[WANSUS] Lampu Hijau Saudi, Kapan Jemaah Indonesia Berangkat Umrah?

Nota diplomatik itu surat yang disampaikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah kita, sebetulnya surat biasa, sebagai tindak lanjut proses diplomatik yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia baik Kemenlu, Kemenkes dan lain-lain. Ini memang domainnya ke ke Kemenlu ada pemberitahuan untuk membuka jemaah umrah dari Indonesia, untuk tahun ini, itu ada pemberitahuan diberlakukannya prokes yang harus dipatuhi, kemungkinan ada terkait karantina, ya kebijakan-kebijakan, tapi memang suratnya belum detail.

Di dalam nota diplomatik belum ada aturan teknis secara rinci?

Belum, jadi masih umum sifatnya. Tapi sudah ada gambaran-gambaran umum, ada karantina lima hari kalau kurang memenuhi persyaratan, itu sudah dikasih tau, tapi detailnya belum ada. Ini pemerintah sedang mendalami beberapa hari ke depan memastikan panduannya seperti apa, modelnya seperti apa, mekanismenya, dokumen yang harus ada dan lain-lain.

Persiapan pemerintah menyambut lampu hijau Arab Saudi bagaimana?

Yang pertama, kita merespons dan mengapresiasi lampu hijau setidaknya memberikan semangat buat kita, buat jemaah memberikan optimisme baru untuk pelaku usaha umrah, untuk jemaah.

Kedua, kita siapkkan hal-hal teknis, dari mulai masalah kesehatan, masalah imigrasi, persyatan-persyaratan khusus, untuk merekonsiliasi sistem yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Sistem PeduliLindungi harus cocok juga seperti yang ada di Arab Saudi.

Kemudian kalau memang harus karantina pedomannya seperti apa, biayanya bagaimana, yang harus berangkat siapa. Ini baru data yang kita kumpulin. Biar mereka suatu saat terbang akan lebih mudah, biar gak banyak disebut.

Prediksi pemerintah Indonesia kapan jemaah umrah bisa berangkat?

Ya kita berharap lebih cepat ya, mudah-mudahan sebulan bisa selesai, dalam sebulan sudah ada penerbangan atau bahkan lebih cepat. Ada kesiapan teknis di kita penyelenggara, termasuk PPIU, dan travel haji dan umrah yang memberikan pelayanan.

Mereka siap, kita juga sistemnya yang diaturnya siap, pemerintah dan juga jemaah siap, siap pergi. Bukan siap pergi saja, siap menjalani protokol yang ada, siap disiplin, mentalnya juga.

Ya belumlah, tahap pertama ini kita ingin prioritas sebagai uji coba protokolnya. Jangan sampai ada kesalahan, insiden, kejadian yang tidak diinginkan. Kita ingin zero insiden, dari mulai budget sampai berangkat, sampai pelaskanaan, sampai balik ke Indonesia itu jemaah kita aman semua.

Tapi, karena ini dua negara berbeda, dan jumlah yang akan datang juga banyak itu ada banyak hal yang kita kompromikan antardua negara tersebut, direkonsiliasi sistem yang kita miliki, standar yang kita miliki, standar mereka juga.

Akan diuji coba berapa jemaah dulu yang berangkat?

Itu belum tahu, kan yang menentukan mereka, ini dibuka untuk Anda sekian ribu misalkan, kemudian kita buat simulasi, yang berangkat berapa ratus orang dulu, tahap berikutnya berapa ratus orang, kan harus ketat, disiplin. Kemudian kita ingin keberangkatan ini jadi modal yang baik untuk haji, jadi mungkin ada nuansa umrah pendekatan haji, tapi kita juga butuh travel agen asosiasi penyelenggaraan ibadah umrah untuk kerja sama lebih intensif.

Apakah dari Arab Saudi menyebutkan ada usia minimal atau maksimal yang berangkat umrah nantinya?

Sampai informasi terakhir belum, mudah-mudahan dan itu juga terkait dengan mekanismenya nanti prtokolnya. Kalau memang diizinkan di atas 60 tahun, 65 tahun, itu akan kita dekati seperti apa, kita treatment.

Kalau mungkin mereka tidak boleh divaksin karena alasan divaksin, lalu kalau datang ke sana harus bagaimana kalau diizinkan, ini kan teknisnya akan harus kita lakukan.

Mengenai vaksin booster bagi jemaah Indonesia bagaimana?

Kalau memang harus ada booster (dosis ketiga), ya harus di-booster. Tapi mekanisme booster-nya mau bagaimana, kita masih menyusun, nanti yang memberikan otorisasi pusat itu siapa, dari mana, bayar berapa ditanggung siapa.

Kalau Anda mau jalan ke luar negeri, bukan hanya ke Arab Saudi, kalau wajibkan booster ya Anda harus. Tapi kemudian biayanya dari mana, dan booster-nya booster siapa, merk apa, itu Kementerian Kesehatan ya yang mengatur.

Kita masih bernegosisasi, mudah-mudahan gak pakai booster kan lebih enak. Misalnya harus dua kali vaksin aman, tapi isolasnya dua tiga hari, kan lebih enak.

Harus booster ya kita harus cari, merk apa yang mau dipakai secara resmi di Indonesia, agar bisa langsung diterima siapa penyedianya, pemerintah atau swasta, berapa biayanya, ditanggung jemaah atau seperti apa. Ini teknis ini yang sedang kita susun betul.

Apakah nantinya akan ada biaya tambahan untuk umrah di masa pandemik?

Ya mungkin sekali, dan itu kan biaya tambahan masih teman-teman travel, agen masih menghitung, pesawat gak boleh rapat, pesawat isi 200, duudknya kan pisah-pisah itu kan biaya, hotel yang bisa sekian orang besok hanya terbatas, busnya yang dulu full misalnya 32 atau 38 orang, besok hanya 20 orang, itu biaya.

Vaksin juga sama, ini kan hal teknis, yang ingin kita minimalisir, mudah-mudahan jemaah jadi berangkat, proses dipermudah, ini tantangan masa pandemik.

Apakah pemerintah membuat biaya referensi umrah di masa pandemik?

Belum, kan teman-teman juga masih menghitung. Ya mempersiapkan secara matang, mereka juga ingin memberangkatkan jemaah, nanti kita buat lah.

Saya belum dapat datanya, kan itu travel agen, jadi beda dengan haji, kalau haji itu semuanya di kita, kalau umrah kan di biro-biro. Justru ini kita ingin dapatkan data jemaah dari mana saja, jumlahnya berapa. Karena itu bahan yang penting untuk menyusun strategi pelaksanaan teknis.

Terkait bila nanti ada vaksin booster dan berbayar. Terus ada yang protes, bagaimana?

Ya gak boleh protes, masa Anda dapat tiga kali gratis ada jutaan orang belum divaksin Anda minta gratis, nuraninya di mana. Anda ingin dapat booster yang ketiga, ada jutaan orang belum divaksin, itu sebetulnya negosisasi, kan bagusnya gak divaksin tambahan, kalau ada vaksin tambahan ada konsekuensinya, kan gitu.

Sama ketika nginep karantina di hotel tapi saya gak mau bayar, kalau kita harus divaksin kita carikan mekanismenya, masalah bayar dan lain-lain belakangan. Nanti isinya dulu, karena kan yang boleh booster saat ini tenaga kesehatan, kalau masalah uang orang Indonesia gak kurang, umrah kan middle class, insyaAllah siap.