Waketum PAN: Zulhas Tak Pakai Fasilitas Negara untuk Kampanye Putrinya

13 Jul 2022, 14:06 WIB

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan ketika berkunjung ke Lampung dan bertemu petani sawit pada Sabtu, 9 Juli 2022. (Dokumentasi Biro Humas Kementerian Perdagangan)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, memastikan kunjungan Zulkifli ke Lampung pada 9 Juli 2022, bukan perbuatan yang menyalahi kekuasaan. Sebab, pria yang akrab disapa Zulhas itu datang ke Lampung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PAN, bukan Menteri Perdagangan.

"Itu bukan acara kementerian, karena Sabtu ASN libur. Itu acara partai yang dihadiri oleh Bung Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN. Kedua, Bang Zulhas tidak menggunakan fasilitas negara untuk keperluan dan kepentingan partai," ungkap Viva kepada media, Selasa, 12 Juli 2022.

Viva Yoga menyebut minyak goreng curah dengan nama 'Minyak Kita' itu bukan minyak subsidi atau dipasok pemerintah. Migor curah tersebut dibeli Futri Zulya Savitri, putri sulung Zulhas.

"Dari mana sumber dananya? Dari kantong pribadi beliau. Kemudian, migor itu dibagikan kepada basis konstituen karena kalau di PAN, kami ada program-program partai dan yang prioritas untuk diundang adalah satu pengurus partai tingkat desa, hingga kabupaten hingga konstituen," kata dia.

Viva Yoga menegaskan migor 'Minyak Kita' dibeli dari distributor. "Minyak itu tidak menggunakan fasilitas negara, tetapi dibeli langsung oleh Mba Futri. Jadi, intinya di situ sebenarnya," tutur dia.

Lalu, apa tanggapan PAN soal migor curah yang dijadikan alat kampanye oleh sang ketua umum, agar putrinya terpilih di pemilihan legislatif 2024?

1. Waketum PAN bantah Zulhas di Lampung untuk kampanyekan putrinya

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan ketika membagi-bagikan minyak curah kemasan, Minyak Kita pada 9 Juli 2022 di Lampung. (www.instagram.com/@amanatnasional)

Lebih lanjut, Viva menyebutkan, kehadiran Zulhas di Lampung bukan untuk mengampanyekan putri sulungnya. Ia berkilah Zulhas ada di Lampung untuk menemui konstituennya di dapil.

"Dulu kan Pak Zulhas pernah menjadi anggota DPR dari dapil Lampung I. Nanti, akan diproklamirkan bahwa yang akan maju menjadi caleg dari dapil I adalah saudari Futri," ungkap dia.

Sementara, ketika ditanyakan soal ajakan kepada kaum ibu untuk memilih Futri di pemilu 2024, Viva mengaku tak ada yang salah soal ajakan itu.

"Itu kan baru instruksi kepada pengurus dan basis konstituen. Gitu lho. Program PAN-sar murah itu adalah acara internal partai, dan merupakan program sosial yang diprioritaskan bagi pengurus dan basis sosial partai," tutur Viva.

Ia mengatakan basis partai atau konstituen akan selalu diundang bila PAN menggelar acara. Meski Viva mengaku kehadiran Zulhas di Lampung bukan dalam kapasitas sebagai Menteri Perdagangan, namun sempat muncul pemberitaan di situs resmi Kemendag soal kegiatan Zulhas pada 9 Juli 2022 di Lampung.

2. Rilis di situs Kemendag menghilang

Pemberitaan di situs resmi Kementerian Perdagangan mengenai agenda Zulkifli Hasan pada 9 Juli 2022 di Lampung. Di situs itu Zulhas tertulis bertindak sebagai Mendag dan lakukan kunker ke Lampung. (www.twitter.com/@PapaMisterius)

Dalam rilis tersebut tertulis pada 9 Juli 2022, Zulhas melakukan kunjungan kerja ke Lampung untuk berdialog dengan petani sawit di Desa Merak Batin, Kabupaten Lampung Selatan.

Alasan Zulhas ingin berdialog lantaran banyak keluhan dari petani harga tandan buah sawit (TBS) di dalam negeri justru anjlok.

Ketika rilis tersebut dicari kembali oleh IDN Times di situs resmi Kemendag pada Selasa kemarin, informasi terkait kunker Zulhas sudah menghilang.

3. PAN tak merasa pernyataan presiden adalah bentuk teguran

Presiden Jokowi berangkat kunker ke Subang pakai helikopter (dok. Sekretariat Presiden)

Sementara, terkait teguran dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo soal aksi Zulhas di Lampung, Viva tak merasa pernyataan presiden sebagai teguran. Dia menyebut pernyataan tersebut adalah pengingat kepada Zulhas selaku Mendag.

"Saya rasa itu bukan teguran, tapi reminder tugas sebagai Mendag. Salah satunya stabilitasi stok dan harga minyak goreng. Selain itu, tugas Mendag juga menjaga pasokan dan harga pangan agar tetap stabil karena dunia sedang ada masalah yang dipicu peperangan di Ukraina," kata Viva.

PAN berharap peperangan yang belum ada tanda-tanda mereda itu tidak membuat situasi perekonomian di dalam negeri semakin buruk. Selain itu, menurut Viva, sangat wajar bila Jokowi kembali mengingatkan Zulhas agar sebaiknya fokus menurunkan harga migor.

"Itu memberikan pesan kepada Pak Zul bahwa agar fokus kepada isu minyak goreng. Itu kan sesuatu yang wajar karena tupoksinya. Lagi pula yang diingatkan oleh Pak Jokowi kan tidak Mendag saja, tetapi menteri-menteri yang lain juga," ujar dia.

4. Aksi Zulhas di Lampung dinilai bentuk politik uang

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Sementara, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai teguran Jokowi kepada Zulhas sudah tepat. Namun, ia menyarankan presiden agar turut menyampaikan ke publik batasan yang jelas bagi menteri yang turut menjabat ketua umum parpol.

"Jadi, dalam konteks apa, seorang menteri yang juga adalah ketua umum partai boleh melakukan kerja-kerja politik," ungkap Adi kepada media, Selasa kemarin.

Adi mengatakan, kunker Zulhas ke Lampung tak menimbulkan masalah asal ia tak menggunakan fasilitas negara, dan tidak ada atribut menteri yang melekat.

"Kecuali Pak Zulhas mengenakan jaket menteri atau atribut sebagai pembantu presiden, kemudian mengajak rakyat untuk memilih PAN dan putri sulungnya, saya kira itu fatal dan layak dievaluasi posisinya meski baru beberapa minggu menjadi menteri," tutur dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan Zulhas diduga melakukan tindakan praktik politik uang. Sebab, kata dia, ia ikut membagikan migor curah sambil mengampanyekan putri sulungnya. Peristiwa itu lalu disaksikan secara luas oleh publik.

"Tidak tepat juga kita membangun popularitas dan elektabilitas dengan mencederai semangat demokrasi. Praktik politik uang merupakan salah satu ancaman berat dalam berdemokrasi," ungkap Ray, Selasa kemarin.

Publik seharusnya diajak pendidikan berdemokrasi, di mana rakyat benar-benar memberikan suaranya di pemilu, bukan karena iming-iming produk tertentu atau uang.

"Sementara, malah itu yang kini ditunjukkan oleh Pak Zul, seorang ketum dari parpol yang lahir pasca-reformasi. Jadi, praktik-praktik yang dijalankan seharusnya mencerminkan praktik reformatif," tutur Ray.

Ia pun menyerahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait aksi penindakan bagi PAN.