[WAWANCARA] Memahami Ambisi Caleg Millenial Yurgen Alifia Sutarno

Sekarang agak-agak kurang balance sebenarnya. Saya full-time untuk PSI, kita sebagai partai baru, Caleg-caleg muda harus kerja double karena mungkin mengorbankan hobi yang mestinya harus sama keluarga jadi berkurang, karena kita tahu tantangannya besar. Kita dituntut bekerja ekstra, mendekati pemilihan, sehingga ya sekarang agak kurang balance, sih.

Saya Dapil Jawa Barat VI  Kota Depok dan Bekasi. Saya tinggal di Depok dari umur 7 hari sudah di Depok.

Permintaan saya. Saya sempat dorong terus di dapil Depok dan Bekasi karena saya bilang, yang saya punya cuma jaringan, di situ saya bisa aktivasi. Kalau di Dapil lain saya pasti lemah.

Jaringan pertemanan, keluarga, karena saya dari kecil ya, sehingga kawan SD, SMP, SMA, kuliah pun waktu itu di UI jadi jaringan saya banyak di sana. Jakarta, Depok, Bekasi ada sebagian. Sehingga untuk Caleg-caleg yang minim dana, jaringan menjadi sangat fundamental, sangat penting, gitu.

Gak full-time. Pulang dari Oxford saya langsung ke partai.

Habis UI, (jadi) wartawan hampir empat setengah tahun. Di Metro TV dua setengah tahun. VOA setahun, terus CNN Indonesia setahun. Oke, terus langsung ke Oxford setahun, pulang langsung hijrah ke politik.

Ambil master Public Policy, Kebijakan Publik.

Gak, sekarang karena belum kampanye jadi mungki like 50-60 persen lah, lebih banyak ngurusin detail perintilan alat peraga dan sebagainya lah. Leaflet, spanduk, baliho, nanti mulai akhir September ketika boleh kampanye bisa 90 persen.

Waktu luang sekarang, olahraga, berenang main sama keponakan, nonton. Kan sekarang indonesia lagi banyak film bagus, jadi kita sering nonton, ngumpul sama teman teman walaupun motifnya sedikit ke politik. Bantuin saya dong untuk kampanye nanti di lapangan, udah gitu-gitu aja, sih.

Yang paling terasa sekarang itu adalah kemacetan–sebenarnya permasalahan kota. Itu memang gak unik ya kalo kita ke desa kan lebih beragam. Di kota kayak Depok, Bekasi terasa sekali conjunction-nya. Dan celakanya tidak ada master plan pembangunan yang jelas.

Kayak Depok, itu sistem transportasi massalnya sekarang–sejak saya SD kelas I–masih sama, angkot. Kalau di rute saya warnya biru, masih biru tuh angkot. Belum berubah gitu. Padahal kenaikan jumlah penduduknya rata-rata empat persen setahun. Jumlah motor dan mobil naik, ya itu, jelas lah terjadi conjunction. Bekasi juga sama, malah lebih parah, banyak ruas jalannya yang kecil.

Kedua, pengelolahan sampah, itu juga problem. Baik Depok dan Bekasi itu TPA-nya masih open pit, masih membuang sampah ke TPA terbuka, sehingga itukan berpengaruh pada perubahan iklim, karena mengeluarkan gas metan. Baik Depok dan Bekasi, plan-nya juga belum jelas. Depok punya zero waste, cuma salah kaprah zero waste-nya, dia pikir kalau seluruh sampah dibawa ke TPA maka itu zero waste. Sebenarnya gak gitu, zero waste itu adalah kita tidak menghasilkan sampah kalaupun menghasilkan di daur ulang.

Kalau ada tiga, yang berkenaan dengan program di nasional sebenarnya lapangan kerja, itu juga. Siswa SMK Depok dan Bekasi juga banyak yang menganggur. Di level Nasional juga tinggi sebenarnya sekitar 8-9 persen. Agak aneh orang terdidik justru tidak bisa terserap industri.

Karena kalau dilihat di Depok juga jurusan SMK-nya itu-itu saja: tata boga, tata busana. Komputer sudah ada, cuma belum mau lompat, entah apakah master plan di Dirjen Kemendikbud-nya belum mendorong daerah ke sana atau seperti apa, yang pasti mereka gak dibutuhkan industi yang sekarang lebih ke digital ekonomi dan sebagainya.

Kebanyakan dari BPS. Bagusnya, Depok dan Bekasi punya, setiap tahun mereka rilis data. Depok dalam Angka 2017, Bekasi dalam Angka 2017, dan juga RPJMD, jadi pencapain-pencapaian mereka target-target mereka itu seperti apa.

Dari situ saya bisa melihat apakah permasalahan yang mereka hadapi ini diberikan solusi yang benar. Dan beberapa kebijakan seperti yang saya sebut tadi kemacetan, permukiman, they don't have a clue how to meet the problem. Itu yang salah satu membuat saya, ya kita gak bisa tunggu ya, kita harus coba kontribusi yang kita bisa.

Kalau DPR-RI kita dituntut berpikir nasional, makanya saya punya program nasional dan program dapil, itu terpisah karena kebutuhannya jelas berbeda. Di nasional, saya punya 3 prioritas, pendidikan, kesehatan, ekonom. Di Depok dan Bekasi, yang saya sebut tadi. Saya kalau masuk (DPR-RI) saya perjuangkan itu. Saya punya master plan transportasi publik, lRT, misalnya. Depok-Bekasi, koridornya barat-timur, kayak Depok itu gak punya koridor barat-timur, utara-selatan KRL ke jakarta.

Tapi barat-timur dia gak punya. Itu yg harus diperjuangkan, padahal penduduknya 2045, menurut pak Bambang Brodjonegoro, itu Depok nanti terpadat kedua setelah DKI Jakarta. Itu masih jauh, cuma kan kita, kebijakan publik harus melihat ke depan. Belum ada master plan. Saya dengar sudah ada Peraturan Presiden yang berkenaan dengan Jabodetabek, cuman katanya belum dikasih nomor dan belum dirilis sehingga kita gak tahu ini Depok dan Bekasi akan seperti apa. Nah, nasional beda lagi makanya dapil saya ini sama kebutuhan nasional sudah kalau dari sisi pendapatan per kapita, dari sisi IPM, we are doing fine lah.

Saya highlight memuliakan guru, gak hanya kesejahteraan gaji tapi juga kualitas. sekarang-kurang dari 50 persen guru, kita itu dapat nilai 60 dalam uji kompetensi. Karena gaji mereka rendah. Padahal mereka yang on-day-to-day basis sama anak-anak kita. Kompetensi guru kenapa harus penting.

KSP ngeluarin data provinsi yang mengeluarkan anggaran perkapita pendidikan tertinggi tidak lebih baik. Contoh, Sumut lebih baik daripada Aceh. Sama seperti ditingkat nasional, Jogja menempati nomor satu. Yang harus digaris bawahi KSP adalah kompetensi guru.

Kelemahannya adalah rekrutmen di tenaga pendidikannya. LPTK ada ratusan tapi yang ditunjuk sekitar 20-30. Misalnya UNJ. Sekarang bagaimana menstadarisasi kualitas UNJ dengan HALULEO? Apa intinya? Sedangkan universitas itu mengeluarkan program tenaga kependidikan, itu untuk bisnis aja.

Solusinya bagaimana? Coba kita lihat Singapura. Kita tidak bisa menggunakan Singapura sebagai contoh karena dia terlalu kecil. Tapi ada yang bisa kita pelajari. LPTK itu harus sentral, bikin satu atau tiga karena kita besar. Kayak AKMIL atau AKPOL gitu. Kita mendidik polisi dan militer jelas harus dinas berasrama.

Sebenarnya undang-undang guru dan dosen bilang, pendidikan guru harus dinas berasrama. Ini belum jalan. Makanya guru kita ada yang percaya bumi datar; ada yang percaya kalau gak jadi negara agama gak bisa maju; karena mereka tidak pernah ditanamkan nilai-nilai keberagaman dan Pancasila itu sedari dia pendidikan profesi guru itu.

Ya, kalau gak demikian, anak-anak kita terpaparkan oleh guru-guru itu. Saya ingin mendorong itu ke Komisi X. Mungkin akan ada tarik-menarik dengan PGRI, karena mungkin sistemnya sudah established.

Rekruitmenya, ayo kita ajak anak-anak yang nilai UN-nya bagus. Sebelum lulus pun sudah ada pendapatan sebesar 40 persen dari gaji awal, itu sudah menarik. Nah, kalau sudah jadi sebulan awal 9-10 juta. Siapa yang gak mau? Makanya saya bilang jangan ragu berinvestasi ke pendidikan.

Ya, saya banyak dapat informasi dari bapak. Katanya tiga tahun sebelum pensiun, ayahnya mengikuti sertifikasi lagi. 'Bapak kepala sekolah SMP, guru PPKN, sertifikasi gak ngerti laptop dan akhirnya kesulitan,' ujarnya.

Padahal program sertifikasi ini menunjukkan bahwasanya guru itu kompeten namun belum bisa mengadopsi teknologi terbaru. Meskipun sudah sertifikasi secara nasional gak bagus-bagus amat.

Sehingga hulunya nih yang salah, sertifikasi itu ada di tengah atau di hilir. Oh, sudah sertifikasi maka bagus, jadi dari hulunya.

Dua hal sih, promotif dan preventif. Satu, kita sibuk menyembuhkan tapi gak ada strategi nasional bagaimana caranya agar orang tidak sakit. Dan itu gak bisa Kemenkes saja, harusnya menyediakan ruang terbuka hijau.

Fasilitas olahraga seperti apa yang dibangun supaya warganya sehat. Di Kemendikbud pendidikan seperti apa atau cara bagaimana supaya menyuruh anak berpikir hidup sehat itu penting.

Kedua, BPJS mengalami defisit , gak adil kalau BPJS yang disalahin. Kenapa? Karena penyakit yang ditangani penyakit berat seperti jantung, gagal ginjal, dll. Karena negara kita budaya sehatnya belum terbangun dengan baik. At least, anggaranya harus ditambah.

Tiga, edukasi. Kita bisa masukkan ke SD atau primary school, bagaimana kita bangun sekolah punya cara kreatif masing-masing. Mungkin ada SOP-nya, ada roadmap-nya dari pusat.

Tapi gimana anak-anak ini tahu untuk lebih banyak makan sayur dan buah. Bagaimana mengurangi konsumsi gula dan soda. Dan itu bisa digalakkan setiap minggunya. Itulah fungsi guru dan orangtua. Itulah tanggung jawab kita membangun budaya sehat, gimana anak-anak ini tahu, pentingnya makan sayur dan buah. Strategi nasonal harus ada. Seperti membangun booklet dan leaflet.

Ekonomi yang paling besar adalah industrialisasi. Kontribusi industri terhadap PDB kita konsisten menurun sekitar 19 persen pada tahun 2026 atau 2027. Kenapa ini penting?Kita nambah angkatan kerja dua juta manusia pertahun. Ini yang mau nampung dalam jumlah besar siapa kalau bukan industri seperti pabrik baju, pabrik elektronik, dan sebagainya.

Sehingga sudah benar presiden Jokowi menggalakkan revolusi industri 4.0. 30 juta lapangan kerja sampai 2030. Fokusnya lima sektor industri yakni petrokimia, elektronik, food and beverage dan ada sekitar dua lagi saya lupa. Tapi yang lima ini competitive advantage kita.

Industri penting karena manufacturing kita belum optimum sebenarnya tapi sudah turun. Memang trennya adalah negara semakin maju namun manufacturing-nya semakin rendah, jasanya yang semakin naik. But it shouldn't be our case, karena kita penduduknya banyak. People make babies, sehingga kita harus buka sektor ini lebih luas.

Pariwisata juga harus digenjot. Sekarang sudah bagus, cuma mimpi presiden membangun 10 Bali harus lebih serius, supaya kontribusinya minimal bisa seperlima ke PDB kita, itu menyerap tenaga kerja kita luar biasa.

Dan terakhir soal SMK, saya benar-benar... SMK ini harus pake sistem training for vocational education and training seperti di Jerman. Jadi anak SMK itu, dia di programkan sama Kadin daerah untuk magang di salah satu perusahaan. Ketika dia lulus kemungkinan dia di-hire oleh perusahaan lebih tinggi, karena dia udah tahu.

Data yang saya baca di Bapenas sudah ada tapi belum terintegrasi, tidak hanya kurikulum yang kita perbaiki, tapi kita buka jalannya buat mereka. Gak perlu dia S1 karena dengan dia SMK dia punya tenaga yang cukup ahli. Sekarang anak-anak S1 dan S2 tapi ga jelas nanti diserapnya seperti apa.

Saya itu marah, saya gusar. Waktu saya di UI, udah punya cita-cita, saya masuk politik nih, cuma alhamdulillahnya saya jadi wartawan sering ditugaskan di DPR. Banyak ngobrol sampai ketua DPP, kita datang ke rapat-rapat dan sampai di tempat itu gemas.

Dan waktu kuliah di Oxford itu yang buat saya marah. Ada satu mata kuliah yang saya tunggu-tuggu betul, namanya Policy Evaluation, semester tiga, eh pas masuk kelas dia cuma ngasih bagan.

Pemerintah suka salah bikin kebijakan cuma karena gak punya ini. Terus saya bilang, saya jauh-jauh ke Inggris cuma dikasih bagan. Di situ saya marah, kita lihat aja kebijakan negara, yang jadi kemacetan. Marah saya. Udahlah korup, gak bisa kerja, dan ini ada momentum ada partai yang serius mau membenahi sistem politik, ya saya masuk.

Ibu resisten, bapak antusias karena bapak suka diskusi politik kalau malam hari. Ketika saya mau masuk partai politik, bapak saya bilang, 'Emangnya kamu kenal ini? Emangnya kamu punya duit?' Tapi ada proses kan, sekarang sih udah bisa mendukung, karena udah masuk bacalon juga kan.

Sekarang, I don’t have money, dan aku bilang sama Pak Sekjen (PSI), 'Bos, saya gak punya duit–kalau Anda gak bantu, selesai'.

Dapil bisa dilihat sendiri kan kompetitornya siapa. Yang penting buat saya nih, dan beberapa caleg muda di partai lain, how to meet your badget campaign, gimana caranya bikin voter with technology.

Paling ikut ke masjid, beberapa kali ikut kepanitian acara di masjid, dan diskusi bersama aktivis lingkungan. Bulan depan saya ada campaign sampah.

Sekarang saya Director of Oxford Society for Indonesia, isinya masih banyak anak muda.

Kita mau engage untuk anak muda, kita mau dorong Indonesia. Kita ajak daftar ke Oxford, kita bantu, engagement kita lebih ke education sih untuk millennial.

Untuk campaign, rencana kita lebih langsung turun ke rumah-rumah, bawa alat peraga, probably calender.

Social media penting tapi kalo kontennya ga mukul banget, share-nya rendah.Tapi kita mau balance social media dan canvasing. Tapi kita lihat canvasing masih lebih efektif. Jadi rencana kita masih, tradisional media masih kuat.

Gak ada. Sempat jadi dosen tamu, mungkin passion saya gak disitu. Saya gak di struktur.

Anggota DPR pasti. One day saya ingin jadi Wali Kota Depok. Eksekutif punya wewenang yang lebih luas untuk real change. Menikah. Pengennya, bikin LSM baru tentang sampah.

Saya gak khawatir, karena saya percaya usaha konsisten dan doa. Gak ada.

Dua, iOS X. Data security Apple sulit di-hack.

Socmed, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, news outlets. Facebook (karena) bigger user. Diskusi bisa lebih panjang.

Twitter yang jahat politik. Dulu saya pakai Path, lalu migrasi ke Instagram. Tapi kalau Instagram kata orang buat self-image, happiness di-share tapi sadness enggak. Usernya juga banyak, saya pakai karena teman lebih banyak di Instagram.

Diskusi langsung, Whatsapp untuk share meme and foto. Setiap malam, satu jam sampai dua jam, karena orangtua saya digging anaknya ngapain, sudah sampe mana perjuangannya, dan setiap weekend kakak saya datang untuk diskusi keluarga.

Socmed, tapi saya paling happy ketemu. Social media itu ledek-ledekan aja, kangen-kangenan lucu aja.

Ketemu, tapi kita akan rekrut tim relawan. Walaupun I really appreciate, untuk segmen terkecil tertentu mugkin bisa, masalahya skype itu kan millennials, paling buat pacaran. Untuk politik kayaknya pakai tapi kanal itu tidak efektif, saya lebih suka surat langsung.

Kayaknya gak ada, aku belum cek. Semua akun sama. Semenjak di politik saya ganti akun, karena ada yang direm. Kalau facebook dua hari sekali, twitter satu kali sehari, Instagram tiga hari sekali. Tema postingan mostly politik.

Sendiri, dong. Belum (vlogging). Efektif lumayan besar, karena dekat dengan kota dan millennialnya besar. Teman-teman udah banyak yang main di social media, tapi kan ribuan caleg yang main di social media, karena yang saya persiapkan kontennya. Canvasing lebih penting karna calegnya banyak, di dapil-ku banyak yang bertarung di media sosial, karena kan orang follow orang-orang yang besar.

Media online, TV masih, news Detik, mostly Detik, Kompas, Tempo. Berita paling sering dicari politik, dan olahraga sepakbola.

Nothing is the moment of true. Politik identitas sudah berhasil tahun lalu di (Pilgub) DKI Jakarta. 2019 nampaknya masih ada peluang. Dan saya bergabung dengan partai yang memperjuangkan kebhinekaan dan keberagaman dilihat dari politik kita tangannya masih di level sebenarnya. Itu dulu kayaknya nggak runcing-runcing amat lah awal reformasi. Sekarang aja ya kreativitas alif kita di luar batas kewajaran.

Kayak misalnya penentuan cawapres yang dari Jokowi karena PSI dukung Jokowi ternyata cawapres Ma'ruf Amin yang notabene pada kasus Ahok memberatkan itu mendukung Ahok penistaan agama.

Itu sudah kita sampaikan jauh-jauh hari dan sebenarnya pak Jokowi sudah oke juga, tapi kan jelas koalisi ini kan banyak sekali kompleksitasnya. Banyak sekali tarik-menarik kepentingan sampai pada akhirnya pak Jokowi memilih Kyai Haji Ma'ruf Amin.

Pak Jokowi memilih Kyai Ma'ruf untuk kepentingan negara yang lebih besar sehingga kami tetap komit, kami kan gak perlu suka dengan seluruh kebijakan partai-partai koalisi. Sikapnya partai-partai politik tapi kami tahu dengan perbedaan-perbedaan itu kita punya titik temu.

Titik temu kita hari ini dukung Jokowi periode kedua karena dia tetap pilihan yang terbaik. Bahwa kami juga ada kekagetan dengan kemarin pak Mahfud nggak jadi ya, well politik, penuh kejutan harus biasa aja.

Yang paling muncul kalau tantangan ekonomi dari waktu ke waktu, pas sekarang apa perang dagang? Dolar menguat itu from time to time terjadi yang penting makro ekonomi kita bagus fundamentalnya.

Saya rasa nggak akan terlalu masalah, cuma memang reformasi strukturalnya harus cepat formasi perizinan dan sebagainya supaya prestasi yang memakai paket kebijakan. Sebenarnya itu ada efeknya, tapi selalu sekarang kalau soal reformasi birokrasi, reformasi struktural itu di Pemda. Pusatnya udah bagus, dokumennya udah bersih lah, pas nyampe ke daerah kan beda lagi.

Begini, menurut saya kenapa sih  pemerintah melakukan pinjaman luar negeri, itu kenapa? Karena ada pengeluaran-pengeluaran yang harus dilakukan dan tidak bisa ditunda. Pak Jokowi sudah menggalakkan pembangunan infrastruktur.

Itu berpengaruh pada buahnya competitiveness. Delivery service orang kelaparan coba di Asmat. Dilihat aja infrastrukturnya seperti apa, sekarang benar atau tidak? Sudah benar atau tidak, menurut saya sudah benar presiden dalam hal ini spending banyak di infrastruktur. Tapi pemerintah harus tahan dikit, karena dolar lagi naik sekali, karena bahan-bahan kita dari luar semua.

Yang saya gak suka dari oposisi adalah, bicara utang hanya nominal saja. Saat itu masih harus subsidi Pak Jokowi, beda lagi harga minyak jatuh kena pajak subsidi tarif. Untuk apa service delivery struktur Program Keluarga Harapan (PKH) dana desa itu? Kan ini jadi soal pinjaman luar negeri soal utang wesel perutnya sudah pernah cuma sekarang hati-hati aja karena kondisi global sudah tidak baik.

Saat ini ekstrimisme radikalisme, ini kan bulunya ada di gerakan transnasional menurut saya ada ideologi-ideologi. Jadi ada dua gerakan transnational. Satu mereka yang tidak mau lewat jalur damai dan demokrasi tapi ingin mengubah Indonesia menjadi negara agama, ke dua ada yang masuk lewat jalur damai dan lewat politik. Buat saya keduanya ancaman-ancaman.

Ketika dia mau mengubah negara Pancasila menjadi negara agama. Kalau nggak masalah. Tapi yang radikalisme yang sampai terorisme itu kan sudah jelas ancaman. Mereka yang tidak lewat jalur politik kebijakan itu lebih mudah, lawannya jelas orang.

Tapi yang lewat jalur politik ini diserang lewat sosial kemasyarakatan yang secara pelan-pelan mengubah struktur otak, struktur saraf yang tadinya dinaikkan menjadi tidak bhineka yang tadinya multikultural menjadi monokultural, itu yang menurut saya menjadi ancaman lebih bermanfaat.

Ini juga luar biasa ini dampaknya, tidak mengenal pendidikan, profesi, siapapun bisa menyebar hoax dan ini buat saya contoh ketidaksiapan manusia Indonesia dalam kemajuan teknologi-teknologi canggih.

Sekali kemampuan mereka menyaring informasi dan seleksi informasi tidak dibarengi dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat. Tugasnya lagi-lagi kalau negara jangka panjangnya dari pendidikan media literasi. Ini pekerjaan besar kalau saya awas ada di mana-mana. Tapi karena saya misalnya muslim ormas-ormas Islam bisa mengambil peran yang lebih besar untuk pendidikan media literasi di zaman mereka, yaitu ini, ini sangat berbahaya. Keluarga bisa berantam karena ini.

Buat saya yang tak tergantikan Bung Karno dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Idola gak ada. Luar (negeri) gak ada. Dia mampu, dia mampu menjaga negara dan menjaga keutuhan negara dan dia tidak bohongin rakyat.

Optimis kita akan jaga pertumbuhan, menurut saya we want drive rack. Ekonomi membaik sumber daya manusia apalagi. Nanti kalau presiden benar-benar melunasi janjinya soal revolusi SDM kita ya, Kan lima tahun pertama infrastruktur, lima tahun kedua SDM ya, saya sangat optimis.

Semakin besar, tapi melihat jumlah mereka yang banyak masih kurang, milennial kalau saya tidak salah hampir 50% dan 100 jutaan sosial, semestinya ada lebih banyak orang muda masuk tapi sekarang saya sudah senang.

Saya belum survei, based on anecdotal ya, di beberapa komunitas masih rendah sih, mereka belum memahami bagaimana perubahan-perubahan besar itu lebih mudah lewat politik, ya karena kesalahan elit poitik.

Kita juga yang terlalu sering mengkhianati aspirasi, cuma ya itu tugas kita bagaimana menggandeng mereka dan caranya yang harus non-konvensional, anak-anak millennial ini gak suka yang terlalu serius.

Cara engage kita (yang penting). Kita ngomongin pendidikan, terus ngomongin sistem pendidikan, ngomongin anggaran, LPTK. Something funny, misalnya kayak kita ngomongin guru ya, ya kita lagi siapin nih naskahnya, try with kayak guru yang ngeselin di kelas itu kayak apa sih?

Kita itu mau ngomongin kompetisi guru kan, tapi start with something funny, guru yang paling lucu di kelas itu apa, kayak dia lagi ngajar tahu-tahu tidur, bikin video di facebook, instagram, mereka lebih suka kayak gitu sih.

Semua itu berkontribusi, cuma ada derajatnya. Bisa maju jadi caleg, tapi yang lagi saya hadapi sekarang ini, memang belum ada budaya public donation terhadap politisi. Fundraising itu yang kita sekarang sangat lemah.

Sudah. Saving saya dari pekerjaan, beasiswa itu mentok-mentok cuma 100 juta, dan itu bukan untuk kampanye, itu operasional. Kalau untuk kampanye kayaknya gak seberapa ya. Jadi fundraising dan public donation itu penting. Kalau mau berkontribusi itu, masuk jadi relawan, bantu donasi.

Ada beberapa temen saya kritik, 'kamu kayaknya kalau ngomongin negara berisik, tapi giliran saya ajak jadi relawan, dia ini satu weekend aja susah banget'. Ya, karena buat mereka budaya berpolitiknya belum ke sana gitu. Orang itu masih nanya 'Kenapa saya harus nyumbang ke kamu? Kenapa saya harus ngasih duit ke kamu? Kenapa saya gak ngasih duit ke pengemis?'

Ya kamu kasih pengemis, i’m not saying it’s wrong, tapi demokrasi itu dari, oleh, untuk rakyat. Darinya bukan dari rakyat bos, dari korporasi besar, dari konglomerat hitam, dari hasil main proyek, dari situ.

Kira-kira kalau darinya bukan dari rakyat, untuknya untuk rakyat? Ya, bukanlah. Jadi masih harus dijelaskan. Ya gak masalah, memang kan budaya nya belum terbentuk. Jadi relawan misalnya, gak saya gak minta duit, saya butuh tenaga doang, gimana ayo bantu, oke siap. Tapi banyak juga, kenapa ya saya harus bantu? Saya bilang tadi, derajatnya ada.

Boleh asal tidak minta proyek, tidak minta APBN sesuai dengan garis partai. Oke saya tahu kamu orang baik, "Saya bantu, tapi kalau oke saya bantu, tapi tolong masukin pasal ini". Saya jawab, sorry.

Dua hal, pertama kita mulai dari kampanye kita sendiri selalu harus pake data. Kedua kita harus jadi counter, kita harus lawan. Jadi dua itu sih.

Ya karena, gak merasa ada kaitannya dengan ini semua, gak merasa ada kaitan antara politik, “Apa urusannya gua harus milih lu?” Mereka gak merasa dekat. Gini bos, kalau politik bagus lu cari pekerjaan lebih mudah.

Memang enggak secara langsung tapi makro, mereka belum merasa dekat, tugas politisi mendekatkan politik untuk  mereka. If you don’t vote, then this is what gonna happen; If you voting for us, this is what gonna happen. Canvasing penting satu, kedua message-nya harus lebih have fun, dekat dengan bahasa mereka.

Media menurut saya begini ya... Kalau televisi karena semakin partisan, kepentingannya macam-macam, saya sih berharapnya media televisi saat ini bisa lebih mengakomodir semua suara, gak hanya partai-partai tertentu.

Kalau konteks ya millennial kasihlah caleg-caleg muda spot lebih banyak dialog dan sebagainya. Pers menurut saya satau-satunya pilar demokrasi yang masih diharapkan role-nya sangat penting di PSI. Di PSI kami juga terbantu karena media massa dan media sosial, karena gak punya media konvensional tapi dibantu oleh media.

Persisnya awal Maret tahun ini langsung dari Oxford. Dana, mostly dana kecuali kalau bicara kompetensi, capability, experience, menurut saya avalaible. Itu aja, dan ya karena ini first-time campaign belum dikenal publik, ya itu aja.

Itu jelas, oligarki politik membuat buyer of entry-nya tinggi, mahar politik masih ada, dan gak sehat oligarki politik ini. Bapaknya presiden dan anaknya disuruh jadi presiden, udah jadi ketua umum puluhan tahun tapi regenerasinya gak jelas. Dan saya bersyukurnya PSI sebagai partai baru membuka itu untuk siapapun silahkan, diseleksi terbuka.

Itu kenapa juga dari sekian pilihan partai politik saya pilih PSI. Karena mereka serius,  kalau mau buka seleksi buka, kalau mau gak lolos, gak lolos jelas. Mau bikin aplikasi nanti buat anggota legislatif yang terpilih bisa di-recall kayak ojek online? Ayo! Kalau bolos berapa kali, di-PAW.

Partai mana yang ngomong begitu, itu yang berusaha kita ubah, memang gak mudah, anak kecil bisa apa, ya gak apa-apa, kita coba, nanti kalau masyarakat lihat bagus kan, oh bisa gitu ya. Kita lihat aja nanti.

Menurut saya, bagus kalau nanti bisa dilihat, kalau masih dibilang muda nanti ada 2024 ada kang Emil, bu Risma. Bisa dibilang muda gak, ya? Dibilang muda nanti masih banyak sih dari generasi kami, untuk membuktikan rekam jejak kalo kami generasi yang bagus.

Jangan main hoax, SARA, pakai data dan tetap setia pada Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja.

Kartu kredit, Go-Ride, Go-Food, Go-Send, Go-Pay karena membuat hidup lebih mudah. Gak (punya kartu kredit), debet ya BCA.

Setiap minggu. Ya mostly nonton horor, detektif. Sendiri mostly sendiri. Nonton dan hangout. Bisnis gak.

Sering. Gak functional. Sering banget (makan di luar), almost everyday, setiap hari karena di rumah jarang masak.

Almost, kalau ganjil genap pasti (pakai angkutan online). Restoran, coffe shop, fast food. Bandung, karena situasi mendukung aja.

Gak, kalo untuk liburan gak. Well costly, kalo liburan itu yang dicari itu peace full mind di Indonesia banyak tempat bagus. Online, traveloka. Bisa lima kali lah. Pergi bareng Teman.

Gunung, karena pantai panas. Jepang, karena makanannya enak-enak. Ya suka, enak-enak apapun bangsannya sih suka sama ice land. In differend dua-duanya.

Diajak teman, dari postingan tertarik. Jak, prambors. Pas jam prime time, news. Punya di Jak.

Kalau  TV biasanya yang news, prime time malam. Kalau langganan gak, tapi kalau beli majalah Tempo pasti. Sempat online, waktu kuliah di luar online.

Ustad, ada tetangga Saiful Zuhri.

Iya itu. Ada Prof Quraisy Sihab, Kiai Sahid hakim, Gus Mus, Nadersha Hosen, Khalid Basalamah.

Prof Quraisy Sihab. The one and only.

Pancasila, karena cocok dengan kepulauan nusantara, merekatkan.

Republik, menurut saya ideal, menurut saya it's all about bentuknya, its all about orang-orangnya.

Puas. Karena banyak janji kampanye yang dilaksanakan. Sumber Daya Manusia

DPR tidak puas, KPU puas, MPR saya tidak tahu kerjanya apa.

POLRI saya tidak puas perilaku koruptif masih banyak di POLRI. TNI biasa saja karena menurut saya reformasi birokrasinya masih lambat.

Puas KPK. Tidak DPR RI.

PDIP, Golkar, Demokrat, Hanura, Gerindra, PPP, PKB, PAN, PKS.

Partai itu serius memberantas korupsi.

Dalam IMS 2019, IDN Times  meluncurkan Indonesia Millennial Report 2019.  Survei ini dikerjakan bersama oleh IDN Research Institute bekerjasama dengan Alvara Research Center. 

Melalui survei yang melibatkan 1400-an responden di 12 kota ini, IDN Times menggali aspirasi dan DNA millennial Indonesia.  Simak hasilnya di IMS 2019, dan ikuti perkembangannya di situs kami, ya.

Reporter Masdalena Napitupulu turut berkontribusi pada artikel ini.