Wapres Desak Pemerintah Tiongkok Terbuka untuk Informasi Muslim Uighur

17 Des 2019, 22:30 WIB

ANTARA FOTO/Fathur Rochman

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada Pemerintah Tiongkok selalu terbuka memberikan akses informasi terkait Muslim Uighur di kawasan Xinjiang, Tiongkok. Hal tersebut penting dilakukan karena konflik kemanusiaan terus dialami Muslim Uighur.

"Kita berharap semua pihak terbuka, lebih terbuka, termasuk (Pemerintah) China. China sudah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp mereka bukan untuk indoktrinasi, tapi semacam pelatihan. Maka kita minta nanti lebih terbuka," kata Ma'ruf dikutip dari Antara, Selasa (17/12).

1. Indonesia perhatian terhadap perlindungan HAM di dunia

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 17 Desember 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Ma’ruf mengatakan Indonesia sangat perhatian terhadap perlindungan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia, sehingga tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi terhadap Muslim Uighur yang diduga mendapat perlakuan diskriminatif oleh pemerintah Tiongkok.

"Pemerintah (Indonesia) konsisten soal perlindungan hak asasi manusia. Kita akan mendukung upaya-upaya perlindungan dan mengajak pemerintah China untuk melindungi hak asasi manusia," kata dia.

2. Ma'ruf Amin membantah dugaan ormas Islam ditekan pemerintah Tiongkok

Instagram.com/ins.xinjiang

Wapres juga membantah terkait dugaan adanya ormas Islam di Indonesia mendapat tekanan pemerintah Tiongkok, agar tidak banyak berbicara terkait kekerasan yang terjadi di sana.

"Kalau ormas Islam kan sudah ada bantahan dari masing-masing ormas, bahwa itu tidak benar. Saya kira yang membantah ormas Islam saja," ujar dia.

3. Dugaan ormas Islam mendapat tekanan dari pemerintah Tiongkok pertama kali diberitakan The Wall Street Journal

Sebuah tank militer milik Tiongkok tampak berada di pinggir jalan di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. ANTARA FOTO/REUTERS/David Gray

Media asal Amerika The Wall Street Journal (WSJ) merilis sebuah artikel investigatif yang menyebut belasan tokoh Islam Indonesia mendapat 'endorsement' dari pemerintah Tiongkok, supaya pemberitaan mengenai konflik antara Muslim Uighur dan pemerintah Tiongkok redam.

Dalam artikel berjudul How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps itu, WSJ mengulas sejumlah pimpinan ormas Islam dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) meredakan kecaman mereka terhadap dugaan penindasan Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok.

"Indonesia berada di garis terdepan dari upaya China untuk membentuk opini publik. Selama berbulan-bulan, China telah berupaya membujuk para ulama, politisi, dan jurnalis untuk mendukung kebijakannya di Xinjiang dan mendorong social-media influencers untuk mempromosikan pandangan yang lebih baik tentang China dan menampilkan budaya Islam di negara itu," tulis WSJ.

4. PBNU membantah adanya aliran dana dari pemerintah Tiongkok

IDN Times/Irfan Fathurohman

Terkait tudingan media AS tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU (PBNU) Helmy Faishal Zaini juga membantah pemberitaan WSJ, dan mengatakan tidak ada aliran dana dari pemerintah Tiongkok ke NU untuk penggiringan opini publik.

Serupa dengan NU, Muhammadiyah juga membantah tudingan WSJ. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut produk jurnalistik dari media besar di New York itu adalah fitnah.

"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia," kata Mu'ti.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb