[WANSUS] Cerita Kedekatan Eko Sulistyo dengan Jokowi dan Ide Blusukan

Jadi, saat Pak Jokowi maju sebagai wali kota pada periode pertama, pada 2005-2010, untuk maju pertama kali saya menjadi ketua KPU Solo, sebagai penyelenggara. Di situ lah saya kenal Pak Jokowi sebagai salah satu peserta Pilkada Solo.

Setelah dia terpilih menjadi wali kota, kemudian saya melihat visi misinya. Salah satunya yang paling pokok adalah revitalisasi soal pedagang kaki lima, kemudian pasar tradisional dan sebagainya. Jadi lebih ingin memberdayakan sektor informa. Kebetulan saya punya latar belakang atau lembaga yang bergerak di sektor informa.

Saya memang punya latar belakang NGO. Karena organisasi saya banyak mendampingi sektor-sektor informa di kota Solo, itulah kemudian Pak Jokowi minta dibantu mendesain program untuk revitalisasi PKL saat itu, dan pasar-pasar tradisional.

Menariknya adalah ketika sehari setelah dilantik menjadi wali kota, saya ketemu Pak Jokowi di pinggir jalan. Beliau hanya dengan ajudan, lagi memperhatikan PKL-PKL di suatu kawasan.

Di situ lah kemudian saya berhenti dan saya tanyakan bagaimana cara memindah PKL ini, supaya kemudian tidak mendapatkan protes dan PKL nya bisa mendapat manfaat.

Saya kemudian berdialog, dan Pak Jokowi kemudian bisa menerima saran saya supaya PKL ini diajak berdialog, kemudian dicarikan tempat yang baru. Artinya tidak digusur gitu aja. Tapi ada tempat.

Di situ lah kemudian Pak Jokowi sepakat, dan itu lah kemudian saya melihat visi Pak Jokowi dalam penataan PKL itu bukan membersihkan PKL, tapi kemudian menumbuhkan wajah kota itu lebih bagus sekaligus menjamin kelangsungan hidup PKL.

Itu setelah kedua (Jokowi mencalonkan kedua kalinya). Pak Jokowi waktu itu, ketika menjadi wali kota yang pertama memang sering berdiskusi, kemudian bagaimana cara dia bisa ketemu dengan masyarakat tapi sekaligus mencari solusi dan mendapatkan feedback dari lapangan.

Waktu itu, ada semacam kegiatan rutin yang sebetulnya dilakukan oleh wali kota yang dulu, setiap Jumat habis olahraga. Habis olahraga, wali kota berkunjung ke titik-titik lokasi. Saat Pak Jokowi menjadi wali kota ini diintensifkan lagi, setiap Jumat, Pak Jokowi bersepeda mengajak dinas-dinas terkait untuk kemudian blusukan ke kampung-kampung.

Tapi blusukan ini sifatnya juga tematik. Artinya, ketika mau meninjau saluran air, mau meninjau pasar yang sedang dibangun atau mau dibangun, di situ lah sambil sepedaan atau blusukan. Pak Jokowi mendapat feedback dari warga tentang saluran air yang mampet, yang kemudian terkendala saat banjir, itu langsung dari masyarakat.

Dari situ lah kemudian Pak Jokowi langsung memerintahkan dinasnya yang diajak itu. Misal kalau saluran air itu dinas PU, "Ini kamu benahi apa yang disampaikan masyarakat tadi, saya kasih waktu berapa? Sanggup? Seminggu lagi, dua minggu lagi? Nanti saya ke sini."

Artinya pola ini yang diterapkan pada Pak Jokowi adalah pola yang mengedepankan dialog masyarakat dan informasi masyarakat, kemudian mengeksekusi di lapangan. Dia langsung putuskan. Pola ini sampai dia jadi presiden juga dilakukan.

Saya secara formal mulai dari wali kota kedua, kemudian Pilgub (DKI Jakarta), kemudian 2014 saya secara formal masuk. Bahkan, di (Pilpres) 2014 saya masuk sebagai tim nasional. Namun, di (Pilpres) 2019 ini secara formal saya tidak masuk, karena saya terikat pada dinas, sebagai deputi di KSP, jadi tidak masuk di 2019.

Pak Jokowi adalah pemimpin yang berjiwa eksekutor, bisa dimaknai juga pemimpin yang mengedepankan konsensus, jadi ada dialog. Pak Jokowi ini juga tipe pemimpin yang selalu mengedepankan action oriented.

Jadi dia melihat pada apa yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam pola kampanye, kita lihat pada pidato-pidato Pak Jokowi akan selalu berorientasi pada hasil.

Gak, gak ada. Kalau Pak Jokowi selalu memberlakukan setiap orang itu adalah sumber yang bisa dimintai pendapat dan bisa menjadi sumber pengetahuan, termasuk masyarakat. Pak Jokowi tidak melihat bahwa ini sebagai tangan kanan. Tidak ada soal itu.

Memang pekerjaan saya dari dulu kayak gini, memang sering berhubungan dengan masyarakat. Mungkin di KSP ini yang punya peran untuk berhubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat, mulai buruh, petani, NGO, parpol, itu deputi yang saya ampuni. Nah, mungkin itu lah yang membuat presiden menempatkan saya di deputi komunikasi politik.

Ya, saya setuju untuk ini. Mungkin ini pekerjaan yang sudah saya jalani di Solo. Cuma ini level nya berbeda. Level nya nasional. Itu yang kemudian membuat saya dalam menjalankan pekerjaan ya nyaman-nyaman aja. Memang passion-nya di situ.

Pasti, pasti setiap aktivis punya orientasi untuk masuk di dalam struktur kekuasaan. Tapi membayangkan bahwa saya berada di dalam Istana, menjadi deputi itu pasti tidak terbayang sama sekali. Mungkin waktu itu jalur politisi atau kemudian konsultan. Tapi untuk sampai ke sini (Istana) tidak ada.

Karena saya bekerja di Istana, saya tahu ada beberapa tantangan-tantangan yang perlu dijalankan Presiden. Pertama, tentu tantangan ekonomi. Ini menurut saya yang paling krusial. Karena kita tidak hanya menghadapi bagaimana pemerintahan ini bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Itu yang dihadapi dalam bidang ekonomi.

Selain itu, bagaimana memajukan investasi. Selama lima tahun ini Presiden sudah bekerja maksimal dan sangat direspons oleh kalangan investor maupun kalangan yang ingin menanamkan modalnya ke Indonesia.

Memang masih banyak hal-hal yang ke depan perlu kerja keras, terutama di bidang demokrasi. Kita melihat bahwa tidak hanya di Indonesia, tapi menjadi trend global bahwa sekarang kita menghadapi menguatnya politik identitas, kemudian juga dilandasi oleh sentimen SARA. Ini kan tidak hanya di Indonesia, tapi negara lain juga, tapi di Indonesia makin ke sini makin menguat.

Nah, ini lah yang kemudian menyumbang peringkat Indonesia turun dari indeks demokrasi itu yang saya baca dari The Intelegent Economics, tentang demokrasi dunia. Saya kira ini tantangan-tantangan yang penting di dalam demokrasi kita agar politik, khususnya Pilpres, Pilkada, tidak membuat masyarakat terbelah. Ini salah satu PR saya kira, yang penting ke depan.

Saya dan Pak Jokowi ini kan orang Solo, jadi saya mengedepankan sikap membantu. Dari dulu istilahnya diminta membantu. Artinya apa, di sini (deputi KSP) pun juga bisa membantu. Gak ada keinginan untuk ke situ (kabinet).