Indonesia Siap Terbitkan Regulasi Etika AI Berbasis Rekomendasi UNESCO

25 Jun 2025, 12:05 WIB

Lia Hutasoit

Wamen Komdigi, Nezar Patria di Semangat Awal Tahun 2025, Rabu (15/1/2025). (IDN Times/Tata Fierza)

Intinya sih...

Peta jalan kecerdasan artifisial berbasis etika masuk tahap akhir
Komdigi juga sudah sebar SE Menteri tentang etika AI
Tiga tantangan yang dihadapi saat susun tata kelola AI

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan, Indonesia adalah negara berkembang yang aktif mentransformasikan prinsip etika dan inklusivitas kecerdasan artifisial (AI) ke dalam kerangka regulasi konkret. Hal ini disampaikan Nezar dalam UNESCO Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence (AI) di Bangkok, Thailand, Selasa (24/6/2025).

Dalam forum Ministerial Session bertajuk “Dialogue on International Cooperation on AI”, Nezar menyampaikan Indonesia tidak hanya mendukung secara normatif UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021), tetapi sudah mengambil sejumlah langkah substantif dan terukur untuk menerapkannya di tingkat nasional.

“Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan inklusivitas AI UNESCO ke dalam penyusunan kebijakan dan tata kelola secara nyata, integrasi tersebut termasuk pengembangan strategi nasional AI untuk kemudian segera dilanjutkan dengan penerbitan regulasi AI dalam waktu dekat ini,” kata Nezar, dikutip Rabu (25/6/2025).

1. Peta jalan kecerdasan artifisial berbasis etika masuk tahap akhir

Ilustrasi AI. (pexels.com/cottonbro studio)

Secara lebih rinci, langkah-langkah integrasi yang telah dilakukan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Nezar, mulai dari mengembangkan peta jalan kecerdasan artifisial berbasis etika. Saat ini prosesnya, kata dia telah masuk tahap akhir.

Kemudian, pihaknya melakukan penuntaskan Penilaian Kesiapan AI Nasional (AI-RAM), yang digunakan untuk memetakan potensi dan tantangan pengembangan AI di berbagai sektor di Indonesia.

2. Komdigi juga sudah sebar SE Menteri tentang etika AI

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria meninjau Posko Layanan Telekomunikasi Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (26/03/2025) (Dok. Biro Humas Kementerian Komdigi)

Selain itu, Komdigi sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri tentang Etika AI, yang digunakan sebagai rujukan awal bagi interim untuk pelaku industri dan sektor publik.

Kemudian menjadikan kerangka hukum nasional seperti UU PDP dan UU ITE sebagai pilar legal untuk perlindungan data dan etika pemrosesan informasi berbasis AI.

3. Tiga tantangan yang dihadapi saat susun tata kelola AI

Wakil menteri Komdigi dalam agenda peluncuran Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (10/3/2025) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Diar menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi negara-negara berkembang ketika menyusun tata kelola AI, yaitu keseimbangan regulasi dan inovasi, keterbatasan kapasitas SDM digital, dan kesenjangan infrastruktur dengan standar teknis antar regional.

Maka dia mengatakan kembali pentingnya kerja sama negara-negara selatan untuk menjawab tantangan bersama.

“Bagi Indonesia, kerja sama internasional, terutama global south, bukan hanya soal berbagi teknologi, tetapi yang paling mendasar adalah berbagi tanggung jawab untuk AI yang etis dan inklusif. Kita juga harus memastikan tidak ada satu pun negara yang tertinggal dalam transisi AI yang transformatif,” kata Nezar.