Wamen Minta Jajaran Pemda Papua Barat Sukseskan Pilkada Serentak 2024

Lebih lanjut, Wempi menekankan, Musrenbang merupakan wadah sinkronisasi perencanaan program pembangunan nasional dan daerah. Ini terutama membahas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi tahun 2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi tahun 2025-2045.

Dia menjelaskan, pembahasan rancangan RKPD dilaksanakan untuk menyepakati permasalahan, prioritas, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja, serta lokasi pembangunan daerah.

Selain itu, menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Kegiatan ini juga untuk mengklarifikasi program dan kegiatan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota, yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.

"Kalau kita berbicara sinkronisasi pembangunan perencanaan nasional dan daerah, ini akan sesuai dengan visi besar Indonesia Emas tahun 2045, yang pertama adalah perencanaan dan strategi taktis, yang kedua stabilitas, dan yang ketiga keberlanjutan dan kesinambungan kepemimpinan," tegasnya dalam keterangan tertulis yang dirilis Kementerian Dalam Negeri.

Ia pun menekankan, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang mesti berjalan selaras dan harmonis.

"Di mana tujuan pembangunan daerah itu merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional," ujarnya.

Wempi juga mengingatkan agar percepatan pembangunan wilayah Papua Barat diarahkan menuju Papua sehat, cerdas, dan produktif untuk mewujudkan Papua mandiri, adil, dan sejahtera.

Dalam kesempatan ini, John Wempi menegaskan, Musrenbang Provinsi Papua Barat Tahun 2024 menjadi momentum perbaikan pelayanan kepada rakyat. Menurutnya, urusan yang menyangkut kemaslahatan rakyat tak bisa dikompromikan. Lagi pula, hakikat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat, bukan personal.

Dia melanjutkan, setelah puluhan tahun Provinsi Papua Barat terbentuk, pemerintahan di dalamnya perlu melakukan evaluasi terkait apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan melalui Musrenbang. Termasuk salah satunya memaksimalkan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat Papua Barat khususnya.

“Sehingga sampai dengan hari ini, itu ada anggapan masyarakat kalau mereka itu sebenarnya (mengangga Otsus (ada), tapi kita belum merasakan Otsus,” ujarnya.

Otsus, menurut Wempi, bukan hanya persoalan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa program pemerintah di Papua berasal dari aspirasi masyarakat. Sebab, program nyata inilah yang diperlukan oleh masyarakat. Pihaknya juga berharap melalui pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat pelayanan publik menjadi lebih mudah.