Wapres Ma'ruf Minta MA Buat Aturan Status Anak Hasil Nikah Beda Agama

Ma'ruf mengatakan, dari syarat sah hukum agama itu akan ditentukan oleh agama masing-masing. Khususnya oleh majelis-majelis agama yang ada di Indonesia.

"Dari segi sahnya itu ada dari masing-masing agama, mungkin untuk agama Islam ada Majelis Ulama, nanti agama Kristen ada KWI, ada PGI, ada juga agama-agama lain. Jadi kalau sah menurut agama, itu ada majelis-majelis agama masing-masing, dari segi kenegaraan apa yang sudah terlanjur," kata dia.

"Saya minta Mahkamah Agung membuat keputusan khusus terhadap nasib yang sudah mendapatkan pencatatan, apakah diberi pengukuhan atau justru dibatalkan karena tidak sesuai dengan penafsiran yang dipegang atau yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf menegaskan, pernikahan beda agama secara hukum kenegaraan sudah resmi dilarang MA. Dengan begitu, hakim di pengadilan juga tidak boleh menetapkan pernikahan beda agama.

"Ya, kalau masalah edaran saya kira itu sudah selesai, yang kemarin menjadi semacam perdebatan pengadilan boleh atau tidak boleh menetapkan. Dengan edaran Mahkamah Agung itu berarti sudah tidak boleh lagi ke depan untuk ditetapkan," kata dia.

Diketahui, MA melarang semua pengadilan untuk mengabulkan pencatatan perkawinan berbeda agama dan keyakinan.

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2023, tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan, yang diteken Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Senin (17/7/2023).