Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menginstruksikan kepada kementerian/lembaga serta seluruh kepala daerah, untuk terus mendorong perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui dukungan regulasi, kebijakan program dan anggaran.
Diketahui, hingga saat ini jumlah pekerja khususnya di sektor informal yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan masih terus didorong agar sesuai dengan target RPJMN 2020-2024.
“Saya minta agar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan ini. Antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat,” kata Wapres dalam penganugerahan Paritrana Award, Jumat (20/10).
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja rentan dari beragam profesi di antaranya petani, nelayan, pekerja lintas agama, tukang ojek dan pedagang.
Wapres berharap, dengan adanya Paritrana Award mampu memotivasi seluruh elemen untuk memperluas kebermanfaatan program jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus menjadi sarana lahirnya terobosan untuk melindungi pekerja rentan seluas-luasnya, termasuk pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.
Adapun penghargaan Paritrana Award diberikan kepada Pemda dan pelaku usaha yang telah berhasil mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di wilayahnya, mulai dari sektor formal, informal, termasuk pekerja rentan.