[WANSUS] Menkominfo: Keadaan COVID-19 Sedang Bahaya, Negara Harus Adil

Ya, ini lebih dari 210 negara yang sudah tertular ya, berarti ada 210 negara juga yang pemerintahannya pusing. Jadi karena ini bentuk tugas, jadi jangan sampai kita terjebak dengan pusingnya, malah lupa tugasnya.

Justru pada saat di mana negara dalam keadaan bahaya, masyarakat dalam keadaan kesulitan seperti sekarang ini, pemerintah, negara itu harus adil. Jadi harus bekerja, justru harus lebih keras.

Secara fisik tidak bertemu, tetapi virtual bertemu terus, hampir tiap hari. Karena hampir tiap hari ada rapat terbatas, atau rapat intern atau rapat pleno kabinet dan selalu ada kabar.

Bahkan, sehari bisa dua, tiga kali rapat kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden ya. Jadi para menteri saling lihat terus mukanya di-screen kan.

Kasus hoaks ini tergantung dengan kecerdasan, dengan kedewasaan dan budaya kita menggunakan alat-alat teknologi atau smartphone. Per 13 April ya, itu isu hoaksnya sejumlah 518, dan membengkak terus dan tersebar dia sebanyak 1.160 di setidaknya empat digital platform, yaitu tersebar di Facebook, tersebar di Twitter, di Instagram dan di YouTube, ya.

Kalau mau tahu persis angkanya bisa saya sampaikan ini ya, di Facebook itu 804 sebaran itu di Facebook, di Instagram 10 sebaran, di Twitter itu 344 sebaran, dan di YouTube ada enam sebaran.

Tetapi setelah berproses yang cukup panjang akhirnya ada kesadaran yang tinggi dari platform-platform digital global, untuk menjaga ruang digital kita agar tetap bersih, dengan cara apa? Kami minta, request kepada mereka agar segera melakukan proses take down atau blokir terhadap hoaks-hoaks itu dan ini sudah dilakukan.

Facebook melakukan proses blokir sebanyak 627, Instagram empat dari 10, Twitter 115 dari 340 dan YouTube empat dari enam, atau seluruhnya yang sudah di-take down itu 750 sebaran dan tersisa 410 sebaran.

Terkait dengan ini, angka-angka ini menjadi tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Karena kita dituntut dan di saat di mana keadaan darurat kesehatan ini, justru ruang digital kita harus diisi dengan seluruh informasi yang membantu negara, membantu masyarakat, membantu kita sekalian, membantu keluarga-keluarga kita ini untuk memutuskan rantai-rantai COVID-19, bukan diisi dengan hoaks, berita yang palsu atau disiinformasi. Nah, itu merugikan kita semuanya.

Nah, dalam kesempatan ini, termasuk dengan IDN Times ini, untuk mengajak kita sekalian untuk stop hoaks, stop melanggar hukum. Karena apa? Begitu kita produksi hoaks, kita sebarkan hoaks, maka dia langsung berhadapan dengan undang-undang dan Polri sudah melakukan penegakan hukum.

Kami menyurati barisan Polri untuk melakukan tindakan penegakan hukum, dan Polri sudah menangkap 87 orang, 13 orang di antaranya ditahan, 74 masih dalam proses. Nah, itu berarti sudah ada pelanggaran hukum dan sanksinya berat. Ada sanksi pidana dihukum sampai lima-enam tahun dan sanksi dendanya pun banyak, Rp1 miliar.

Jangan sampai karena kita kurang cerdas menggunakan head side kita, atau karena tangan jari-jari kita ini sempat mencet ngirim ya, akibatnya kita bisa dihukum lima-enam tahun, bahkan didenda Rp1 miliar, kan rugi. 

Kemarin sudah disampaikan, sudah rapat juga di kabinet, bagaimana refokus anggaran. Untuk apa? Untuk kebutuhan yang sangat mendesak, yang terkait dengan rakyat kecil, usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) atau teman-teman yang kena PHK atau tidak dapat pekerjaan terlebih dahulu.

Dalam kaitan itu, pemerintah sudah menganggarkan Rp405,1 triliun. Nah, tetapi di saat yang sama operator seluler, ya Telkom, Telkomsel, Indosat, Asiata, IM3, dan lain-lain, itu sudah mengalokasikan dana Rp1,9 triliun per bulan untuk internet gratis. Jadi banyak juga operator seluler sudah mengambil bagian.

Hanya untuk apa itu digunakan? Namanya juga internet, diberikan untuk prioritas yang bermanfaat, yaitu untuk pendidikan, yaitu untuk siswa, mahasiswa, mahaguru, para guru nanti melalui platform-platform digital, menggunakan internet yang gratis. Tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol, gak pakai yang gratis.

Internet gratis ini digunakan untuk pendidikan, karena bagaimana pun kita harus tetap prioritaskan pendidikan, karena fokus belajar mengajar tidak boleh berhenti. Artinya harus terus diberikan. Streaming film untuk saat ini kalian hemat-hemat lah. 

Kalau Kominfo tentu menyiapkan infrastrukturnya, jaringan itu bersama operator seluler berjalan dengan baik. Kominfo memastikan juga bandwith-nya itu terjaga dengan baik. Kominfo juga memastikan spektrum frekuensinya itu ada dan aman.

Untuk menentukan platform mana yang digunakan atau aplikasi mana yang digunakan, dipakai sebagai rekan kerja Kartu Prakerja itu ada di Kemenko Perekonomian, dan kementerian terkaitnya ada di situ. Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, tapi di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

Kominfo mengawasi jaringannya, transmisinya. Kalau server itu ke platform digital. Kita harapkan platform digital juga menjaga baik-baik server-nya. Demikian juga dari perusahaan seluler yang menggunakan mekanisme atau server yang dipakai agar dijaga juga, agar kapasitasnya terjaga juga.

Ya kita harapkan kalau memang bisa dilakukan sendiri, bagus sekali. Tetapi di saat ada tekanan penerimaan dan daya beli rakyat, maka digunakan stimulus melalui APBN. Karena dampak COVID-19 ini kan bisa saja lapangan pekerjaannya terbatas, ada yang dirumahkan, lalu tekanan dari tenaga kerja baru begitu besar, lapangan kerja selama COVID-19 ini juga terbatas.

Pemerintah tentu menginginkan jangan sampai ada rakyat yang tidak terbantukan, sehingga perlu diperhatikan bagi pemuda-pemuda yang ingin masuk ke lapangan pekerjaan, tapi keahliannya belum match dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Di situ lah diisi dengan Kartu Prakerja, dengan pendidikan-pendidikan terapan. 

Ini dia, ini pemerintah sudah memberikan stimulus, sudah memfasilitasi, tetapi tidak bisa tergantung pemerintah sendiri, dan para pekerjanya sendiri harus sungguh-sungguh juga belajarnya, supaya menyerap ilmunya dengan baik. Sehingga, jika lapangan kerja tersedia, bisa langsung match dengan lapangan pekerjaan.

Netflix kan sudah terbuka, tidak ada yang melarang Netflix Indonesia kan. Sudah bisa dibuka, sudah bisa ditonton, sudah bisa diakses, saya pun dari pelanggan Netflix ya, saya nonton juga Netflix, bukan kesenangan saya, tapi untuk memeriksa kontennya, apakah itu sejalan dengan undang-undang kita, itu yang saya lakukan.

Tetapi dalam kaitan dengan pemanfaatan ISP, Internet Service Provider, tentu itu menjadi tugasnya atau domainnya Netflix dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai atau penyelenggaraan ISP, bukan pemerintah lagi.

Saya tentu tidak bisa, pemerintah tentu tidak boleh memaksakan ISP, harus kita selamatkan Netflix, gak. Itu business to business, yang bisa kita harapkan bahwa Netflix bisa bernegosiasi dengan baik dengan perusahaan-perusahaan yang melayani ISP, termasuk di dalamnya dengan Telkomsel.

Karena Telkomsel juga kan mempunyai IndiHome, ada IndiHome film juga, sama dengan Netflix, perbedaannya barangkali jenis dan jumlah filmnya. Nah, negosiasi atau pembicaraan business to business di antara Netfilx, aplikasi-aplikasi film dengan internet service provider itu harus dilakukan dengan baik.

Kan barangkali Netflix bisa ditonton tanpa adanya internet dan tidak mungkin internet ada dengan sendirinya, tanpa adanya investasi. Perusahaan-perusahaan seluler atau ISP pasti sudah menginvestasikan terlebih dahulu, sehingga memungkinkan adanya internet servis.

Bukan gak terintegrasi antar kementerian. Sebelumnya kan ada di masing-masing kementerian. Ada di Kemenkes datanya, ada di Gugus Tugas datanya, ada di gubernur-gubernur datanya, ada di bupati. Bahkan, ada analis-analis dan pengamat-pengamat yang membuat atau menampilkan data yang berbeda-beda.

Ini membuat masyarakat akhirnya bisa bingung. Nah, Bapak Presiden minta hanya ada satu acuan data, yaitu acuan data dari pemerintah. Acuan data dari pemerintah itu dari Gugus Tugas COVID-19 yang kepalanya adalah Doni Monardo, yang terkait dengan medis adalah Kemenkes, tetapi disampaikan di Gugus Tugas.

Kominfo telah menyiapkan satu aplikasi yang telah mengintegrasikan data-data pemerintah sehingga yang keluar hanya satu data. Alhamdulillah sekarang data yang keluar dari pemerintah satu dan itu harusnya menjadi referensi tunggal terkait informasi COVID-19. Dan data itu ada di aplikasi, tolong cek covid19.go.id atau install aplikasi PeduliLindungi yang saat ini available di Play Store dan App store.

Itu gratis. Itu membantu kita untuk tahu kita ada di daerah yang berbahaya, ada virus, ada carrier COVID-19 gak? Kalau ada langsung diingatkan melalui bluetooth 'eh minggir, geser, jangan di situ, dalam jarak lima meter ada itu COVID atau pembawa COVID di situ'. 

Heboh sih tidak, tetapi kita diinformasikan bahwa Pak Menhub kena COVID-19. Agar apa? Agar kita bisa melakukan tracing, karena waktu itu masih melakukan kehadiran fisik ya, dan di Istana pula rapatnya. Jadi berlangsung kita lakukan tracing, siapa-siapa saja yang hadir di dalam rapat kabinetnya.

Tetapi pada akhirnya seluruh anggota kabinet mengambil keputusan untuk melakukan PCR test, dan syukur ya, alhamdulillah, puji Tuhan, yang melakukan PCR test itu semuanya negatif, sehingga kita bisa tetap fokus.