Voxpol: Pernyataan Kontroversi Menteri dan DPR Jadi Beban Prabowo

28 Agu 2025, 11:11 WIB

Dini Suciatiningrum

Pidato Kenegaraan Presiden Ri, Prabowo Subianto. (Tangkapan Layar Youtube IDN Times)

Intinya sih...

Prabowo dinilai peka terhadap rakyat
Polemik pernyataan anggota DPR mengundang kontroversi di tengah masyarakat

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyoroti kontroversi yang dilakukan sebagian menteri dan anggota DPR.

Mereka dinilai sibuk memantik polemik melalui pernyataan maupun kebijakan kontroversial yang meresahkan publik.

Menurut Pangi, menteri dan DPR bisa jadi beban Presiden. Alih-alih mendukung kerja Presiden, sejumlah menteri dan anggota DPR justru membuat gaduh.

"Bukan hanya gagal membantu, bahkan terkesan menjadi beban pemerintah akibat komentar dan kebijakan yang ngawur. DPR sibuk berpolemik, aksi anggota DPR berjoget di ruang sidang paripurna viral dan menuai kecaman, karena terjadi di tengah kondisi rakyat yang sedang kesulitan," ujar Pangi dalam keterangan, Kamis (28/8/2025)

1. Prabowo dinilai peka terhadap rakyat

Presiden Prabowo Subianto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sejumlah kebijakan Prabowo dinilai peka terhadap rakyat. Dia mencontohkan langkah Prabowo yang menghentikan pemberian tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN yang nilainya dianggap tidak masuk akal, mendapat apresiasi luas.

"Kebijakan ini bukti nyata kepekaan dan empati Presiden terhadap kesulitan rakyat sehari-hari," ujar dia.

2. Polemik pernyataan anggota DPR

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir ungkap gaji DPR capai Rp70 juta di luar tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. (IDN Times/Amir Faisol)

Berbanding terbalik dengan Prabowo, berbagai polemik anggota DPR misalnya tunjangan rumah Rp50 juta, pernyataan Anggota DPR, Nafa Urbach yang mengeluh kemacetan Bintaro–Senayan juga menyulut protes rakyat.

"Publik membandingkan dengan penderitaan jutaan pekerja yang tiap hari berdesakan di KRL tanpa mendapat fasilitas mewah. Akibatnya, citra DPR semakin terpuruk, dianggap lebih tunduk pada agenda oligarki ketimbang aspirasi rakyat," kata dia.

3. Minim kepekaan pejabat pada rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani. (IDN Times/Amir Faisol)

Sejumlah pernyataan menteri menimbulkan kontroversial mulai dari kebijakan pemblokiran rekening tidur tiga bulan hingga wacana penyitaan tanah nganggur dianggap mengancam rasa aman masyarakat.

Lalu pemberian izin tambang di kawasan wisata kelas dunia juga menuai kecaman. Termasuk pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan gaji guru dan dosen menjadi beban negara, meski dibantah kemudian, serta pernyatan Menteri Kesehatan tentang gaji dan ukuran celana.

"Semua kasus fenomena di atas itu memperlihatkan minimnya kepekaan para menteri dalam memahami aspirasi rakyat dan nampak menantang rakyat," kata dia.

Menurut Pangi, Presiden mulai terusik. Namun di sisi lain, tetap fokus menghadirkan kebijakan prorakyat.

Dia mengatakan, rakyat butuh pejabat yang peka terhadap penderitaannya, berpikir sebelum berbicara, fokus bekerja, dan bukan membuat drama lalu meminta maaf.

"Berhentilah berpolemik. Berhentilah melukai hati rakyat. Dengarkan suara rakyat, jangan abaikan penderitaan rakyat. Selama Presiden konsisten berpihak kepada rakyat, simpati dan empati rakyat akan selalu mendampingi. Sekuat apa pun oligarki melawan, rakyat akan pasang badan melindungi pemimpinnya," ucap dia.