Waketum PAN Dukung Wacana Penghapusan Ambang Batas Parlemen 4 Persen

17 Jan 2025, 14:15 WIB

Amir Faisol

Waketum PAN Eddy Soeparno sambut baik soal penghapusan parlementery threshold 4 persen. (IDN Times/istimewa)

Intinya sih...

Peluang penghapusan ambang batas parlemen 4 persen disambut baik oleh PAN.
Sebanyak 16 juta suara hilang pada Pileg 2024 karena pembatasan ambang batas parlemen.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menyambut baik adanya peluang penghapusan ambang batas parlemen 4 persen oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendram sebelumnya berbicara soal pembatalan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Peluang ini dapat dilakukan MK setelah menghapus ambang batas penetapan capres atau presidential threshold.

Eddy mengatakan, ada sekitar 16 juta suara hilang pada Pileg 2024 lalu karena adanya pembatasan 4 persen ambang batas parlemen.

"Kurang lebih sekitar 16 juta suara yang hilang hanya karena pembatasan 4 persen parliamentary threshold," kata Eddy Soeparno di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

1. PPP dan PSI gagal ke parlemen

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Ia menilai, penghapusan ambang batas parlemen 4 persen ini merupakan hal yang baik.

Ia mencontohkan, pada Pileg 2024, PPP gagal melaju ke parlemen karena terhalang aturan ini. Padahal, partai berlambang Ka'bah itu sudah mengantongi 3,9 suara. Kemudian, PSI juga mendapatkan 3 persen suara.

"Ini berarti ada masyarakat yang memilih tetapi hak terpilihnya tidak tersalurkan karena partainya tidak masuk, calegnya yang dipilih tidak bisa masuk sehingga akhirnya hilang suaranya,” kata dia.

2. Ada partai yang kadernya lolos 1-2 orang saja

Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Bila ambang batas parlemen 4 persen tersebut dihapus, maka akan ada partai yang mungkin kadernya hanya lolos satu atau dua orang saja.

Dia mengatakan, nantinya mereka dapat bergabung dengan partai lain membentuk fraksi gabungan di parlemen.

"Tetapi nanti ketika di parlemen harus bergabung dengan yang lain kemudian melakukan dialog membentuk fraksi gabungan,” kata Eddy.

3. Bentuk keadilan demokrasi

Gedung MPR RI (Dok. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia)

Wakil Ketua MPR RI ini meyakini, wacana penghapusan ambang batas parlemen merupakan bentuk keadilan demokrasi. Ia tidak ingin suara rakyat yang dititipkan ke wakilnya hangus karena partainya tidak lolos imbas adanya ambang batas empat persen tersebut.

“Saya rasa untuk keadilan demokrasi kita, jangan sampai ada suara rakyat yang dititipkan kepada wakilnya hilang," kata dia.

"Saya kira itu sebuah prospek yang baik kalau presidential threshold maupun parliamentary threshold itu nol, kalaupun tidak bisa nol, ya mungkin bisa serendah-rendahnya saja,” ucap dia.