Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketiga kalinya di ibu kota, menjadi yang terakhir. Ia pun berharap masyarakat siap hidup dengan konsep baru atau lebih dikenal istilah new normal.
"Jadi nanti kita harus berdamai dengan virus corona, bahkan harus berdansa," ujar Riza dalam siaran langsung di Instagram, Rabu (20/5).
Riza menjelaskan, masyarakat harus bisa hidup berdamai dengan virus corona atau COVID-19, karena belum ada vaksin yang mampu menyembuhkan virus mematikan tersebut. Karena itu, semua pihak harus bersiap hidup dengan pandemik COVID-19.
"Dengan cara apa? Dengan cara berdamai, berdansa, dengan cara mensiasati konsep baru yang menggunakan protokol COVID-19 ketat, tapi kita bisa melakukan aktivitas," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Ketua DPP Gerindra ini menegaskan, tidak ada pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, termasuk pada libur Lebaran Idul Fitri. Ia pun berharap warga tak mudik ke luar kota dan warga yang berada di luar Jakarta diharapkan tak datang ke ibu kota terlebih dahulu.
"Tidak usah balik dulu sampai betul-betul normal, kita memasuki babak baru, yaitu pemulihan, babak normalisasi, kembalinya aktivitas kita, termasuk ekonomi sedang kita siapkan. Pak Menko (Perekonomian) sedang menyiapkan konsepnya, menteri BUMN sudah menyiapkan konsepnya kehidupan yang baru, tentu Pak Gubernur sudah menyiapkan segala hal agar kita bisa memasuki hidup yang baru dengan konsep baru," ujar Riza.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan Jakarta memperpanjang masa PSBB untuk ketiga kalinya. Perpanjangan tersebut akan dimulai pada 22 Mei hingga 4 Juni.
Anies menjelaskan, perpanjangan PSBB tersebut merupakan masa penentuan. Apabila semua pihak tetap di rumah saja, maka kemungkinan besar PSBB tak diperpanjang lagi.
"Jangan sampai kita harus memperpanjang lagi. Kami mengadalkan temuan ilmiah bukan kira-kira, ini sebabnya bagi masyarakat Jakarta saya minta tetap disilpin," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.