Wacana Vaksin Gotong Royong, DPR: Apa Kita Harus Tolak?

Nihayatul mengatakan, perusahaan yang memiliki ribuan karyawan tentu memiliki tanggung jawab agar produksi terus berjalan. Walhasil, ia ingin kegiatan produksi harus dibarengi dengan jaminan kesehatan karyawan.

Ia juga mengatakan, apabila tingkat produksi meningkat, maka ekonomi Indonesia juga akan meningkat.

“Nah untuk memastikan kesehatan karyawan baik, banyak perusahaan mengajukan membeli vaksin gotong royong untuk karyawan, keluarga karyawan, dan pihak terafiliasi. Bukan untuk bisnis,” kata perempuan berusia 41 tahun itu.

Nihayatul juga berpendapat, dengan sistem gotong royong, negara otomatis akan terbantu dalam pengadaan vaksin tanpa dana APBN. Di sisi lain, hal itu juga akan mempercepat masyarakat dalam mendapatkan vaksin COVID-19.

“Ketentuannya juga jelas, vaksin gotong royong berbeda merek dengan vaksin yang gratis. Ini untuk menghindari penyalahgunaan di lapangan. Jadi tidak ada ketakutan jual beli vaksin,” kata politikus PKB itu.

Ia juga menilai, impor vaksin gotong royong tidak akan sembarangan. Sebab semua proses dilakukan dan diatur PT Bio Farma. Hal itu demi mencegah vaksin palsu dan pengaturan yang jelas.

“Dan yang jelas vaksin gotong royong baru akan diproses setelah seluruh tenaga kesehatan selesai divaksin. Untuk hak kesehatan buat rakyat, negara tidak boleh ada tawar menawar,” ujar .