Wakil Ketua Komisi IX DPR dari PDIP Dorong Jokowi Lockdown Pulau Jawa

28 Jun 2021, 08:27 WIB

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris (istimewa)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk menarik rem darurat dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat atau lockdown Pulau Jawa. Hal itu diminta guna mengurangi penyebaran COVID-19.

"Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/6/2021).

"Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apapun di hilir tetap tidak akan memadai," tambah politikus PDI Perjuangan itu.

1. Kurva virus corona di RI dinilai mirip dengan kurva India pada April lalu

Sejumlah pasien menjalani perawatan di pelataran IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soekardjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (23/6/2021). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi.

Charles menyampaikan bahwa angka kasus harian COVID-19 terus mencetak rekor dan belum tahu kapan puncaknya. Dia juga menyebut bahkan kurva virus corona di Indonesia hampir mirip dengan kurva di India pada April lalu.

"Di mana negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi pasca-upacara massal keagamaan," jelas Charles.

2. PPKM mikro dinilai sudah tidak efektif

Tenaga Kesehatan. (ANTARA FOTO/REUTERS/Lisa Marie David)

Meski begitu, Charles turut mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan kebijakan PPKM mikro guna memutus rantai penyebaran virus corona. Namun, melihat angka yang semakin tinggi setiap harinya, Anggota Fraksi PDIP menilai PPKM mikro sudah tidak efektif lagi.

"PPKM Mikro menurut saya tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu, sehingga angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di 5 provinsi Pulau Jawa sudah merah (BOR > 80 persen)," ucapnya.

3. Charles sebut tanpa PSBB, area Indonesia Timur bisa merah seperti di Pulau Jawa

Tenaga kesehatan membantu seorang pasien COVID-19 usai pelaksanaan shalat Idul Fitri di halaman Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/5/2021). ANTARA FOTO/Moch Asim

Belum lagi, lanjut Charles, tidak semua provinsi memiliki kapasitas fasilitas kesehatan yang sama. Menurutnya, kapasitas fasilitas kesehatan di Pulau Jawa tentu berbeda dengan kapasitas di Indonesia Timur.

Kemudian, Charles menyampaikan bahwa tanpa PSBB, provinsi lain seperti di Indonesia Timur yang BOR dan fasilitas kesehatannya masih hijau, bisa menjadi kacau seperti di Pulau Jawa.

"Pak Jokowi, faskes kita di hilir tidak akan kuat meredam ‘banjir bandang’ kalau angka penularan dari hulu sangat deras. Derasnya penularan COVID di hulu harus kita redam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran," kata Charles.

"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu ‘banjir bandang’ yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," lanjut dia.