Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengecam keras tindakan kelompok Muslim Cyber Army (MCA) yang diduga telah menyebarkan hoax dan ujaran kebencian.
Pasalnya, usai ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri pada (28/02) terungkap fakta para anggota MCA diduga kuat punya motif kepentingan politik dan keuntungan ekonomi. Apa lagi fakta lain yang terungkap dalam pemeriksaan di kepolisian?
Menurut Wiranto, di tahun politik yang sudah memanas ini, kelompok MCA sengaja memanas-manasi agar semakin kacau. Terlebih Indonesia akan menghadapi Pilkada serentak 2018 yang langsung disusul Pemilu 2019.
"Tahun politik ini kan suhu memanas, itu biasa tapi jangan sampai kelompok ini yang nyatanya didesain untuk mengacaukan ini," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam pada Jumat (2/3).
Wiranto mengatakan, kelompok MCA yang sengaja membuat kegaduhan di tengah penyelenggaraan pesta demokrasi ini adalah pengkhianat.
"Negara sudah aman, penyelenggaraan Pemilu sudah baik lalu dikacau supaya pemerintah gagal itu namanya pengkhianat, itu tidak boleh, itu kejahatan," ucapnya.
Lebih lanjut, Wiranto selalu mendukung langkah aparat penegak hukum untuk membasmi kelompok penyebar hoax dan ujaran kebencian di Indonesia. Bahkan, dia meminta kelompok ini mendapat hukuman keras.
"Saya minta aparat kepolisian kejar, tangkap, dan hukum sekeras-kerasnya. Itu jelas akan mengganggu bangsa," kata dia.
Kemudian Wiranto juga memastikan bahwa seluruh elemen yang diduga kuat membantu MCA dalam penyebaran hoax dan ujaran kebencian agar ikut ditindak.
"Siapapun yang membantu kejahatan itu dengan cara apa pun, itu kena, ada hukum yang memproses apakah bantuan, itu dukungan, penyandang dana, yang ngompori, master mainnya itu akan diusut tuntas," tutur mantan Ketua Umum Partai Hanura ini.
Lebih lanjut Wiranto beranggapan pemerintah saat ini sudah sangat toleran terhadap para penyebar hoax dan ujaran kebencian ini. Menurutnya, penyebar ujaran kebencian, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat akan ditindak.
"Gak cuma ngomentari pemerintah, pokoknya siapa saja yang menyebar ujaran kebencian ditangkap kok. Jangan kemudian mengadu-adu seakan pemerintah sewenang-wenang. Tidak kok pemerintah sudah sangat toleran tapi hukum ditetapkan," katanya lagi.
Menurut dia, apa yang dilakukan MCA sudah di luar batas karena dapat menimbulkan kisruh di saat pemerintah tengah fokus menyiapkan pesta demokrasi hingga 2019.
"Kalau keadaan jadi rusuh, siapa yang bertanggung jawab? Yang rugi siapa? Jadi bantulah kami pemerintah untuk mengamankan negeri ini demi kepentingan masyarakat dan rakyat. Jangan kemudian setiap kami ambil tindakan dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang, anti demokrasi," katanya mengeluh.