukum Pancasila merupakan suatu sistem hukum yang bermoral dan bermartabat. Bermoral berarti bahwa sistem hukum di Indonesia sistem hukum yang merdeka dari korupsi. Sedangkan sistem hukum yang bermartabat adalah sistem hukum yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan terutama di bidang HAM.

Berikut visi misi Jokowi-Ma'ruf bidang hukum:

1. Melanjutkan penataan regulasi.
2. Melanjutkan reformasi sistem dan proses penegakan hukum.
3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
4. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
5. Mengembangkan budaya sadar hukum.

Di bidang perlindungan warga, Jokowi-Ma'ruf akan membuat peraturan-peraturan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, meningkatkan kinerja aparat keamanan yang bertugas untuk melindungi warga-warganya.

Berikut visi misi Jokowi-Ma'ruf bidang perlindungan warga:

1. Melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif.
2. Melanjutkan transformasi sistem pertahanan yang modern dan TNI yang profesional.
3. Melanjutkan reformasi keamanan dan intelijen yang professional dan terpercaya.

Di bidang pemerintahan, Jokowi-Ma'ruf akan membuat layanan sarana-prasarana publik lebih baik lagi. Tidak ada yang terkena masalah-masalah, kemudian laporan apapun harus diserahkan secara transparansi dan akuntabel sesuai rencana dan penganggaran.

Berikut visi misi Jokowi-Ma'ruf bidang pemerintahan:

1. Aktualisasi demokrasi Pancasila.
2. Mengembangkan aparatur sipil negara yang profesional.
3. Reformasi sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi.
4. Reformasi kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien.
5. Percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
6. Reformasi pelayanan publik.

Memperluas akses hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi, Jokowi-Ma'ruf akan meningkatkan nilai pelayanan publik agar masyarakat nyaman dalam menggunakannya dan dapat membangun ekonomi-ekonomi baru bagi masyarakatnya.

Berikut visi misi Jokowi-Ma'ruf dalam koordinasi pemerintahan pusat dan daerah:

1. Menata hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis.
2. Meningkatkan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa dalam pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah.
3. Mengembangkan kerja sama antar-daerah otonom dalam peningkatan pelayanan publik dan membangun sentra-sentra ekonomi baru.

Pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 mengusung visi-misi bertema Empat Pilar Menyejahterakan Indonesia. Keempat pilar tersebut adalah ekonomi, kesejahteraan rakyat, budaya dan lingkungan hidup, politik, hukum serta pertahanan dan keamanan (hankam).

Prabowo-Sandiaga memiliki dua misi di bidang ekonomi yang dijadikan patokan untuk tujuan. Pertama, adalah membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi sesuai Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Kedua, mengenai bidang ekonomi pasangan capres ini akan membangun masyarakat Indonesia yang sehat, berkualitas, produktif, dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman dan bermartabat, serta terlindungi jaminan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi.

Pasangan Prabowo-Sandiaga juga memiliki delapan pilar ekonomi yaitu:
1. Menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan dibidang ekonomi, dengan mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan mampu bersaing di tingkat dunia.
2. Menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya.
3. Menjaga harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau.
4. Mendorong pertumbuhan dunia usaha dan koperasi yang efisien dan unggul.
5. Mendorong pembangunan berkualitas yang mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi.
6. Meningkatkan daya beli masyarakat.
7. Menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru. Termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, startup, industri syariah dan maritim.
8. Mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

Pasangan Prabowo-Sandiaga menjelaskan cara membuat rakyat sejahtera saat menang Pilpres 2019. Konsep kesejahteraan tersebut disusun dalam program visi-misi mereka. Terdapat sembilan pilar kesejahteraan yang disusun tim BPN.

Kesejahteraan rakyat dihubungkan dengan pendapatan masyarakat yang nanti akan mewujudkan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Berikut sembilan pilar kesejahteraan yang disusun tim Prabowo-Sandiaga:

1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan perbaikan iklim ketenagakerjaan.
2. Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat. Bagi fakir miskin,anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
3. Memastikan seluruh rakyat Indonesia terlindungi oleh jaminan sosial.
4. Memperbaiki tata kelola sistem kesehatan dengan mengedepankan paradigma sehat, untuk mewujudkan manusia Indonesia yang tangguh dan berkualitas.
5. Memperbaiki sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing global.
6. Memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi.
7. Memperkuat program ketahanan keluarga sebagai garda terdepan guna mewujudkan Indonesia yang bermartabat, adil dan makmur.
8. Memperkuat program pembinaan olahraga secara menyeluruh, modern dan berjenjang.
9. Membangun ketersediaan pangan, energi dan gizi.

Di bidang budaya dan lingkungan hidup, Prabowo-Sandiaga bertekad melestarikan dan menjaga budaya serta lingkungan hidup yang telah ditinggalkan nenek moyang, agar tidak diambil alih negara-negara lain. Selain itu, menghadirkan kreatifitas-kreatifitas baru untuk membangun semangat millennial dalam proses berpikir dan meningkatkan nilai daya saing dengan negara lain.

Berikut 12 pilar budaya dan lingkungan hidup:

1. Melestarikan keragaman warisan seni budaya sebagai kekuatan pemersatu bangsa.
2. Merevitalisasi dan mendorong pembangunan dan penyebaran sentra kebudayaan, termasuk bioskop rakyat, di seluruh Indonesia.
3. Mengembangkan budaya bahari dalam sistem pendidikan nasional.
4. Memperkuat badan-badan yang ada, dalam merevitalisasi bangunan kuno cagar budaya di seluruh Indonesia.
5. Membangun industri berbasis digital yang berorientasi global dengan memberikan insentif dan modal kepada para pelakunya.
6. Memperluas kewenangan dan peran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sebagai ujung tombak pengembangan industri yang berbasis ekonomi-budaya.
7. Mendukung pengembangan sumber daya kreatif yang potensial guna meningkatkan jumlah SDM di sektor ekonomi kreatif yang memiliki daya saing.
8. Memperjuangkan hak-hak para pekerja seni, seniman dan artis di Indonesia.
9. Berperan aktif mengatasi perubahan iklim global, sesuai kondisi Indonesia.
10. Memberikan hukuman seberat-beratnya bagi pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi.
11. Merevitalisasi usaha-usaha pelestarian lingkungan menggunakan kearifan lokal, di wilayah-wilayah yang mengalami degradasi lingkungan yang berat.
12. Meningkatkan perlindungan hewan langka dengan meningkatkan luasan area perlindungan dan konservasi.

Di bidang politik, hukum, dan hankam, Prabowo-Sandiaga akan memperkuat pekerjaan aparat negara agar dapat bekerja secara lebih baik lagi, dan dapat menegakkan hukum sesuai peraturan-perundangan yang telah dibuat aparatur negara. Kemudian membangun dan memperkuat keutuhan dan kesatuan negara yang bebas-aktif.

Berikut tujuh pilar politik, hukum, dan hankam:

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi.
2. Mewujudkan keutuhan dan integritas wilayah Indonesia dengan memperkuat system pertahanan dan keamanan nasional.
3. Mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang-pilih, dan transparan.
4. Mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas.
5. Memberantas korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.
6. Mencegah praktik korupsi dalam birokrasi melalui penerapan manajemen terbuka dan akuntabel, termasuk kerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.
7. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif yang berwibawa, disegani, dan dihormati oleh dunia internasional.