Warga Berpendidikan Tidak Puas Kinerja Pemerintah Tangani COVID-19

07 Jun 2020, 19:00 WIB

Presiden Jokowi melakukan peninjauan kesiapan TNI dan Polri dalam penerapan 'New Normal' di sarana transportasi dan perniagaan, Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta dan Mal Sumarecon Bekasi, Selasa (26/5) (setkab.go.id)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bahwa 56,4 persen masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Pemerintah Pusat menangani pandemik COVID-19 sepanjang Mei 2020.

Angka tersebut relatif turun daripada survei yang dilakukan pada Februari 2020, yaitu 70,8 persen.

“Pada Februari, ada 85,9 persen yang tahu ada virus corona. Sementara, pada Mei, ada 90,8 persen yang tahu soal virus corona,” kata Burhan saat memaparkan hasil surveinya, Minggu (7/6).

1. Mengingatkan tingginya angka yang tidak puas

IDN Times/Angelia Nibennia Zega

Meski angka yang puas terhadap kinerja pemerintah cukup tinggi, Burhan mengingatkan masih banyak publik yang tidak puas dengan kinerja pemerintah, yaitu 29,6 persen merasa kurang puas dan 1,7 persen merasa tidak puas sama sekali.

“Kepuasan publik dengan langkah-langkah pemerintah dalam pencegahan penyebaran corona masih mayoritas, tapi menurun signifikan dibanding tiga bulan sebelumnya,” tambah dia.

2. Tidak puas kebanyakan dari warga berpendidikan

Tangkapan layar hasil survei Indikator Politik Indonesia. Dok. IDN Times

Berdasarkan demografi responden surveinya, dosen ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mendapati, ternyata mereka yang tidak puas dengan cara pemerintah menangani pandemik COVID-19 adalah warga yang berpendidikan.

Responden yang menempuh pendidikan perguruan tinggi ternyata 42,7 persen mengaku tidak puas. Di urutan kedua disusul oleh lulusan SLTA dengan 37,6 persen.

“Mereka yang berpendidikan lebih cenderung tidak puas. Ini perlu diwaspadai oleh pemerintah, bahwa kepuasan itu disokong oleh kelas menengah ke bawah. Walaupun secara kuantitatif sedikit, tapi secara kualitatif mereka lebih ‘rewel’ dan bisa memobilisasi kelas bawah untuk tidak puas,” paparnya.

3. Mayoritas puas dengan kinerja Gugus Tugas COVID-19

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat menyerahkan bantuan di gedung Grahadi. Dokumentasi Humas Pemprov Jatim

Terkait kinerja Gugus Tugas Penanganan COVID-19, ternyata 55 persen responden mengaku puas dan 8,7 persen mengaku sangat puas. Angka yang tidak puas hanya 25,9 persen.

“Gugus tugas meskipun dibentuk oleh Pemerintah Pusat, 63 persen menyatakan puas. Dugaan saya, pemerintah pusat ini banyak diasosiasikan kepada Pak Terawan. Mengapa Gugus Tugas lebih tinggi? Karena pemilih Prabowo lebih tidak partisan ketika mengevaluasi Gugus Tugas,” tambahnya.

4. Metode survei yang digunakan Indikator Politik Indonesia

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Jajak pendapat yang dilakukan sepanjang 16-18 Mei 2020 ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi. Adapun metodenya adalah wawancara melalui telepon, karena survei tatap muka tidak memungkinkan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Tingkat kepercayaannya mencapai 95 persen dengan toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,9 persen. Acuan (base line) pada survei ini adalah survei politik dan ekonomi yang dilakukan secara tatap muka pada Februari 2020 lalu.