WHO Sarankan 2 Hal Ini agar Kasus COVID-19 di Jakarta Bisa Berkurang

22 Jun 2021, 18:38 WIB

Petugas kesehatan mendata pasien COVID-19 dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) yang baru tiba di Rumah Susun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (21/6/2021) (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, IDN Times - Peningkatan kasus COVID-19 di DKI Jakarta kian mengkhawatirkan di tengah perayaan HUT ke-494 DKI Jakarta. Isu penarikan rem darurat atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga kian disuarakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang semakin masif.

Namun Senior Advisor Gender and Youth for the Director General di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sekaligus Founder Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih, mengatakan ada dua hal lain yang bisa dilakukan DKI Jakarta selain menarik rem darurat.

"Tidak ada silver bullet, jadi gak ada magic pakai satu selesai semua, dulu waktu di awal kita sudah bilang bahwa restriction not the only option, WHO bilang begitu," kata dia dalam program "Ngobrol Seru: Darurat COVID-19 di Tengah HUT DKI ke-494”, Selasa (22/6/2021).

1. Melaksanakan survei seroprevalensi dan teruskan vaksinasi

Senior Advisor Gender and Youth for the Director-General di WHO sekaligus Founder Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih di program "Ngobrol Seru: Darurat COVID-19 di Tengah HUT DKI ke-494”, Selasa (22/6/2021). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Cara pertama yang menurutnya bisa dilakukan adalah dengan fokus pada vaksinasi. Kegiatan ini, kata Diah, jangan sampai terhenti. Lalu kemudian Pemprov DKI Jakarta bisa terus melaksanakan survei seroprevalensi.

"DKI sudah melakukan di kecamatan Tanjung Priok. Kecamatan yang lain harus juga melakukannya," ujarnya.

2. Petakan infeksi di tiap wilayah padat penduduk

ilustrasi pandemi COVID-19 (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat)

Cara survei seroprevalensi adalah dengan memetakan infeksi di setiap kantong-kantong padat penduduk sehingga vaksinasinya akan tepat dan tes yang dilakukan, kata Diah, juga bisa tepat.

"Pembangunan shelter juga bisa disiapkan dengan sebaik-baiknya di lokasi yang tepat," ujar dia.

3. Jika sebuah wilayah sudah dipetakan kondisinya, maka penanganannya disesuaikan

Ilustrasi -- Petugas memberi arahan kepada sejumpah pasien COVID-19 sebelum berangkat ke Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran dari Puskesmas Duren Sawit, Jakarta, Senin (19/10/2020) (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Dengan adanya survei yang memetakan kondisi suatu wilayah, menurut Diah, kebijakan pemerintah akan lebih mudah disesuaikan, sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing wilayah. Contohnya jika kecamatan A punya risiko infeksi 30 persen dan kecamatan B punya risiko 15 persen maka upayanya bisa dilihat dari angka risiko yang ada.

"Itu akan membuat kebijakan tersebut menjadi duabel jadi actionable, jadi bisa dipakai nah ini harus digunakan dan menurut saya ini belum pernah dicoba," ujarnya.